Pelindo Bantah Hambat Kerja Sama Pelabuhan Tanjung Harapan, Tegaskan Tetap Komitmen Gandeng BUMD PT Bumi Meranti
Pihak BUMD PT Bumi Meranti dan PT Pelindo sudah beberapa kali menggelar pertemuan tatap muka untuk membahas substansi PKS. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Sengkarut rencana kerja sama pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang antara PT Pelindo dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjadi sorotan. Polemik mencuat setelah Direktur Bisnis BUMD PT Bumi Meranti, Fitriadi Mirtha, menyatakan hingga kini belum ada kejelasan terkait tindak lanjut kerja sama yang telah direncanakan kedua belah pihak.
Fitriadi Mirtha, yang akrab disapa Adi, mengaku kecewa karena usulan skema bagi hasil dari penerimaan seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan yang diajukan PT Bumi Meranti belum juga memperoleh tanggapan maupun keputusan dari PT Pelindo.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT Pelindo sebenarnya telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) pada Maret 2026 sebagai dasar kerja sama pengelolaan pelabuhan. Bahkan, draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun PT Bumi Meranti juga telah disampaikan kepada pihak Pelindo untuk dibahas lebih lanjut.
Namun, setelah lebih dari tiga bulan berlalu sejak penyampaian draf tersebut, belum tercapai kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama operasional. Kondisi itu dinilai menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor kepelabuhanan.
Berlarut-larutnya proses pembahasan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan keseriusan PT Pelindo dalam merealisasikan kerja sama yang sebelumnya telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman.
Menanggapi hal itu, Kepala PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, melalui Manager Operasi Pelindo Selatpanjang, Bruri Sumantri, membantah anggapan bahwa pihaknya tidak menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut.
Pelindo menegaskan komitmennya untuk tetap menggandeng BUMD dan memastikan proses kerja sama tidak pernah terhenti, melainkan masih berjalan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku di perusahaan.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Rabu (8/7/2026), Bruri menegaskan bahwa draf Perjanjian Kerja Sama yang disampaikan PT Bumi Meranti telah diterima dan menjadi bahan pembahasan bersama. Menurutnya, komunikasi antara kedua belah pihak juga terus berjalan melalui rapat virtual maupun pertemuan langsung.
"Draf PKS sudah kami terima dan telah beberapa kali dibahas, baik melalui zoom meeting maupun pertemuan terbuka. Jadi tidak benar jika dikatakan tidak ada tindak lanjut dari Pelindo," ujarnya.
Bruri menegaskan, hingga saat ini PT Pelindo tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan PT Bumi Meranti sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang.
Ia bahkan membantah anggapan bahwa Pelindo sengaja memperlambat proses kerja sama ataupun membiarkan pemerintah daerah menunggu tanpa kepastian. Menurutnya, Pelindo justru berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga manfaat ekonomi dari pengelolaan pelabuhan dapat dirasakan bersama.
"Kami tetap dan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan BUMD. Tidak ada sedikit pun niat untuk membuat tuan rumah mengemis di tanahnya sendiri. Justru kami juga menunggu kapan kerja sama ini bisa segera direalisasikan sehingga hasilnya dapat dibagikan kepada BUMD sebagai representasi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegas Bruri.
Dengan masih berlangsungnya proses pembahasan, kedua belah pihak diharapkan dapat segera menemukan titik temu terhadap substansi Perjanjian Kerja Sama sehingga pengelolaan Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang dapat berjalan optimal sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Lebih lanjut, Manager Operasi Pelindo Selatpanjang, Bruri Sumantri, menjelaskan terdapat dua skema kerja sama yang tengah dipersiapkan bersama PT Bumi Meranti, yakni pengelolaan parkir pelabuhan dan pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan.
Menurut Bruri, untuk tahap awal Pelindo menawarkan agar BUMD terlebih dahulu mengelola sektor parkir. Skema tersebut disiapkan sebagai langkah awal agar BUMD memiliki sumber pendapatan sekaligus membangun modal usaha sebelum nantinya ikut berinvestasi dalam pengelolaan pass masuk pelabuhan.
"Untuk pengelolaan parkir mekanismenya sudah ada, tinggal dilakukan negosiasi. Sedangkan untuk pass masuk pelabuhan, kami tidak bisa langsung menetapkan besaran pembagian hasil. Harus ada investasi yang dilakukan BUMD, minimal dari sisi sumber daya manusia maupun bentuk investasi lainnya," ujar Bruri.
Ia menjelaskan, hingga kini besaran pembagian hasil dari pengelolaan pass masuk Pelabuhan Tanjung Harapan memang belum diputuskan. Sebab, penentuan nilai kerja sama harus mengacu pada regulasi internal Pelindo yang mengaitkan pembagian hasil dengan nilai investasi yang diberikan oleh masing-masing pihak.
