Elektabilitas Anies di Sumut Cuma 5 Persen, NasDem Somasi LSI Denny JA, Ancam Tempuh Jalur Hukum
BAHU DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut) melayangkan somasi ke LSI Denny JA.
SABANGMERAUKE NEWS, Medan - Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut) melayangkan somasi ke Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI Denny JA pada Senin (2/10/2023). Survei itu menyebut elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, di Sumut hanya 5 persen.
Sementara itu, Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST mengatakan elektabilitas dua rival Anies yakni Ganjar Pranowo memperoleh 65 persen dan Prabowo Subianto 30 persen.
"Kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut. Dan kami juga ingin menguji hasil survei itu karena adanya kejanggalan," ujar Iskandar didampingi ratusan advokat di Auditorium DPW NasDem Sumut, Senin (9/10).
Apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI Denny JA dalam tujuh hari ke depan, Nasdem akan mengambil langkah hukum.
“Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Kami sudah menentukan langkah-langkah itu," ujarnya.
Iskandar menjelaskan, kejanggalan yang dimaksud di antaranya pada Mei 2023 LSI pernah merilis hasil survei bahwa elektabilitas Anies Baswedan 32,6 persen.
Artinya, hanya dalam waktu empat bulan, elektabilitas Anies Baswedan turun 28 persen. Rata-ratanya hampir 7 persen tiap bulannya.
"Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kemudian, kami melihat hasil survei tersebut semuanya dalam bulatan tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan," ucap Iskandar.
Kemudian dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Sumut, 20 kabupaten atau kota merupakan basis pendukung Anies Baswedan terutama di wilayah pesisir timur dan Tapanuli Selatan.
"Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota itu. Oleh karen itu, kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA, untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut," katanya.
Iskandar juga meminta LSI Denny JA memberi tahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei.
“Dari uang negara, baik melalui APBN maupun APBD? Atau melalui NGO dari negara asing. Kami menilai sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya," ungkapnya.
Iskandar juga menuding bahwa sebagian lembaga survei telah dibeli atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei.
Iskandar meminta agar lembaga survei yang melaksanakan kegiatannya bisa profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pesta demokrasi 2024 mendatang.
"Kami mendesak asosiasi lembaga survei termasuk pemerintah dalam hal ini adalah OJK untuk melakukan investigasi aliran dana kepada lembaga-lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, LSI Denny JA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, survei dilakukan lima provinsi terbesar. Salah satunya di Sumatera Utara.
“Sumatera Utara dikuasi Ganjar 65 persen, 30 persen Prabowo, dan Anies lima persen," kata Adjie dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023). (*)
