Gawat! KPK Lacak Aset Bupati Kuansing Andi Putra, Tersangka Suap HGU PT Adimulia Agrolestari
Bupati Kuansing non-aktif menjadi tersangka kasus suap HGU PT Adimulia Agrolestari. Foto: Net
SabangMerauke News, Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan aksi pelacakan (tracing) aset milik Bupati Kuansing non-aktif, Andi Putra. Penyidik KPK turun ke Riau untuk menelusuri sejumlah aset Andi Putra yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasua suap perizinan hak guna usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari.
Kedatangan tim KPK dikabarkan sudah berada di Riau sejak, Rabu (26/1/2022) kemarin. Ini diketahui dari hadirnya penyidik KPK dari bidang asset tracing (ACR) di Kantor Pertanahan/ BPN Kuansing, Rabu pagi kemarin.
BERITA TERKAIT: Bagi-bagi Uang PT Adimulia Agrolestari, Pejabat BPN Riau Kena 'Siram', Ini Rincian Uangnya Sampai Bupati Kuansing Jadi Tersangka Suap HGU
"Info yang kami peroleh, ada kegiatan tim KPK dari bagian Asset Tracing/ ATR yang sedang mengonfirmasi soal beberapa aset, di antaranya tanah dan bangunan yang diduga milik tersangka AP (Andi Putra, red)," terang Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada media, Kamis (27/1/2022).
KPK telah menetapkan Andi Putra sebagai tersangka penerima suap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Sudarso sendiri sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
BERITA TERKAIT: Suap HGU PT Adimulia Agrolestari Tersangka Bupati Kuansing: Pegawai BPN Dikabarkan Ramai-ramai Kembalikan Uang ke KPK!
Sementara, sejak ditahan pada 19 Oktober 2021 lalu, hingga saat ini KPK masih akan merampungkan berkas perkara Andi Putra. Masa penahanan Andi Putra sudah dua kali dilakukan yakni yang terakhir pada Senin (17/1/2022) lalu. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk 30 hari ke depan sampai 15 Februari 2022 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.
BERITA TERKAIT: KPK Periksa Lagi Kakanwil BPN Riau Syahrir, Kasus Suap HGU PT Adimulia Agrolestari Tersangka Bupati Kuansing Andi Putra!
Ali Fikri sebelumnya menyatakan tim penyidik KPK masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti dalam kasus tersebut. Termasuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait perkara rasuah ini.
BERITA TERKAIT: Penyuap Bupati Kuansing Andi Putra Jalani Sidang Perdana, Begini Alur Uang dari PT Adimulia Agrolestari
Dalam ringkasan surat dakwaan Sudarso mengungkap kisah dan cerita pemberian uang dan janji kepada Andi Putra. Sebagaimana dipampangkan dalam situs SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru, pemberian uang berawal dari pendekatan Sudarso kepada Andi Putra. Disebutkan kalau Sudarso sudah lama mengenal Ketua DPD II Partai Golkar Kuansing tersebut, tepatnya saat Andi masih menjadi anggota DPRD Kuansing.
Pengurusan izin perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari juga sudah melalui konsultasi dengan Kakanwil Kementerian ATR/ BPN Riau, Syahrir. Dalam sebuah rapat pada September lalu di sebuah hotel di Pekanbaru, pihak Kanwil ATR/ BPN Riau dan Panitia B yang mengurusi soal dokumen persyaratan HGU menemukan adanya persyaratan yang belum lengkap. Yakni soal pembangunan kebun plasma KKPA sedikitnya 20 persen dari luasan HGU perusahaan.
Pasalnya, lokasi kebun PT Adimulia Agrolestari sebelumnya seluruhnya berada di Kabupaten Kampar. Namun sejak 2019 lalu, lokasi kebun sebagian masuk ke Kabupaten Kuansing.
Ini akibat perubahan tata batas kedua kabupaten tersebut. Sebagian areal kebun yang akan habis masa konsesi HGU-nya berada di Desa Suka Maju dan Desa Beringin Jaya, Kabupaten Kuansing.
Adapun total luasan areal HGU perusahaan sesuai dengan HGU nomor 00008 tanggal 8 Agustus 1994 seluas 3.952 hektar. Masa konsesi akan habis pada 8 Agustus 2024 mendatang.
