BGN Tak Membalas, PDIP akan Bikin Surat Kedua Minta Data Kader Terlibat Proyek MBG
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – PDI Perjuangan (PDIP) bersiap mengirimkan surat kedua kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah surat pertama yang meminta data kader partai yang diduga terlibat dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mendapat tanggapan.
Langkah ini ditegaskan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebagai bentuk keseriusan partai dalam menegakkan disiplin internal sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kalau diperlukan akan kirim surat lagi ke BGN, karena sampai saat ini belum ada jawaban terkait dengan statement Wakil Ketua BGN,” kata Djarot, Minggu (19/7/2026).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa surat yang dikirim partainya kepada BGN bertujuan meminta data dan informasi mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan kader PDIP dalam pelaksanaan program MBG, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Hasto, surat tersebut juga menjadi bagian dari upaya partai untuk menegakkan disiplin organisasi.
“Guna meminta tanggung jawab Wakil Kepala BGN tersebut dan sekaligus untuk menegakkan disiplin partai, maka DPP PDI Perjuangan berkirim surat ke BGN menanyakan apa bukti PDI Perjuangan terlibat dalam pelaksanaan SPPG tersebut,” ujar Hasto.
Larangan Kader Terlibat SPPG
Hasto menegaskan, PDIP telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader agar tidak terlibat dalam operasional SPPG dalam program MBG. Larangan tersebut berlaku bagi kader di tiga pilar partai, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif.
Ia menyebut, keputusan bersurat ke BGN diambil setelah muncul pernyataan dari pihak BGN yang menyatakan bahwa seluruh partai ikut menjalankan SPPG.
“Karena itulah kami kemudian mengeluarkan surat larangan. Akhirnya terbukti bahwa berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG yang sejak awal memiliki indikasi rawan terjadi korupsi terbukti,” tutur Hasto.
Namun hingga kini, lanjut Hasto, BGN belum memberikan jawaban atas surat yang telah dilayangkan oleh PDIP.
Surat Resmi Bernomor 553
Berdasarkan salinan surat yang diterima Kompas.com, surat PDIP kepada BGN bernomor 553/EX/DPP/VI/2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
Dalam surat itu, PDIP menjelaskan bahwa permintaan data dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Instruksi Partai Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai Program MBG.
Melalui instruksi tersebut, DPP PDIP meminta seluruh kader partai untuk tidak memanfaatkan Program MBG demi memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
“Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal Partai, DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan,” demikian bunyi surat tersebut.
Minta Data Nama dan Bentuk Keterlibatan
PDIP meminta BGN memberikan data mengenai nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, maupun pihak lain yang terlibat dalam Program MBG dan diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kader PDIP.
Selain itu, partai juga meminta informasi mengenai bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan Program MBG beserta data pendukung lain yang relevan untuk kepentingan klarifikasi dan penegakan disiplin organisasi.
Permintaan ini dilakukan seiring berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.
PDIP menegaskan bahwa data dan informasi yang diberikan nantinya akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi, khususnya dalam rangka penegakan etika dan disiplin partai, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan belum adanya respons dari BGN, PDIP kini membuka opsi mengirimkan surat kedua sebagai langkah lanjutan untuk memperoleh kejelasan terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam proyek MBG. (R-03)
