Propam Polri Temukan 4 Pelanggaran Utama Satlantas, Mulai Pungli Sampai Razia Ilegal
Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Foto: Net
SabangMerauke News - Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo meminta kepala satuan lalu lintas (kasat lantas) di seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak bergaya seperti manajer sebuah perusahaan. Menurut dia, kasat lantas harus tetap turun ke lapangan.
Hal itu disampaikan Sambo dalam rangka rapat kerja teknis (Rakernis) Korlantas Tahun 2022 di Polda Jawa Timur, secara fisik maupun daring yang dihadiri Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) 34 Polda jajaran dengan tema “Revitalisasi Fungsi Lalu Lintas Guna Mewujudkan Polri Yang Presisi Dalam Rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional”.
"Kasat lantas jangan bepfikir menjadi manajer tingkat atas," kata Sambo melalui keterangannya pada Sabtu, 26 Maret 2022.
Sambo mengatakan, ditemukan bentuk pelanggaran pada fungsi lalu lintas itu karena etika pelayanan yang belum dipahami semua oleh anggota. Kemudian, arogansi kewenangan di mana anggota menggelar razia tanpa dilengkapi surat perintah.
Selanjutnya, kata Sambo, penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pemerasan dan pungutan liar (pungli) kepada pelaku pelanggar lalu lintas. Terakhir, perkembangan penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang tidak transparan.
"Maka dari itu, perlu ada struktur baru yaitu Kabag Propam pada fungsi Lantas yang memiliki fungsi pengawasan kepada anggota lantas," ujar Sambo.
Sambo menyampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit masih memproses untuk ditandatangani Peraturan Kapolri (Perkap) tentang pengawasan melekat (Waskat). Sehingga, atasan atau pimpinan dua tingkat bisa dikenakan sanksi jika ada anggota yang melakukan pelanggaran.
"Jika Perkap pengawasan melekat sudah ditandatangani Bapak Kapolri, satu dan dua tingkat di atas akan dimintakan pertanggungjawaban," ujar Sambo.
Maka dari itu, Sambo memerintahkan setiap manajer harus mempunyai tiga macam keterampilan meski dengan penekanan berbeda-beda, yakni keterampilan konseptual, keterampilan kemanusiaan dan keterampilan operasional atau teknis.
"Kasat Lantas harus turun lapangan, lakukan Waskat (pengawasan melekat) kepada anggota yang bertugas," katanya.
Di samping itu, Sambo mengingatkan ketidakpastian tantangan tugas ke depan di tengah era digital disruption. Sehingga, memaksa anggota untuk melakukan percepatan perubahan kultur. Dengan kata lain, jadikan tantangan sebagai peluang untuk berinovasi dan bukan menjadi peluang mendapat keuntungan.
"Selain itu, jangan jadikan Satuan Kerja Lalu Lintas sebagai tempat singgah. Tetapi, jadikan tempat pengabdian dan mempunyai legacy," ujarnya.
Selanjutnya, Sambo berpesan kepada seluruh Anggota Lalu Lintas untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi mengingat saat ini sudah era digital disruption dan society 5.0. "Ingatkan anggota, semua warga negara bisa menjadi wartawan, semua boleh mengabarkan," ujarnya. (*)