Dengan adanya perubahan batas wilayah itu, maka PT Adimulia Agrolestari seyogianya juga harus membangun kebun KKPA di Kuansing, meski perusahaan pada awalnya sudah membangun kebun KKPA di Kampar sebelum perubahan batas wilayah kabupaten.
PT Adimulia pun mencari jalan keluar. Sudarso melobi agar Bupati Andi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan plasma/ KKPA di Kabupaten Kampar. Tujuannya agar perusahaan tak lagi membangun kebun KKPA di Kuansing. Bupati memang memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi kebun plasma/ KKPA tersebut.
Upaya pendekatan kepada Bupati Andi Putra pun dilakukan intensif oleh Sudarso. Ia kerap melakukan komunikasi langsung maupun telepon dengan Bupati Andi. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan Sudarso kepada bos pemilik perusahaan (benefecial owner) yakni Frank Wijaya yang juga merupakan komisaris PT Adimulia Agrolestari.
Hasil pokok pertemuan dan komunikasi dengan Bupati Andi Putra yakni kesediaannya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan lokasi kebun KKPA di Kabupaten Kampar, namun dengan imbalan uang.
"Frank Wijaya menyetujui untuk memberikan uang kepada Andi Putra agar surat rekomendasi dapat segera keluar," demikian kutipan dakwaan jaksa KPK.
Disebutkan dalam resume surat dakwaan tersebut, pada September 2021, Andi Putra meminta uang kepada Sudarso sebesar Rp1,5 miliar. Meski sepakat memberikan uang, namun, Frank Wijaya menyetujui penyerahan uang secara bertahap.
Tahap pertama pemberian uang sebesar Rp 500 juta. Sudarso memerintahkan anak buahnya bernama Syahlevi Andra untuk membawa uang sebesar Rp 500 juta pada 27 September 2021 ke rumahnya di Kelurahan Maharatu, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Penyerahan uang kemudian dilakukan Syahlevi kepada Bupati Andi Putra melalui supirnya bernama Deli Iswanto.
Ringkasan surat dakwaan KPK juga menyebut bahwa tahap pertama pencairan uang suap langsung diikuti oleh masuknya surat dari PT Adimulia kepada Bupati Andi Putra. Surat tertanggal 12 Oktober 2021 itu berisi permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Direktur PT Adimulia Agrolestari, David Vence Turangan.
Masuknya surat tersebut juga diiringi dengan permintaan uang lanjutan dari Bupati Andi Putra.
"Atas pengajuan surat tersebut, kemudian Bupati Andi Putra kembali menagih kepada terdakwa (Sudarso, red) sisa uang dari yang dijanjikan sebesar Rp1,5 miliar," tulis surat dakwaan KPK.
Namun, lagi-lagi Frank Wijaya keberatan menyerahkan uang sekaligus. Sudarso lantas menyarankan agar Frank mencairkan uang secara bertahap. Hingga akhirnya disepakati adanya penyerahan uang kepada Bupati Andi sebesar Rp 250 juta.
Pada 18 Oktober 2021 pagi, Sudarso meminta Syahlevi Andra selaku kepala kantor PT Adimulia Agrolestari untuk mencairkan uang sebesar Rp 250 juta tersebut. Hari itu juga Bupati Andi Putra menghubungi Sudarso menanyakan permintaan uang. Bupati Andi disebut meminta Sudarso datang ke rumah Bupati Andi.
Sudarso datang bersama Paino dan Yuda Andika ke rumah Bupati Andi di Jalan Sisingamangaraja No. 9 Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
Usai pertemuan di rumah Bupati Andi Putra, penyidik KPK kemudian menciduk Sudarso tepatnya di persimpangan Jalan Abdoer Rauf dengan Jalan Datuk Sinaro Nan Putiah.
"Kemudian terdakwa (Sudarso) diamankan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis ringkasan surat dakwaan KPK.
Kabar penangkapan Sudarso oleh KPK pun diketahui oleh Frank Wijaya. Ia lantas memerintahkan Syahlevi Andra untuk menyetorkan kembali uang yang semula akan diberikan kepada Bupati Andi Putra sebesar Rp 250 juta ke rekening PT Adimulia Agrolestari.
Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Bupati Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
