Cuma Dapat Rp 10 Miliar dari Pemprov Riau, Wako Dumai: Rp 207 Miliar Itu dari APBN!
Wali Kota Dumai Paisal. Foto: Net
SabangMerauke News, Dumai - Wali Kota Dumai Paisal mengaku kecewa pada Pemprov Riau karena minim perhatian dan janji membantu anggaran pembangunan drainase dan pengendalian banjir tetapi tidak diakomodir dalam APBD Riau tahun 2022.
Sebelumnya, Pemkot Dumai sudah mengejar anggaran untuk kebutuhan pembangunan drainase dan penanganan banjir ini melalui perjuangan lobi-lobi dan menyampaikan proposal resmi ke Gubernur dan Bappeda Riau.
"Dari Provinsi, Dumai hanya dapat Rp10 miliar, termasuk anggaran pokok pikiran anggota DPRD Riau Abdul Kasim. Untuk perbaikan drainase dan banjir yang kita harapkan dibantu oleh Gubernur Riau sesuai janji ternyata tidak diakomodir," kata Paisal usai hadiri Malam Anugerah Kupas Award 2022 di Dumai, Senin (7/3/2022) malam.
Dikatakannya, pernyataan Kepala Bappeda Riau Emri Juliharnis bahwa Dumai mendapat alokasi anggaran Rp207 miliar tahun ini perlu diluruskan sebab dana itu bersumber dari APBN dan memang rutin dibantu setiap tahun untuk keperluan sosial dan lainnya.
Anggaran Rp207 miliar, lanjut Paisal, uang APBN yang dikelola Provinsi dan menjadi hak daerah, namun apabila dibanding kabupaten/kota lain di Riau, Dumai menerima porsi sedikit jika dilihat item angka untuk bidang pendidikan, sosial, pariwisata, pertanian dan lainnya.
"Saya pahamlah masalah anggaran, dan dana Rp207 miliar itu bersumber APBN yang memang untuk Dumai. Kami pertanyakan itu adalah janji gubernur untuk membantu penanganan banjir dan drainase, padahal proposal sudah masuk dan dipresentasikan," sebut Paisal.
Dia menilai, Dumai terkesan dipinggirkan dalam soal anggaran, dan harusnya PemprovRiau ikut membantu, bukan malah membiarkan tanpa ada perhatian, termasuk perjuangan memperoleh kompensasi sebagai daerah pengolah minyak.
Ditambah lagi, penerimaan negara dari kegiatan ekspor crude palm oildi Pelabuhan Dumai sekitar Rp12 triliun tahun ini, jika menerima 1 persen saja akan sangat membantu daerah mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan infrastruktur.
Karena kondisi keuangan daerah saat ini minim, sebutnya, maka Pemkot Dumai harus bisa memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, dan persoalan banjir merupakan tanggung jawab bersama.
"Dapat saja kita satu persen dari pajak ekspor CPO tentu sangat membantu Dumai mengatasi masalah infrastruktur. Tapi apapun kondisinya, kita tidak boleh patah semangat, dan dengan kekuatan yang ada, kita akan terus berbuat untuk kepentingan masyarakat," demikian Paisal. (*)
