Bantuan Pemerintah Banyak Tak Tepat Sasaran, Dinsos Pekanbaru Lakukan Bakti Sosial Perbaikan Data
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Foto : David
SABANGMERAUKE NEWS, Pekanbaru - Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dalam berbagai bentuk terkadang tak tepat sasaran. Masih banyaknya exclusive error dimana orang yang sebenarnya berhak dan jadi sasaran, malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinasi sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru, Hoirul Efendi. Ia mengatakan, adanya bantuan tak tepat sasaran ini harus menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya agar program-program yang dilaksanakan oleh bidang perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan ekonomi tepat sasaran.
"Ini yang akan diupayakan dan dikoordinasikan ke tim bagaimana mereka yang masuk kedalam exclusive error ini bisa masuk ke data yang seharusnya," kata Efendi, Selasa (13/9/2022).
Untuk menindaklanjuti kesalahan data tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup pemerintah daerah dan kabupaten/ kota di Provinsi riau.
"Akan melakukan bakti sosial untuk melengkapi data menggunakan data P3kE dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem," ujar Efendi.
Sementara itu, untuk menindaklanjuti exclusive error tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Zul Efendi mengatakan, secara prosedur DTKS sudah melakukan musyawarah desa dan kelurahan. Itu bisa dilakukan setiap saat maupun 2 kali dalam setahun. Kegiatan tersebut melakukan up date data, validasi, dan verifikasi data yang nantinya akan dikirim dinas sosial ke Kementrian Sosial.
"Kami, Dinas Sosial Provinsi Riau tidak terlalu banyak andil, karena data tersebut, setelah musyawarah di kabupaten/ kota, kemudian di tanda tangani oleh para kepala daerah. Setelah itu, baru di kirim langsung ke kementerian sosial," jelas Tengku Zul.
Tengku Zul juga mengingatkan, setiap calon penerima manfaat bantuan apapun yang diberikan pemerintah, syarat utama harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial.
"calon penerima untuk mendapatkan bantuan harus terdaftar DTKS. Meskipun sudah daftar DTKS, belum tentu dapat bantuan karena ada penentuan kouta penerima," pungkas Tengku Zul. (cr7)
