Protes DBH Migas, Bupati Kepulauan Meranti Diundang Bertemu Kemenkeu-Kementerian ESDM Selasa Depan: Agar Tak Ada Dusta di Antara Kita!
Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Kemarahan Bupati Kepulauan Meranti HM Adil terhadap Kementerian Keuangan terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) Migas direspon cepat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pernyataan Bupati Adil yang membuat gempar se Tanah Air karena menyebut pegawai Kemenkeu diisi iblis atau setan akan diselesaikan lewat pertemuan mediasi melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyatakan, pada Selasa (20/12/2022) pekan depan, akan dilakukan pertemuan fasilitasi antara Bupati Adil dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
"Pertemuan akan digelar tertutup di Kemendagri. Tapi nanti masyarakat akan mengetahui hasilnya," kata Agus Fatoni kepada media, Jumat (16/12/2022).
Agus menjelaskan sebenarnya pemerintah pusat selalu mengadakan rapat dengan pemda terkait penetapan alokasi DBH Migas. Namun menurutnya, perwakilan pemda yang hadir sering tidak menjelaskan hasil rapat ke pimpinannya (bupati) sehingga menimbulkan salah persepsi.
"Yang datang rapat rekonsiliasi DBH migas tidak menjelaskan ke pimpinannya di daerah. Ini yang sering terjadi," jelas Agus.
Agus memastikan pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terkait pertemuan pekan depan. Meski demikian, belum ada konfirmasi kehadiran dari Pemkab Kepulauan Meranti merespon undangan tersebut.
"Saya kira ini kepentingan bersama, ya harus datang lah. Kita harapkan datang biar semuanya bisa bicara terbuka, agar tak ada dusta di antara kita," tegas Agus.
Sebelumnya, Bupati Adil mengungkapkan kekecewaannya terkait besaran DBH Migas yang diperoleh kabupaten termuda di Riau tersebut pada rapat koordinasi nasional di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) silam. Ia menyebut terjadi kenaikan produksi migas dan harga minyak dunia, namun DBH migas yang diperoleh naik sangat tipis.
Bupati Adil menyatakan sebagai kabupaten yang dilabeli miskin ekstrem, penerimaan DBH sangat minim. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Adil mengungkapkan rencananya untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mempertanyakan jajaran Kemenkeu apakah diisi oleh pegawai yang merupakan iblis atau setan.
Adil bahkan sempat menyebut soal angkat senjata dan melepaskan Kabupaten Kepulauan Meranti dari Indonesia mengingat daerah ini dekat dengan Selat Malaka dan Malaysia.
Atas pernyataannya tersebut, Bupati Adil telah ditegur keras oleh Mendagri Tito Karnavian. Tito memintanya agar menjaga etika dan bertindak sebagai pemimpin yang dapat diteladani. Meski demikian, sejauh ini Kemendagri belum memberikan sanksi terhadap Adil. (*)
