Inginkan Transaksi Yang Transparan, Pemkab Natuna Terapkan KKPD BRK Syariah
Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Helwin Yunus bersama Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko Varianto menyaksikan penyerahan simbolis Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank Riau Kepri Syariah kepada Pemerintah Kabupaten Natuna di Gedung Wanita Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemimpin Divisi Konsumer BRK Syariah, Helwin Yunus bersama Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko Varianto menyaksikan penyerahan simbolis Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank Riau Kepri Syariah kepada Pemerintah Kabupaten Natuna di Gedung Wanita Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur.
Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) diserahkan Branch Manager BRK Syariah Natuna, Dwik Darma Putra kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna, Suryanto pada acara Sosialisasi Implementasi dan Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Senin, 5 Agustus 2024.
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Natuna menekankan bahwa pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan pelayanan yang baik.
“Di era ini, pelayanan publik juga harus transparan dan akuntabel sehingga terciptanya pelayanan yang baik” Ujar Boy Wijanarko Varianto yang akrab dipanggil Boy.
Masih kata Boy, menyampaikan KKPD ini sebagai bentuk modernisasi transaksi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Implementasi KKPD tentunya sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendukung pergeseran perilaku transaksi masyarakat dari konvensional menjadi non tunai,” sambungnya.
Boy berharap bahwa melalui sosialisasi ini, semua peserta dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan demikian, pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan akurat,” pungkasnya.
Helwin Yumus selaku Pinndiv Konsumer dalam pemaparannya pada acara sosialisasi implementasi KKPD menyebutkan bahwa BRK Syariah mendukung program pemerintah dalam mendigitalisasi transaksi pemerintah daerah sesuai permendagri no 79 tahun 2022.
“Dan dengan adanya KKPD ini dapat membantu percepatan realisasi APBd dalam transaksi belanja operasional dan belanja perjalanan dinas,” kata Helwin Yunus.
KKPD ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara BRK Syariah dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
“Penerapan kartu kredit ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi keuangan. Dengan adanya KKPD, diharapkan proses keuangan dapat berjalan lebih efisien, Sebagai langkah awal, pihak BRK Syariah akan mengimplementasikan KKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna sebagai pilot project.” tutur Helwin Yunus didampingi Dwik Darma Putra. (R-04)
