TPN Ganjar-Mahfud Bandingkan Jokowi dengan Obama soal Presiden Boleh Kampanye, Singgung Partai Pengusung
Andi Widjajanto mengomentari mantan bosnya, Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye. foto: net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Mantan Gubernur Lemhannnas Andi Widjajanto mengomentari mantan bosnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye pada Pilpres 2024.
Pria yang menduduki posisi Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menilai, pernyataan Jokowi itu sedikit berbeda dengan peristiwa yang terjadi di Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016.
Andi menuturkan, pada 2016 lalu, Presiden Barack Obama berkampanye untuk rekan satu partainya di Partai Demokrat, Hillary Clinton, yang tengah bertarung melawan Donald Trump yang diusung Partai Republik.
“Dibandingkan dengan negara lain, kayak misalnya Obama yang berkampanye untuk Hillary, titik bedanya satu sih, Obama normal-normal saja, dia tetap Demokrat mendukung Hillary yang Demokrat," kata Andi di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Jokowi dinilai tidak mendukung kandidat yang diusung PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya.
"Di Indonesia yang terjadi 'Obama' mendukung 'Trump', kaget semua orang dan alasannya enggak tahu kenapa itu terjadi," kata Andi.
Eks Sekretaris Kabinet ini mengatakan, sikap Jokowi juga bermasalah karena dua anaknya tiba-tiba menjadi calon wakil presiden dan ketua umum partai politik.
"Lebih parah lagi 'Obama' kemudian mengusung dua anaknya, Malia dan Sasha, satu sebagai cawapres, satu sebagai ketua umum," kata Andi.
"Dan Malia yang hari ini usianya 25 tahun belum memenuhi syarat, diutak-atik regulasinya, terjadi pelanggaran etik, sehingga bisa dinominasikan," ujar dia.
Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini pun mengeklaim dirinya masih punya kesamaan dengan Jokowi dalam banyak hal, misalnya soal gagasan poros maritim, membangun infrastruktur, serta kebijakan hilirisasi.
Akan tetapi, Andi mengaku berbeda dengan Jokowi dalam hal demokrasi karena menurutnya Jokowi tidak masalah dengan isu nepotisme dan politik dinasti.
“Demokrasi? Beda. Pak Jokowi membuat demokrasi kita mundur karena politik dinasti, nepotisme, pelanggaran etik, di situ kemudian banyak pihak memutuskan berbeda dengan Pak Jokowi," kata Andi.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pemilu.
Jokowi mengatakan, presiden maupun para pembantunya memiliki hak politik dan demokrasi untuk berkampanye dan berpihak.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata dia.
Namun demikian, Jokowi mengaku belum memutuskan apakah akan berkampanye untuk salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
“Ya nanti dilihat," ujar mantan wali kota Solo itu.
Salah satu kontestan dalam Pilpres 2024 adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Gibran menjadi calon wakil presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto yang merupakan menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.
Kandidat lainnnya adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (*)
