PT Bumi Siak Pusako Jadi Alat Keluarga Penguasa Daerah, Nasir DPR: Anak Bupatinya, Keluarganya Gitu-gitu Aja!
PT Bumi Siak Pusako (BSP) dituding dikelola secara tidak profesional dan sarat KKN oleh anggota DPR RI, Nasir. Foto: Net
SabangMerauke News, Jakarta - Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Nasir mengkritik keras pengelolaan blok minyak Coastal Plains and Pekanbaru (CPP Blok) di Siak, Riau oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP). Politisi Partai Demokrat ini menuding pengelolaan ladang minyak oleh perusahaan BUMD Siak tersebut sarat akan praktik kroni dan keluarga elit daerah. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak dijadikan alat keluarga penguasa daerah.
"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain. Gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, dilansir detik.com, Senin (14/2/2022) kemarin.
BACA JUGA: Usut Proyek Gedung PT Bumi Siak Pusako Rp 87 Miliar, Ada Petinggi Perusahaan Terlibat?
Nasir tidak menjelaskan detil siapa oknum anak bupati yang ditudingnya tersebut. Berdasarkan penelusuran SabangMerauke News, seorang anak mantan Bupati Siak, Riki Hariansyah saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT BSP. Riki adalah putra dari Bupati Siak 2 periode, Arwin AS.
Nasir mempertanyakan soal kemampuan dan profesionalisme pengelolaan blok migas tersebut yang justru hasilnya kian menyusut ke titik terendah produksi. Sejak dikelola oleh BSP dan Pertamina Hulu lewat skema Badan Operasi Bersama (BOB) produksi minyak CPP Blok seret. Tahun ini, pemerintah menetapkan PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai pengelola tunggal CPP Blok mulai Agustus 2022 mendatang.
BACA JUGA: Cegah PHR Jadi 'PHP', APJPMI Bedah Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Blok Rokan
Nasir menegaskan kalau PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi lewat pola BOB yang dilakukan bersama Pertamina pun sia-sia.
Di awal CPP Blok dikelola BSP-Pertamina Hulu pada tahun 2002 menggantikan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI), potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari. Namun saat ini produksi minyak terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.
"Ini dari potensi 40 ribu barel per hari di tahun 2002 saat diserahkan ke BSP-Pertamina Hulu, hari ini cuma 8 ribu barel per hari. Nggak ada juga sumur baru. Nggak ada teknologi baru," tegas Nasir.
Nasir meminta SKK Migas memeriksa dan melakukan audit secara mendalam pada BSP. Bahkan, dalam skema BOB pun menurut Nasir, Pertamina lebih banyak melakukan pengembangan daripada BSP.
"Saya minta SKK nilai ini pak, takutnya saya Pertamina ini selama ini jadi kuda pedatinya. Dia (BSP) hanya ongkang-ongkang kaki dapat uangnya," kata Nasir.
PT Bumi Siak Pusako (BSP) sejak 13 Juli 2018 dipimpin oleh Iskandar sebagai direktur utama. Ia dilantik oleh Gubernur Riau, Syamsuar yang saat itu menjabat sebagai Bupati Siak. Iskandar menggantikan direktur utama sebelumnya yang dijabat oleh Bismantoro.
PT BSP dimiliki oleh sejumlah pemda di Riau sebagai pemegang saham. Elemen pemegang saham terdiri daei Pemprov Riau, Pemko Pekanbaru, Pemkab Kampar, Pemkab Pelalawan dan pemegang saham terbesar yakni Pemkab Siak.
SabangMerauke News belum bisa mengonfirmasi pihak manajemen PT BSP atas tudingan anggota DPR, Nasir tersebut. Termasuk juga belum mendapatkan keterangan dari Riki Hariansyah yang merupakan sekretaris perusahaan PT BSP. (*)
