Vonis Nadiem Belum Usai, Kini Empat Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial

06/07/2026 ❘ 18:43 WIB • Nasional

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim

JAKARTA, SabangMerauke News — Putusan pengadilan belum menutup perjalanan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Babak baru justru dimulai setelah empat hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial, Senin, 6 Juli 2026. Bersamaan itu, isu pembebasan terpidana ikut memancing perhatian publik.

Komisi Yudisial memastikan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Laporan diajukan tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Proses tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan administrasi awal.

Empat hakim yang dilaporkan terdiri dari Ketua Majelis Purwanto Abdullah. Tiga hakim anggota ialah Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman. Mereka merupakan mayoritas majelis yang menjatuhkan putusan bersalah dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Hakim Andi Saputra tidak masuk dalam laporan. Ia sebelumnya menyampaikan dissenting opinion dalam persidangan. Pendapat berbeda itu menyatakan terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Komisioner sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial, Anita Kadir, menegaskan laporan akan diproses profesional. Seluruh dokumen akan dipelajari sesuai mekanisme pengawasan hakim. Tahapan tersebut dilakukan tanpa mencampuri substansi putusan pengadilan.

"Kami memeriksa laporan secara profesional sesuai kewenangan lembaga," ujar Anita, Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Anita, Komisi Yudisial sebenarnya telah memantau persidangan sejak pembacaan dakwaan. Langkah itu dilakukan karena perkara tersebut menjadi perhatian masyarakat. Namun, hasil pemantauan belum dapat dipublikasikan saat ini.

Ia menegaskan kewenangan lembaganya terbatas pada aspek etik hakim. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan mengubah isi putusan. Karena itu, proses banding tetap menjadi jalur hukum utama bagi para pihak.

"Kami juga akan mengawasi proses banding demi menjaga integritas peradilan," katanya.

Di sisi lain, ruang publik diramaikan isu kemungkinan pemberian keringanan hukuman. Spekulasi muncul setelah unggahan ucapan ulang tahun kepada Nadiem di media sosial Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Unggahan tersebut langsung memancing berbagai tafsir.

Dasco membantah keras anggapan tersebut. Ia menegaskan unggahan itu sama sekali tidak berkaitan dengan kemungkinan amnesti maupun abolisi. Menurutnya, publik terlalu jauh menarik kesimpulan. "Tidak ada maksud mengarah kepada pembebasan ataupun keringanan," ujar Dasco.

Ia menjelaskan akun media sosial pribadinya dikelola administrator. Admin baru disebut sedang membiasakan mengunggah ucapan ulang tahun kepada tokoh nasional. Kebetulan, Nadiem menjadi tokoh pertama dalam pola unggahan tersebut.

Dasco mengaku tidak mengelola akun itu secara langsung. Karena itu, ia meminta publik tidak mengaitkan unggahan tersebut dengan kebijakan negara. Menurutnya, seluruh proses hukum harus tetap dihormati. "Keputusan hukum berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.

Perkara Chromebook sendiri belum berkekuatan hukum tetap. Tim kuasa hukum Nadiem telah mengajukan banding. Di sisi lain, jaksa juga mengajukan banding karena menilai putusan belum memenuhi tuntutan.

Situasi tersebut membuat proses hukum masih panjang. Pengadilan Tinggi nantinya akan memeriksa kembali perkara tersebut. Putusan berikutnya akan menentukan arah lanjutan kasus yang menyita perhatian publik.

Kasus Chromebook sejak awal menjadi sorotan nasional. Nilai proyek yang besar membuat setiap perkembangan terus diawasi masyarakat. Persidangan pun berlangsung dalam perhatian berbagai kalangan.

Laporan ke Komisi Yudisial memperlihatkan jalur etik berjalan berdampingan dengan jalur hukum. Kedua mekanisme memiliki ruang berbeda. Namun, keduanya sama-sama bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

Pengawasan etik menjadi bagian penting sistem peradilan modern. Integritas hakim menentukan kepercayaan masyarakat terhadap putusan. Karena itu, setiap laporan wajib diperiksa sesuai prosedur.

Di sisi lain, proses banding memberi kesempatan seluruh pihak menguji kembali putusan. Jalur tersebut merupakan hak hukum setiap terdakwa maupun penuntut umum. Hasil akhirnya baru ditentukan setelah seluruh proses selesai.

Perhatian publik kini tertuju pada dua arena berbeda. Arena pertama berlangsung di pengadilan melalui proses banding. Arena kedua berada di Komisi Yudisial melalui pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim.

Hingga kini, Komisi Yudisial belum menyampaikan kesimpulan atas laporan tersebut. Lembaga itu masih mempelajari seluruh dokumen pendukung. Keputusan akan diambil setelah pemeriksaan selesai dilakukan. R-02

Editor: Krisman