Banyak Kebutuhan Mendesak, Usulan Dana DAK oleh Dinas PUPR untuk Pembangunan Jalan di Kepulauan Meranti Terus Meningkat
Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko menjelaskan peningkatan DAK Kepulauan Meranti. Foto: SM News/ Ali Imran
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat adanya kenaikan signifikan dalam usulan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko menjelaskan bahwa peningkatan usulan dana ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan membangun jalan-jalan yang rusak dan tidak memadai disetiap kecamatan.
"Setiap tahun, kami mengajukan peningkatan dana dari DAK karena infrastruktur jalan yang baik sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Fajar.
Peningkatan usulan dana ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Kepulauan Meranti. Jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurut data dari Dinas PUPR, usulan dana DAK untuk pembangunan jalan pada tahun ini mengalami kenaikan dari sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek strategis yang mencakup perbaikan jalan utama dan jalan penghubung antar desa.
“Kami fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap mobilitas dan ekonomi masyarakat. Jalan yang baik adalah tulang punggung perekonomian daerah," tambahnya.
Namun, peningkatan usulan dana ini tidak lepas dari tantangan. Proses pengajuan dan persetujuan dana DAK melibatkan banyak tahap dan membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dinas PUPR harus memastikan bahwa semua proposal dan dokumen pendukung disiapkan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Kenaikan anggaran DAK yang didapatkan Kabupaten Kepulauan Meranti itu tidak terlepas dari koordinasi yang intens dan komunikasi pihak PUPR yang terjalin baik dengan pemerintah pusat," tuturnya.
Kepala Dinas PUPR itu membeberkan, untuk DAK Tahun 2022 mendapatkan sebesar Rp 30.290.881.000. Di mana DAK Reguler itu digunakan untuk peningkatan jalan Tanjung Samak - Repan dengan total anggaran Rp 30.290.881.000.
Anggaran DAK Penugasan 2023 sebesar Rp 35.277.504.157 yang mencangkupi untuk peningkatan Jalan Tanjung Samak-Repan sebesar Rp 16.562.431.000, peningkatan Jalan Banglas sebesar Rp 6.440.823.000, peningkatan Jalan Dorak sebesar Rp 6.753.823.000.
Sementara itu DAK Transportasi Perdesaan 2023 untuk peningkatan Jalan Tengku Ibrahim, Desa Kedabu Rapat sebesar Rp 6.520.427.157.
Untuk DAK Bidang Jalan Tahun 2024 sebesar Rp 42.691.429.500, anggaran tersebut mencangkupi peningkatan Jalan Tanjung Samak - Repan sebesar Rp 10.783.033.000.
Selanjutnya DAK Tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi digunakan untuk peningkatan Jalan Alai - Mekong sebesar Rp 14.060.646.000.
DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan yang terdiri dari peningkatan Jalan Gogok-Tenan sebesar Rp1.694.930.000, peningkatan jalan Semukut - Kuala Merbau sebesar Rp 8.859.276.000. Sedangkan DAK Transportasi Perdesaan 2024 berupa peningkatan Jalan Tengku Ibrahim 7.293.544.500.
Menariknya, usulan DAK untuk tahun 2025 juga diprediksi akan bertambah. Anggaran tersebut direncanakan untuk melanjutkan pembangunan ruas Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu dan ruas Jalan Tanjung Samak - Repan. Saat ini, anggaran itu masih belum terealisasi.
Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2025 mendatang.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penyelesaian data teknis jalan daerah, yang menjadi syarat dalam pengusulan DAK Fisik Bidang Jalan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Peraturan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian hasil jangka pendek kepada unsur terkait. Dalam hal ini, PUPR Kepulauan Meranti telah menyiapkan data teknis dan capaian untuk mendukung usulan DAK 2025.
Selanjutnya Kepala Bidang Bina Marga, PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan data teknis yang diperlukan untuk pengusulan anggaran.
"Kami telah melengkapi semua data teknis jalan daerah yang menjadi salah satu syarat penting dalam pengusulan DAK Fisik Bidang Jalan untuk tahun anggaran 2025," ujarnya.
Di mana waktu itu Dinas PUPR Kepulauan Meranti diwakili oleh Kepala Bidang Bina Marga, Rahmat Kurnia bersama tim telah mengikuti Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Tahun 2024 dan Verifikasi Data Output dan Capaian Jangka Pendek DAK Fisik Bidang Jalan TA 2023 Gelombang III. Kegiatan ini diadakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR pada 27-31 Mei 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, semua peserta melakukan input data segmentasi jalan berdasarkan tipe, lebar, dan kondisi jalan yang sebelumnya sudah dilakukan survei oleh konsultan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan database jalan daerah (SiPDJD). Setelah semua data berhasil diinput dan diverifikasi akan diketahui kondisi jalan.
Selanjutnya dilakukan penginputan anggaran DAK Fisik infrastruktur PUPR pada aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Bappenas. Begitu juga dengan menyepakati koridor dan ruas jalan yang diusulkan sesuai dengan lokasi Khusus (Lokus) prioritas yang dilaksanakan oleh PFID.
Dinas PUPR juga membeberkan kondisi jalan serta anggaran yang terserap dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan panjang total jalan mencapai 929.412 kilometer, sebagian besar jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih memerlukan perhatian serius.
Rahmat Kurnia menjelaskan bahwa verifikasi ini sangat penting untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data teknis yang diusulkan.
"Kami mengikuti verifikasi ini untuk memastikan bahwa semua data teknis yang kami ajukan telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar guna meningkatkan infrastruktur jalan di Meranti," katanya.
Kepala Bidang Bina Marga itu menyatakan bahwa kondisi tidak mantap sepanjang 559.9 kilometer, dengan rincian rusak ringan sepanjang 444.31 kilometer dan rusak berat sepanjang 115.59 kilometer.
“Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jalan di daerah kita memerlukan perbaikan segera untuk memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan," ujarnya.
Dalam upaya memperbaiki kondisi ini, presentasi APBD yang telah terserap dalam pembangunan jalan seperti yang tertera dalam data teknis tahun 2024
mencapai 3.19877 persen, dengan rincian Dipa Dinas PUPR sebesar Rp 79.438.863.000. Total anggaran DAK Rp 35.397.885.000 sehingga dana total pembangunan yakni Rp 1.376.808.277.875.
Selain itu, alokasi anggaran untuk penanganan rutin juga cukup signifikan. Presentasi alokasi penanganan rutin mencapai 8.47923 persen, dengan rincian penanganan rutin jalan dan jembatan sebesar Rp 6.735.800.000.
"Penanganan rutin ini juga sangat penting untuk memastikan jalan dan jembatan tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh masyarakat setiap saat," tambahnya.
Dengan adanya peningkatan usulan dana DAK setiap tahunnya, diharapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan lebih cepat dan merata. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun jalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dinas PUPR juga mengajak semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
"Kami membuka pintu bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan turut mengawasi pelaksanaan proyek. Kerja sama semua pihak sangat penting untuk kesuksesan pembangunan infrastruktur di daerah kita," pungkasnya. (R-01)
