Menkopolhukam Minta Penanganan Karhutla di Riau Dipercepat
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau kini menjadi sorotan dunia internasional. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau kini menjadi sorotan dunia internasional. Dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, melayangkan pesan diplomatik karena kabut asap sempat memasuki wilayah mereka dan bahkan mengancam bagian selatan Thailand.
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Budi Gunawan, menegaskan pentingnya percepatan penanggulangan Karhutla. Hal itu disampaikan Menkopolhukam saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau, Rabu (23/7), yang berlangsung di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, secara daring.
“Dua negara tetangga secara resmi menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik. Ini menjadi alarm serius. Jangan sampai kredibilitas Indonesia di mata internasional terganggu,” ujar Menkopolhukam.
Dalam arahannya, Budi Gunawan menyampaikan enam atensi penting dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh pihak terkait, baik pusat maupun daerah, untuk segera bertindak cepat dan tegas.
Pertama, jelas Menkopolkam, target utama adalah memastikan Karhutla dapat dipadamkan, sehingga tidak meluas dan asapnya tidak sampai ke negara tetangga, mohon seluruh personel dan peralatan yang sudah tergelar dapat bergerak cepat dilapangan.
Kedua, meminta tim Teknis Kemenhut segera dikerahkan ke lokasi untuk assessment dampak dan recovery plan, berkoordinasi dengan satgas di lapangan.
Ketiga, audit seluruh konsesi di 21 Kabupaten/ kota terdampak kebakaran hutan, khususnya konsesi yang berada di radius 5 Km dari Hotspot dan melakukan review izin pembakaran dan land clearing yang sedang berjalan.
Keempat, moratorium sementara izin di lahan gambut minimal sampai situasi karhutla berakhir dan fokus pada Riau, Kalbar, Jambi, Sumsel.
Kelima, langkah tegas penegakan hukum (Law Enforcement) agar dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan, penindakan tegas tanpa pandang bulu, prees rilis untuk efek deterrence, koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan proses hukum.
Keenam, pengenaan sangsi adminstratif oleh Menteri Kehutanan, berupa pencabutan/ suspend konsesi yang terbukti melanggar, denda maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Blacklist perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, data lengkap pemegang konsesi untuk inventigasi lebih lanjut.
“Kami juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Riau yang menetapkan status tanggap darurat, yang dinilai krusial untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan personel,” kata Menkopolhukam.
Lebih jauh ia menjelaskan, sekitar 50 wilayah di Riau tergolong sangat rentan terhadap Karhutla. Dimana, diduga kuat terdapat 213 sektor hutan yang sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, yang kini tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Sebagai bentuk dan dukungan tanggungjawab pemerintah, upaya menciptakan hujan buatan juga telah dilakukan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Namun, Menkopolkam meminta upaya tersebut harus ditingkatkan agar api yang muncul betul-betul padam sebelum menyebar luas.
“Pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan 1 hingga 2 pesawat TMC, serta mengerahkan 800 personel dan 3–5 unit pesawat water bombing untuk pemadaman dari udara,” kata Menkopolkam.
Kemudian, Menkopolkam, juga meminta Menteri Kehutanan untuk segera melaporkan peta jalan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, serta memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.
“Kami di pemerintah pusat juga akan memperkuat kerja sama regional, khususnya dengan Malaysia dan Singapura, dalam kerangka ASEAN untuk penanganan bencana lintas negara,” lanjut Menkopolkam menjelaskan.
Melalui Rakor ini, Menkopolkam mengungkapkan, ada political will yang kuat dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah Karhutla secara sistematis dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal kehormatan bangsa di mata dunia,” beber Menkopolkam.
Melalui rakor ini, Menkopolhukam mengajak semua pihak untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ekologis ini secara cepat, tegas, dan beradab.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang ada di Provinsi Riau untuk bersatu dan bekerja maksimal Kita jaga hutan kita, lingkungan kita, dan nama baik bangsa kita,” ajak Menkopolkam. (R-05)