Bruri menegaskan, keputusan akhir mengenai skema kerja sama tersebut nantinya menjadi kewenangan Pelindo Pusat karena seluruh proses harus mengacu pada Peraturan Direksi Pelindo mengenai pola kemitraan dan investasi.
Menurutnya, Pelindo tetap menginginkan agar kedua bentuk kerja sama, baik pengelolaan parkir maupun pass masuk pelabuhan, dapat berjalan secara bertahap sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap
PAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam waktu dekat, lanjut Bruri, pembahasan akan kembali dilanjutkan melalui rapat virtual (zoom meeting) antara PT Bumi Meranti dengan Pelindo Pusat untuk memfinalisasi sejumlah poin yang masih memerlukan pembahasan.
"Kami ingin dua-duanya bisa berjalan, baik pengelolaan parkir maupun pass masuk pelabuhan. Dalam waktu dekat akan ada rapat lanjutan melalui zoom meeting bersama Pelindo Pusat, karena yang nantinya menandatangani perjanjian kerja sama adalah kantor pusat," jelasnya.
Ia mengatakan, skema yang ditawarkan Pelindo sebenarnya telah disampaikan berulang kali kepada pihak BUMD. Pada tahap awal, BUMD diharapkan mengelola parkir selama satu hingga dua tahun agar memperoleh modal usaha. Setelah memiliki kemampuan investasi, kerja sama dapat diperluas ke pengelolaan pass masuk pelabuhan dengan klausul pembagian hasil yang disesuaikan berdasarkan nilai investasi.
"Skema awalnya, kami minta BUMD mengelola parkiran terlebih dahulu selama satu hingga dua tahun supaya memiliki modal. Setelah itu baru bisa berinvestasi pada pengelolaan pass masuk pelabuhan dan di sanalah nantinya diatur klausul pembagian hasil dalam perjanjian kerja sama. Skema ini sudah berkali-kali kami jelaskan dan pada prinsipnya mereka juga menyetujuinya," tukas Bruri.
Lebih jauh Manager Operasi Pelindo Selatpanjang, Bruri Sumantri, menjelaskan proses pembahasan kerja sama dengan BUMD PT Bumi Meranti harus dilakukan secara hati-hati dan mengacu pada ketentuan perusahaan serta regulasi yang berlaku. Menurutnya, mekanisme kerja sama tidak dapat diputuskan secara terburu-buru karena harus memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Bruri mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian internal, profil BUMD PT Bumi Meranti yang hingga saat ini belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan sektor kepelabuhanan maupun kemampuan investasi yang memadai sebenarnya belum memenuhi sejumlah kriteria kerja sama yang diterapkan di lingkungan BUMN.
Meski demikian, lanjut dia, PT Pelindo tetap membuka ruang kolaborasi sebagai bentuk komitmen mendukung peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu skema yang disiapkan adalah memberikan kesempatan kepada BUMD untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan secara bertahap sesuai kemampuan investasi yang dimiliki.
"Kami tetap berkomitmen membuka ruang kerja sama dengan BUMD. Ketika pengelolaan pass masuk pelabuhan nantinya berkembang, kami juga terbuka untuk berbagi manfaat kepada daerah. Namun mekanisme kerja sama itu harus diterjemahkan secara profesional, sesuai prinsip Good Corporate Governance, dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan maupun prosedur yang berlaku," ujar Bruri.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pembahasan sebenarnya telah berjalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mulai dari rapat koordinasi secara virtual bersama PT Bumi Meranti dan Pelindo Pusat hingga pertemuan tatap muka untuk membahas substansi PKS.
Bruri menjelaskan, rapat koordinasi pertama melalui zoom meeting dilaksanakan pada 23 April 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui pertemuan langsung pada 25 Juni 2026. Selanjutnya, pada 7 Juli 2026, Pelindo kembali mengirimkan undangan kepada PT Bumi Meranti untuk mengikuti rapat virtual lanjutan pada 9 Juli 2026 sebagai tindak lanjut pembahasan rencana kerja sama.
"Semua pada prinsipnya sudah sepakat. Baik saat rapat zoom bersama BUMD maupun pembahasan dengan Pelindo Pusat, responsnya sangat positif dan sama-sama berharap kerja sama ini bisa segera terwujud. Kami hanya menunggu proses administrasi dan persetujuan dari Kantor Regional Medan," katanya.
Namun, sehari sebelum rapat lanjutan tersebut dilaksanakan, muncul pemberitaan yang menyebut kerja sama belum mendapat kejelasan. Bruri mengaku menyayangkan munculnya pernyataan tersebut karena menurutnya komunikasi antara kedua belah pihak hingga kini tetap berjalan dengan baik.
