Soal Dugaan 500 Honorer 'Siluman' di Pemprov Riau, DPRD Minta Diusut Tuntas
Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis angkat bicara soal kabar adanya 500 lebih pegawai honorer yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada di lingkungan Pemprov Riau. Foto: Net
SABANGMERAUKE NEWS, Riau - Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis angkat bicara soal kabar adanya 500 lebih pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif atau yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada di lingkungan Pemprov Riau.
"Kita sudah tanyakan kepada Dinas, sebanyak 500 sekian ini kita minta untuk ditelusuri data-datanya. Ini harus diproses agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari," kata Marwan Yohanis di Pekanbaru, Kamis.
Marwan meminta Pemprov Riau melakukan pendataan untuk mengusut tuntas masalah ini sebab keberadaan honorer fiktif sangat merugikan keuangan negara.
"Pemprov Riau harus mengungkap persoalan ini seterang-terangnya. Serta memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum yang terlibat jika terbukti melanggar peraturan yang berlaku," kata dia.
Politisi Gerindra ini mengatakan, saat ini untuk guru honorer sudah ada mekanisme pengangkatan menjadi ASN melalui tes berdasarkan batas nilai minimal atau passing grade. Dengan begitu, mereka yang mencapai passing grade berpotensi lulus PPPK.
Menurut Marwan, sudah semestinya pemerintah memberikan kemudahan bagi guru honorer yang punya pengalaman kerja tahunan bahkan sudah ada yang mendekati pensiun.
"Kalau yang P3K tidak bisa langsung diangkat karena dia melalui tahapan lagi. Memang harapan guru honor ini jangan lagi disamakan dengan yang baru masuk karena mereka punya jam terbang,” kata dia.
Kalau keuangan daerah memungkinkan, Marwan mendorong pemerintah mengangkat semua guru honorer yang memenuhi persyaratan menjadi PPPK.
"Ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Ketemu pun nanti solusinya, tapi bisa mengakibatkan muncul masalah baru. Bagaimana caranya agar guru honorer yang betul-betul sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat PPPK," sebut Marwan.
Sebelumnya, beredar kabar terdapat 500 lebih pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya terdaftar namun orangnya tidak ada alias fiktif di lingkungan Pemprov Riau. Kabar itu mencuat dalam rapat pendataan pegawai non ASN yang digelar di ruang rapat Melati, kantor Gubernur Riau beberapa waktu lalu. (*)
