Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Bupati Asmar Audiensi dengan BNPP RI
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn). Asmar, saat melakukan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News – Harapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menikmati pembangunan yang lebih merata terus diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di tingkat pusat. Sebagai daerah terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kepulauan Meranti masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar yang berdampak terhadap konektivitas, pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Komitmen itu kembali ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat melakukan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai II Kantor BNPP RI.
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar memaparkan berbagai persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu wilayah perbatasan negara. Ia berharap pemerintah pusat melalui BNPP RI dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan.
Menurut Asmar, posisi strategis Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negeri jiran seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Namun hingga kini, berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas pendukung lainnya, masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
"Sebagai daerah perbatasan, Kepulauan Meranti memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, kami berharap percepatan pembangunan kawasan perbatasan dapat menjadi perhatian bersama agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat," harap Asmar.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan BNPP RI dalam menyusun langkah-langkah strategis pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan.
Melalui pertemuan itu, pemerintah daerah berharap lahir komitmen konkret dari pemerintah pusat dalam mengawal berbagai program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Kepulauan Meranti, sehingga kesenjangan pembangunan dengan daerah lain dapat terus diperkecil.
Bupati Asmar menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik semata, tetapi juga menyangkut upaya memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempertegas kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin dan Drs. Jani Pasaribu, Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Melalui perjuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi berjalan lambat, melainkan menjadi agenda prioritas nasional demi menghadirkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar juga menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurut Asmar, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta berada di jalur strategis Selat Malaka. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kepulauan Meranti memiliki peran penting, tidak hanya dari sisi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan.
Namun di sisi lain, kata Asmar, masih terdapat berbagai keterbatasan infrastruktur dasar yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPP RI yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan," ujar Asmar.
Dalam paparannya, Bupati Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan yang dinilai mendesak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Usulan tersebut meliputi peningkatan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi yang terus mengancam wilayah pesisir, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut guna memperkuat layanan kesehatan antar pulau, pemerataan program revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurut Asmar, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan hanya berkaitan dengan aspek konektivitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di kawasan terluar sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Bupati Asmar juga memohon dukungan BNPP RI terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Usulan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum, saat audiensi di Pekanbaru.
"Kami berharap BNPP RI dapat memberikan dukungan dan membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Asmar.
Ia menjelaskan, peningkatan status jalan menjadi jalan nasional akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan biaya transportasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka keterisolasian wilayah, serta mempercepat pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Khusus untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menuntaskan proses verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan di wilayah perbatasan. Pemerintah daerah berharap program tersebut segera memasuki tahap pelaksanaan agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh rumah layak huni.
Asmar menegaskan, seluruh usulan yang disampaikan bukan semata-mata untuk pembangunan fisik, melainkan sebagai upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di beranda terdepan Indonesia.
"Harapan kami, masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan pembangunan yang sama seperti daerah lainnya. Karena membangun kawasan perbatasan sejatinya adalah memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyatakan komitmen BNPP RI untuk mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Terkait usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, BNPP RI menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait guna mendorong percepatan pembahasan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan program BSPS dan menyebut Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.
BNPP RI juga mendorong percepatan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pelaksanaan BSPS dapat segera dimulai. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dihadiri menteri terkait bersama media nasional.
Selain itu, BNPP RI akan memfasilitasi koordinasi terkait pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai melalui kementerian teknis, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi daerah agar Kepulauan Meranti memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai kawasan perbatasan. (R-01)