"Kami cukup menyayangkan karena pada 7 Juli undangan rapat lanjutan sudah kami kirim untuk pelaksanaan zoom meeting tanggal 9 Juli. Namun pada 8 Juli justru muncul pemberitaan yang memberi kesan seolah-olah tidak ada tindak lanjut," ujarnya.
Bruri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya PT Bumi Meranti sempat mengirimkan draf perjanjian kerja sama menjelang Hari Raya Idulfitri. Saat itu, menurutnya, usulan tersebut disampaikan ketika terjadi peningkatan jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan.
Meski demikian, Pelindo memilih tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Menurut Bruri, setiap bentuk kerja sama harus dipastikan memenuhi aspek legalitas, bisnis, dan tata kelola agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari.
"Kami tidak ingin kerja sama yang dibangun hari ini justru menimbulkan persoalan di belakang hari. Jangan sampai investasi sudah berjalan, tetapi kemudian ditemukan tidak sesuai regulasi saat dilakukan pemeriksaan. Sesuatu yang dilakukan terburu-buru hasilnya belum tentu baik. Sebaliknya, proses yang berjalan bertahap bukan berarti tidak pasti. Yang terpenting komunikasi tetap terjalin dan setiap tahapan kami jelaskan secara terbuka, langkah demi langkah," pungkas Bruri.
Diberitakan sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) mengusulkan penyesuaian tarif boarding pass atau seaport tax di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Saat itu, manajemen Pelindo memastikan kenaikan tarif tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti melalui skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun hingga kini, manfaat ekonomi yang dijanjikan kepada pemerintah daerah melalui skema bagi hasil tersebut belum terealisasi. Padahal, kebijakan kenaikan tarif seaport tax telah diberlakukan sejak 1 Oktober 2025, atau telah berjalan lebih dari sembilan bulan.
Artinya, selama hampir satu tahun penerapan tarif baru, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh tambahan pendapatan dari pengelolaan seaport tax sebagaimana yang sempat disampaikan dalam rencana kerja sama antara PT Pelindo dan BUMD PT Bumi Meranti.
Adapun penyesuaian tarif yang diberlakukan meliputi kenaikan boarding pass keberangkatan domestik sebesar 100 persen, dari semula Rp5.000 menjadi Rp10.000 per penumpang.
Sementara itu, boarding pass keberangkatan internasional bagi Warga Negara Indonesia (WNI) naik 20 persen, dari Rp50.000 menjadi Rp60.000. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA), tarif mengalami kenaikan hingga 200 persen, dari Rp50.000 menjadi Rp150.000 per penumpang.
Sebelumnya, Direktur Bisnis BUMD PT Bumi Meranti, Fitriadi Mirtha, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut kerja sama pengelolaan seaport tax dengan PT Pelindo.
Menurut Fitriadi, draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah disampaikan kepada PT Pelindo sekitar tiga bulan lalu. Namun hingga saat ini belum ada keputusan final karena, menurut informasi yang diterimanya, dokumen tersebut masih berada di Pelindo Pusat untuk proses pembahasan.
"Draf PKS sudah kami sampaikan sejak tiga bulan lalu. Namun hingga kini belum juga ada kejelasan. Alasan mereka, masih diusulkan ke Pelindo Pusat untuk dipelajari," ujar Fitriadi.
Pria yang akrab disapa Adi itu menilai proses pembahasan berlangsung terlalu lama. Ia berharap komitmen yang sebelumnya telah dibangun antara pemerintah daerah, BUMD, dan PT Pelindo dapat segera diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang konkret.
"Kalau dihitung sejak pembicaraan awal secara lisan, sudah sekitar enam bulan berjalan. Kami berharap komitmen yang pernah disampaikan dapat segera direalisasikan," katanya.
Adi menambahkan, BUMD PT Bumi Meranti telah menyampaikan usulan skema kerja sama yang diharapkan dapat segera dibahas hingga tahap penandatanganan perjanjian.
Dalam draf PKS tersebut, PT Bumi Meranti mengusulkan skema bagi hasil sebesar 30 persen dari penerimaan seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan. Menurutnya, usulan tersebut juga disertai komitmen BUMD untuk melakukan investasi sesuai mekanisme yang nantinya disepakati bersama.
"Dalam draf PKS yang kami ajukan, kami mengusulkan porsi bagi hasil sebesar 30 persen dari seaport tax pelabuhan, tentunya dengan konsekuensi investasi yang akan kami lakukan sesuai kesepakatan," tegas Adi. (R-01)
