Angka Stunting di 5 Kabupaten di Riau Masih Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 1,2 Triliun Kejar Target Capaian Penurunan
Pemerintah Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2023. Foto: Dok SM News
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Pemerintah Provinsi Riau berhasil menurunkan angka stunting pada tahun 2023. Ini sekaligus menempatkan Riau pada urutan 3 besar provinsi dengan prevalensi stunting atau tengkes terendah di Indonesia.
Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, prevelensi tengkes di Provinsi Riau sudah mencapai target WHO (World Health Organization) sebesar 20 persen. Sedangkan target RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPD tahun 2024 yakni 14 persen.
“Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Riau peringkat 3 prevelensi stunting terendah di tahun 2023 sekitar 13,6 persen setelah Bali 7,2 persen dan Jambi 13,5 persen," katanya.
Meski sudah mengalami penurunan selama 10 tahun, lanjut Pj Gubri, ternyata masih terdapat lima kabupaten/kota di Riau yang masih mengalami peningkatan tengkes dan dua kabupaten/kota yang mengalami penuruan tengkes.
"Terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu Kabupaten Bengkalis naik sekitar 9,5 persen, Kabupaten Kuantan Singingi naik sekitar 5,2 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Dumai naik sekitar 2,1 persen, Kabupaten Rokan Hilir naik sekitar 1,9 persen. Dua kabupaten/kota lainnya masih diposisi angka tujuh yakni Kabupaten Kampar 7,6 persen dan Pekanbaru 7,8 persen," ujarnya.
Menurut SF Hariyanto, langkah terbaik dalam memberantas tengkes tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bantuan peran swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
Pj Gubri berharap penurunan tengkes pada tahun 2025 sebanyak satu digit di bawah 10 persen. Karena itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan dana penanganan tengkes ke desa-desa.
"Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun, termasuk bantuan keuangan khusus PKK untuk desa yang bersifat wajib sebesar Rp35 juta per-desa dengan rincian, untuk menurunkan tengkes kemiskinan dengan Rp20 juta, PKK sebesar Rp5 juta, dan Posyandu Rp10 juta per-desa. Diharapkan kepala desa dapat mengalokasikan anggaran PKK tersebut sesuai dengan peruntukan," katanya.
SF Hariyanto mengapresiasi seluruh sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menurunkan angka tengkes di Bumi Lancang Kuning.
"Apresiasi kepada seluruh lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam Program Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS) sudah intervensi 3.800 anak tengkes di 12 kabupaten/kota dengan anggaran lebih kurang Rp2,9 miliar dari 137 mitra pembangunan," sebutnya.
"Dengan semua program yang telah dirancang untuk memberantas tengkes, saya berharap ke depannya penanganan tengkes dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita laksanakan tahun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat ridho dari Allah SWT," sambungnya. (R-03)
