Hadapi El Nino 2026, BMKG Minta Seluruh Daerah Siaga! Kekeringan hingga Karhutla Mengintai
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk segera memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mulai berdampak pada periode Juli hingga September 2026. Langkah cepat dinilai penting agar ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan produksi pangan, hingga tekanan terhadap inflasi daerah dapat diminimalkan.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dan disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (29/6/2026).
Menurut Teuku Faisal, sejumlah wilayah Indonesia bahkan telah memasuki musim kemarau sejak Juni. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin diperkuat oleh hadirnya El Nino yang berpotensi menurunkan curah hujan di berbagai daerah.
"Sejak Juni ini beberapa wilayah sudah mengalami musim kemarau. Fenomena El Nino terutama memengaruhi wilayah di selatan garis khatulistiwa, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah pesisir Jawa, hingga Sumatera bagian selatan," ujarnya.
BMKG memetakan sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami dampak paling besar, yakni Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.
Di wilayah tersebut, curah hujan pada periode Juli hingga Oktober 2026 diperkirakan berada di bawah kondisi normal berdasarkan rata-rata klimatologis.
Lebih lanjut, BMKG mengungkapkan hasil pemantauan terbaru menunjukkan fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi ini meningkatkan potensi berkurangnya curah hujan secara signifikan, terutama selama puncak musim kemarau.
"Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Oleh karena itu, El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau," jelasnya.
BMKG menegaskan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan pada sektor cuaca, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor strategis. Mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya risiko gagal panen, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, hingga meningkatnya tekanan inflasi daerah akibat terganggunya pasokan pangan.
Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta mulai memperkuat langkah mitigasi sejak dini, termasuk memastikan kesiapan cadangan air, mengantisipasi potensi karhutla, menjaga produktivitas sektor pertanian, hingga mengendalikan stabilitas harga bahan pokok.
Dalam kesempatan tersebut, Teuku Faisal juga menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang menyamakan El Nino dengan musim kemarau. Padahal keduanya merupakan fenomena yang berbeda.
Musim kemarau merupakan siklus iklim tahunan yang rutin terjadi di Indonesia. Sementara itu, El Nino adalah fenomena iklim global yang muncul secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kemarau apabila berlangsung pada waktu yang bersamaan.
Menurutnya, El Nino diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga dua belas bulan. Namun, durasi tersebut bukan berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," katanya.
BMKG menilai kesiapan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menekan dampak El Nino. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar setiap daerah memiliki langkah antisipasi yang terukur sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat diharapkan mampu mempercepat upaya mitigasi sehingga dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin.
Selain itu, BMKG akan terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi atmosfer dan menyampaikan informasi cuaca serta iklim secara berkala kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Menutup paparannya, Kepala BMKG mengajak seluruh pihak menjadikan ancaman El Nino sebagai momentum memperkuat sinergi nasional dalam menghadapi perubahan iklim.
"Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini," tutupnya. (R-05)
