Jokowi Tinggal Teken Perpres Kenaikan Harga BBM Subsidi, Tapi Ini yang Masih Ditunggu
Demonstrasi mahasiswa Universitas Riau menolak kenaikan harga BBM subsidi di DPRD Riau, Jumat pekan lalu. Foto: David Harianto Sitinjak
SABANGMERAUKE NEWS, Jakarta - Detik-detik pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sudah di ambang waktu. Presiden Joko Widodo disebut hanya tinggal meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Draft revisi Perpres tersebut sudah tuntas.
Direktur BBM BPH Migas, Patuan Alfon menuturkan, draf revisi itu juga sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tinggal menunggu ditandatangani saja.
"Jadi revisi Perpres 191 itu sebetulnya sudah rampung," ujar Patuan dalam acara diskusi webinar "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran", Rabu (31/8/2022).
Patuan menambahkan, muatan yang menjadi usulan masing-masing pemangku kebijakan kata dia sebetulnya juga sudah disampaikan masing-masing, seperti BPH Migas maupun Kementerian ESDM. Berbagai masukan ini pun sudah dikoordinasikan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Apa-apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam situ dan itu memang saat ini posisinya di Kementerian BUMN dan mungkin sudah disampaikan ke Bapak Presiden," kata dia.
Karena secara umum revisi perpres itu sudah rampung, Patuan membeberkan sejumlah isi dalam Perpres itu. Salah satunya adalah rincian konsumen yang berhak menerima Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), tak lagi hanya Jenis BBM Tertentu (JBT).
"Makanya dalam lampiran revisi ini kita mengusulkan dimasukkan lah ketentuan-ketentuan yang bagaiaman bisa mengatur JBKP ini. Saat ini sudah disampaikan mungkin oleh Menteri BUMN ke Pak Presiden dengan opsi-opsinya," ucapnya.
Meski sudah rampung saat ini, Patuan memperkirakan bahwa Perpres itu belum juga ditetapkan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi sosial, politik, hingga ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
"Jadi pemerintah memikirnya secara komprehensif, detail. Kalau dilakukan sekarang, berapa masyarakat yang rentan miskin dan jadi miskin. Lalu kalau itu terjadi (dibatasi penjualan BBM), berapa inflasinya, lalu kekuatan keuangan negara memberikan bantalan seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi belum mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Sejauh ini pemerintah baru mengumumkan bantuan sosial tambahan saja sebagai pengalihan subsidi BBM yang nilainya mencapai Rp24,17 triliun.
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu, itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini, jadi masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Negara belum lama ini. (*)
