Tak Berkualitas! Belanja Pegawai Penyedot 35 Persen APBD, Tapi Kinerja Meraih PAD Cuma 27 Persen
Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan belanja secara berkualitas.
Bendahara negara ini juga menyoroti masih tingginya belanja pegawai, dibandingkan belanja yang langsung dirasakan dampaknya kepada masyarakat.
Untuk belanja daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat meningkat 50,2 persen dari Rp 715 triliun pada 2013 menjadi Rp 1.074,7 triliun pada 2022.
"Kita lihat di daerah belanja masih didominasi oleh belanja pegawai yang dalam hal ini mengalami tren penurunan namun masih cukup tinggi yaitu di 34 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI Selasa, (13/6/2023).
Berdasarkan slide paparan Sri Mulyani, belanja pegawai merupakan belanja tertinggi dibandingkan yang lainnya. Belanja pegawai menyumbang porsi dengan rata-rata 35,01 persen. Namun, porsi itu perlahan menurun dari 2013 yang sebesar 40,06 persen menjadi 34 persen pada 2022.
Sri Mulyani mengatakan, tidak berkualitasnya belanja daerah merupakan salah satu penghalang untuk memperbaiki efektivitas APBN dan APBD di dalam mendorong kinerja perekonomian.
"Kita perlu untuk melihat agar belanja APBD bisa lebih dirasakan langsung dampak dan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan sumber utama pendapatan bagi APBD sebesar 68 persen. Namun, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga cenderung meningkat dari 21,7 persen pada 2013 menjadi 27,4 persen pada 2022.
"Sehingga sumber-sumber penerimaan asli daerah juga mengalami kenaikan. Kita perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mengurangi kesempatan investasi," ujarnya. (*)
