Jadi Ancaman Non-Militer, Pemko Pekanbaru Tegaskan Perang terhadap Perilaku LGBT, Satpol PP Mulai Bergerak
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya memperkuat upaya pencegahan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan pembinaan, penyuluhan, hingga penertiban sebagai bagian dari upaya pencegahan dini yang melibatkan berbagai pihak.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pemerintah kota telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama dalam menghadapi persoalan tersebut.
"Bulan lalu kita sudah koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk ini. Program-program sedang berjalan," kata Markarius, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, Pemko Pekanbaru berkomitmen menjalankan berbagai program yang bertujuan mencegah berkembangnya perilaku tersebut di tengah masyarakat. Program yang disiapkan mencakup pembinaan, edukasi, penyuluhan, hingga langkah penegakan aturan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Markarius menyebut berbagai instansi dilibatkan agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, ia mengaku telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran norma maupun aktivitas yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
"Kemarin juga saya sudah suruh Satpol PP Pekanbaru untuk melakukan penertiban-penertiban tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV/AIDS dan tindak asusila LGBT, apalagi bapak presiden sudah menetapkan LGBT sebagai ancaman nasional," ujarnya.
Menurut Markarius, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan berbagai persoalan sosial.
Ia juga menilai penanganan persoalan HIV/AIDS perlu dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi, pembinaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam mendukung upaya tersebut, Pemko Pekanbaru turut menggandeng tokoh agama, mubaligh, serta organisasi dakwah agar berperan aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat.
"Kami juga mengundang para mubaligh, organisasi dakwah agar mereka dapat aktif membantu kita dalam pembinaan masyarakat, khususnya membahas materi tentang LGBT di masjid-masjid dan dalam khutbah Jumat," pungkasnya.
Pemko Pekanbaru berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak perda, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dapat memperkuat upaya pencegahan serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif melalui pendekatan edukatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (R-05)
