DPRD Rohil Sahkan APBD Tahun 2023, Maston: Kita Pergunakan Demi Kemakmuran Masyarakat!
Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston bersama Bupati Rokan Hilir Afrizal usai sidang paripurna pengesahan APBD 2023. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Rokan Hilir - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohil Tahun Anggaran (TA) 2023, dalam sidang paripurna penyampaian laporan pembahasan Ranperda tentang APBD Rohil TA 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan di Bagansiapiapi, Rabu (30/11/2022) malam.
Kepastian tersebut setelah penyampaian laporan pembahasan oleh Banggar, dilanjutkan dengan ditanyakannya persetujuan oleh Ketua DPRD Rohil Maston kepada segenap dewan yang hadir menyangkut ranperda tersebut.
"Apakah ranperda tentang APBD Rohil tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai perda?" kata Maston, yang dijawab setuju oleh dewan. Selanjutnya dilakukan penandatangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Ranperda tentang APBD Rohil TA 2023 sebagai perda.
Diteruskan dengan penandatangan kesepakatan bersama oleh Bupati bersama DPRD sekaligus penyerahan persetujuan tersebut dari DPRD kepada Bupati Rohil Afrizal.
Maston menguraikan diketahui RAPBD Rohil 2023 setelah pembahasan sesuai dengan hasil laporan pembahasan Banggar yang telah disampaikan terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp2.148.166.099.483, belanja daerah sebesar Rp2.214.150.000.000, pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp65.983.900.517 serta defisit Rp65.983.900.517.
Dirinya menyampaikan terimakasih atas peran semua pihak dalam hal pembahasan dan serangkaian kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya. Sehingga ranperda tersebut disahkan sebagai produk perda.
"Semoga apa yang telah disetujui bersama dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, demi suksesnya pembangunan di Rohil, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat," katanya.
Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Rohil
Sebelum disahkannya APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Rokan Hilir, Fraksi-fraksi di DPRD Rohil memberikan pandangan umum.
Dalam rapat paripurna ini, sebanyak 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait ranperda APBD Rohil tahun 2023.
Sembilan fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDIP disampaikan oleh Purnomo, Fraksi Golkar disampaikan oleh Risben Nduwari, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Sumini, Fraksi Hanura disampaikan oleh Jefri Bukhori, Fraksi demokrat disampaikan oleh Imam Suroso, Fraksi PAN disampaikan oleh Amansyah, Fraksi PKS disampaikan oleh Syamsudin, Fraksi gabungan Indonesia bangkit disampaikan oleh Syahril Usman dan Fraksi gabungan Gerindra Dana Patra.
.jpeg)
Fraksi PDIP memandang agar APBD tahun 2023 dengan tetap mendukungnya percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi daerah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dan agar pemerintah Rohil dalam hal pendapatan daerah dapat memacu dan menggali pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Fraksi Golkar sangat mendukung peranan pemerintah Rohil dalam menjalankan APBD Rohil tahun 2023. Selanjutnya pandangan fraksi Golkar terhadap ranperda APBD Rohil tahun 2023 diserahkan secara tertulis.
Fraksi NasDem menilai pembangunan infrastruktur masih harus menjadi hal prioritas utama sebagai modal atau kapital dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian daerah serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.
Fraksi Hanura mengapresiasi pemerintah dalam apbd tahun 2023 mengalami peningkatan serta menyepakati KUA PPAS , Fraksi Hanura menilai dengan bertambahnya pendapatan daerah akan berdampak pada periode kedepan, peningkatan pad diharapkan akan mampu memberi efektif yg signifikan belanja modal tingkat kemandirian keuangan daerah ditujukan dengan kontribusi pad untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan berbagai sektor, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Fraksi Demokrat meminta agar pemerataan pembangunan untuk setiap kecamatan, fraksi Demokrat juga berterimakasih kepada pemerintah karena telah menganggarkan pembangunan jembatan penghubung di kecamatan sinaboi pada tahun 2023. Anggaran sebesar 25 miliyar tersebut sudah masuk dalam RAPBD 2023. Fraksi Demokrat meminta Dinas PUPR punya segera melelang proyek tersebut sehingga bisa segera direalisasikan pembangunannya.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah agar pembangunan jalan lintas kubu, supaya konstruksi nya dirubah karena dengan saat ini dengan hotmix cepat hancur total, sehingga kekuatan jalan mudah hancur. Tak hanya itu fraksi pan juga menyoroti sejumlah infrastruktur jalan lainnya seperti jalan dari Rokan baru menuju teluk bano kondisi nya parah, teluk bano satu menuju pematang, jalan poros kubu, jalan poros ke kubu penghubung simpang pelita menuju kantor camat dan jalan poros bagansinembah raya.
Fraksi PKS memandang perlu kondisi banjir yang selalu dihadapi masyarakat setiap tahun terutama masyarakat di kecamatan rimba melintang dan Bangko pusako. Hal ini perlu tindakan cepat agar banjir bisa diatasi. Fraksi PKS juga mengharapkan pembangunan jalan haji Annas Maamun sepanjang 1,7 kilometer.
Fraksi gabungan Indonesia bangkit berpendapatan agar dilakukan beberapa kajian RAPBD 2023 sehingga kedepannya ada arah yang jelas capaian dan tujuan pemerintah membentuk dalam mengakomodir semua stake holder membantu dalam mengantisipasi suatu resiko dari setiap perubahan dan ketidakpastian kembali secara merata. Fraksi gabungan Indonesia bangkit juga meminta agar pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara merata setiap kecamatan, tidak hanya menitik beratkan di beberapa kecamatan saja sehingga RAPBD tahun 2023 bisa mengacu pada hasil reses anggota DPRD dan Musrenbang setiap kecamatan di Rohil dan tentunya tetap mengedepankan skala prioritas.
Fraksi gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya menyoroti sektor perikanan karena sekarang ini banyak tambak kerang di kecamatan sinaboi dan palika, fraksi GGPB meminta agar kadis perikanan untuk menertibkan tambak kerang yang diduga bisa merugikan nelayan tangkap. selain itu alih fungsi lahan dari pertanian ke perkebunan sawit juga menjadi sorotan oleh fraksi GGPB serta pembangunan sumber daya manusia. (R-02)
