Pemkab Kepulauan Meranti Bergerak Cepat, Menuju Infrastruktur yang Lebih Baik
Pasca runtuhnya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bergerak cepat untuk menyediakan solusi transportasi bagi warga. Foto : SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pasca runtuhnya Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bergerak cepat untuk menyediakan solusi transportasi bagi warga. Selain menyediakan transportasi Kempang, Pemkab juga menyarankan warga dan pengguna jalan untuk melewati jalan alternatif sepanjang kurang lebih 15 kilometer yang melewati jalan utama Desa Tenan.
Namun, jalan alternatif ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pengguna. Jalan tersebut, peninggalan dari era Pemerintah Daerah Bengkalis pada tahun 1999, memiliki lebar hanya 2.5 meter dan belum pernah mendapatkan perbaikan signifikan sejak Kepulauan Meranti memisahkan diri dan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun silam.
Melihat kondisi ini, Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, tidak tinggal diam. Ia secara aktif meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Kesungguhannya dalam memperjuangkan anggaran untuk pembangunan mendapat pujian dari Gubernur Riau, SF Hariyanto.
"Saya sangat salut dengan Bupati Kepulauan Meranti ini yang betul-betul memperjuangkan anggaran agar Meranti bisa membangun. Dimanapun saya berada, dia selalu mengejar saya. Ini luar biasa, tidak ada kata malu, yang penting bagaimana usaha dia untuk Meranti lebih baik," ujar SF Hariyanto.
Usaha Bupati Asmar juga diterjemahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD Riau, termasuk permohonan bantuan terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pengajuan anggaran melalui proposal tersebut telah diajukan pada minggu ketiga bulan Mei lalu.
Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menjelaskan bahwa pengajuan anggaran ini sangat mendesak karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu lokasi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau dan memerlukan intervensi serius dari pemerintah dan seluruh unsur terkait. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi krusial untuk penanggulangan kemiskinan.
"Dalam hal pembangunannya membutuhkan anggaran yang sangat besar, untuk itu kami mengharapkan program yang diusulkan dapat dibiayai melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus APBD Perubahan tahun 2024," kata Fajar Triasmoko.
Adapun anggaran yang diajukan oleh Dinas PUPR antara lain untuk peningkatan Jalan Gogok-Tenan sepanjang 16 km dengan nilai Rp 10.000.000.000, peningkatan Jalan Pangaram sepanjang 0,290 km dengan nilai Rp 870.000.000, peningkatan Jalan Merdeka Ujung sepanjang 0,280 km dengan nilai Rp 840.000.000, dan beberapa proyek lainnya dengan total usulan mencapai Rp 19.900.000.000.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan keprihatinannya dan menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menggelontorkan anggaran untuk membantu pembangunan infrastruktur di Meranti, termasuk memperbesar alokasi Bankeu.
"Bantuan ke Meranti seperti bantuan keuangan (Bankeu) telah kita perbesar. Contohnya, Jembatan Selat Akar yang roboh, sudah kita bangun tahun ini dan sedang dalam proses. Jembatan Alai juga akan dikerjakan tahun depan, menunggu kesiapan hingga tahun 2025 ada jalur alternatif yang juga sudah kita siapkan semuanya dan kita sudah duduk bersama. Jalan di Kampung Balak juga dikerjakan tahun ini dan semuanya sudah masuk di APBD," ujarnya.
Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M Arief Setiawan, menguatkan pernyataan Gubernur dengan menyebut bahwa jalan alternatif di Tebingtinggi Barat berdasarkan rapat bersama akan dibangun oleh Pemkab Kepulauan Meranti yang bersumber dari APBD Riau.
"Kawan-kawan di kabupaten yang akan membuat dermaga. Namun, ada jalan alternatif sepanjang 16 kilometer, dan dari hasil rapat terakhir akan dikerjakan Pemkab Meranti," tukasnya.
Plt Bupati Asmar juga meminta kepada Gubernur Riau agar perbaikan infrastruktur yang diajukan dalam proposal oleh Dinas PUPR dialokasikan penganggarannya dalam APBD Perubahan Provinsi Riau tahun 2024.
"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur agar perbaikan infrastruktur yang rusak yang anggarannya diajukan dalam BKK oleh Dinas PUPR dialokasikan dalam APBD Perubahan nanti, dan alhamdulillah sudah diyakan," tukasnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Plt Bupati Asmar dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, diharapkan infrastruktur di Kepulauan Meranti dapat segera diperbaiki dan masyarakat dapat kembali menikmati akses transportasi yang layak dan aman. (R-03)
