BRK Syariah Ikuti FGD Efektivitas Program KUR dalam Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Provinsi Riau
Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Riau membahas efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pemberdayaan nelayan tradisional di wilayah Provinsi Riau, bertempat di Ruangan Kenanga, Kantor Gubernur Provinsi Riau, Kamis(20/06/2024). Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Riau – Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah didampingi Pemimpin Bagian Pembiayaan Program Divisi MKM BRK Syariah, Jon Hendri menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Provinsi Riau membahas efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pemberdayaan nelayan tradisional di wilayah Provinsi Riau, bertempat di Ruangan Kenanga, Kantor Gubernur Provinsi Riau, Kamis(20/06/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Biro Ekonomi dan Sumber Daya Alam Provinsi Riau Alzuhra Dini Alnoni mengatakan program KUR diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dapat meningkatkan produktivitas sesuai yang dibutuhkan. Baik bantuan bersifat mikro, kecil dan menengah. Dengan begitu, nelayan juga akan dapat meningkatkan pendapatannya dalam hal perekonomian.
"Dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib nelayan. Tentu bukan sekedar dalam bentuk empati. Melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif yang terbaik untuk ameningkatkan kesejahteraan khususnya nelayan di daerah pesisir Riau," kata Alzuhra.
Selanjutnya pada sesi diskusi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah Fajar Restu Febriansyah menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya akses pembiayaan yang mudah bagi nelayan tradisional.
Dengan memanfaatkan program KUR, diharapkan nelayan tradisional dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka, serta mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
"BRK Syariah sangat mendukung inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam memaksimalkan potensi program KUR," ujar Restu.
"Kalau perlu dibentuk tim khusus dalam hal pemberdayaan nelayan tradisional yang ada di wilayah Provinsi Riau. Kami percaya bahwa dengan memberikan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, nelayan tradisional di Provinsi Riau dapat lebih berdaya dan sejahtera," lanjutnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Dumai, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Inhil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Kepulauan Meranti, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Rohil, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bengkalis, akademisi, dan organisasi nelayan, yang bersama-sama berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program KUR dalam pemberdayaan nelayan tradisional. (R-03)
