Nekat Hadiri Rapat Bersama Gubernur di Pekanbaru, Kades di Kepulauan Meranti Siap Hadapi Konsekuensi dari Bupati
Wakil Bupati Kepulauan Meranti dan perwakilan OPD hadiri rakor di Pekanbaru. Foto: Istimewa
SABANGMERAUKE NEWS, Kepulauan Meranti - Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Meranti, Toha menegaskan para kepala desa siap menghadapi risiko atas keputusan menghadiri rapat koordinasi (rakor) kepala desa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Pekanbaru, Kamis (1/12/2022).
Kepala Desa Mengkirau itu mengakui, sempat ada larangan agar tidak mengikuti rakor yang dipimpin Gubernur Riau Syamsuar tersebut. Namun, tidak disebutkan secara spesifik apa alasannya.
"Yang tidak hadir itu saya kurang pasti apa alasannya. Kalau PNS yang menjabat Plt Kades mungkin takut dengan kepegawaiannya. Sementara seluruh camat dan beberapa kepala OPD yang turut diundang juga tidak tampak kehadirannya," kata Toha.
Toha menyatakan kalau dari pihak Dinas PMD menyebut adanya larangan untuk meninggalkan daerah. Namun ia tidak mengetahui apa alasannya secara konkret.
"Terkait undangan ini, ada instruksi yang saya juga kurang ngerti. Ada bahasa dari pihak Dinas PMD yang disampaikan ke kam. Disampaikan kalau para kades dan camat dilarang meninggalkan tempat tugas. Itu saja dan alasannya kita tidak tahu," ujar Toha.
Meskipun ada larangan, para kepala desa nekat untuk tetap berangkat. Menurut Toha, agenda tersebut membahas terkait anggaran yang akan dikucurkan ke pemerintah desa dan tidak ada sama sekali unsur politik.
"Kami tetap berangkat. Kami kepala desa juga tidak mau diintervensi lebih jauh karena yang dibahas ini terkait BKK tahun 2023 dan evaluasi BKK 2022, tidak ada kaitannya dengan politik. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, jadi ini tidak ada unsur politik 2024 sama sekali. Karena anggaran provinsi juga banyak yang mengucur ke desa," ungkapnya.
Para kepala desa juga siap menerima segala konsekuensi yang akan diberikan pemerintah daerah dalam hal ini dari bupati.
"Kita juga siap menerima konsekuensi apa pun. Apabila sepulangnya nanti ada hal yang kami terima dari pemerintah daerah yang harus kami hadapi, ya kami siap. Kawan-kawan lain juga siap," ujar Toha.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemerintah Desa (PMD) Kepulauan Meranti, Abdul Hamid mengatakan kepala desa yang memaksakan diri untuk tetap berangkat berad di luar kendalinya. Ia mengakui kalau para kades sudah diingatkan sebelumnya.
"Kalau itu di luar kendali kita jika mereka mau berangkat. Yang penting kita sudah mengingatkan. Dengan tanggap darurat Meranti yang sedang siaga bencana ini, kita tak boleh meninggalkan tempat. Jika ada konsekuensinya itu kebijakan pimpinan, bukan saya. Adapun instruksi yang dimaksudkan, pimpinan wilayah tak boleh meninggalkan tempat saat kondisi seperti ini, angin ribut dan banjir," kata Abdul Hamid.
"Intinya kalau orang itu tetap hadir, itu bukan tanggungjawab kita. Kita sudah menyampaikan, camat juga. Jika tetap ngotot, itu di luar kendali kita, tak dapat dibendung lagi," tuturnya.
Wakil Bupati Meranti, AKBP (Purn) H Asmar yang hadir dalam acara tersebut meminta untuk mengesampingkan persoalan politik dan lebih fokus kepada pembangunan.
"Yang jelas saya datang sekarang adalah undangan khusus dari Pak Gubernur melalui PMD Riau. Saya berpendapat kedatangan saya ini untuk membangun Meranti. Saya juga berharap, kita ketepikan dulu masalah politik, kita bangun dulu Meranti, jangan politik-politik, nanti kabupaten kita, kecamatan dan desa kita tak maju. Kita ingin Meranti baik. Jadi saya minta kepada seluruh rekan yang ada di Meranti, tolong dulu bangun Meranti," ujarnya.
Asmar juga ikut menghadiri undangan Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa se Provinsi Riau di SKA Co-Ex Pekanbaru, Kamis (1/12/2022).
Namun, dalam rapat tersebut, ada empat organisasi perangkat daerah dan camat dari Kepulauan Meranti yang tidak dapat hadir. Ada pun keempat OPD tersebut yakni Inspektur Daerah, Kepala Bapeda, Kadis PMD, dan Kadis Dukcapil.
Padahal, undangan sudah disebar lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) apalagi ada undangan khusus dari Gubernur.
Asmar sendiri tidak berkomentar banyak atas ketidakhadiran empat OPD dan camat dari Kepulauan Meranti.
"Saya tidak bisa memberi komen lebih jauh atas ketidakhadiran tersebut. Saya datang sekarang karena ada undangan khusus dari pak Gubernur melalui PMD Riau," kata Asmar.
Di satu sisi, ia mengatakan, kehadiran pejabat Kepulauan Meranti ini sudah lebih baik. Asmar memastikan, mayoritas kepala desa menghadiri kegiatan rapat tersebut, dan hanya 5 orang kades yang tidak hadir dari 96 desa di Meranti.
Asmar juga mengatakan, kehadirannya dalam rapat kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan desa ini bertujuan untuk membangun kabupaten terbungsu di Provinsi Riau tersebut.
"Saya berpendapat kedatangan saya ini untuk membangun Meranti," ujar Asmar. (R-01)
