Prabowo Sebut Rakyat Gaji Komisaris BUMN Rugi, Sesumbar Mau Pangkas Tinggal 250 BUMN
Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: Dok SM News
JAKARTA , Sabangamerauke News – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah besar pemerintah untuk merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah perusahaan secara drastis. Dari lebih dari 1.000 entitas yang ada saat ini, pemerintah menargetkan hanya menyisakan sekitar 250 BUMN dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penyelamatan keuangan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo secara terbuka mengkritik banyaknya perusahaan pelat merah yang selama ini tidak menghasilkan keuntungan, namun tetap membebani anggaran negara melalui pembayaran gaji direksi dan komisaris.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak boleh terus dipertahankan karena pada akhirnya uang yang digunakan berasal dari masyarakat.
"Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead. Ini uang rakyat semua," tegas Prabowo di hadapan peserta sarasehan.
Presiden mengawali pernyataannya saat menanggapi usulan para profesor yang meminta agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk kegiatan riset dan inovasi. Menurutnya, gagasan tersebut sangat baik, tetapi hanya dapat diwujudkan apabila perusahaan negara benar-benar memperoleh keuntungan.
Ia kemudian mempertanyakan kondisi keuangan sebagian BUMN yang selama bertahun-tahun dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal kepada negara.
Prabowo menyebut kondisi tersebut mulai mengalami perubahan setelah pemerintah melakukan pembenahan terhadap tata kelola BUMN. Ia juga memberikan apresiasi kepada Danantara yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan negara.
"Masalahnya BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih Danantara. Satu tahun ini sudah mulai ada laba," ujar Prabowo.
Meski demikian, ia mengakui pekerjaan rumah pemerintah masih sangat besar karena masih banyak perusahaan negara yang harus dibenahi.
"BUMN-BUMN ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kemudian meminta Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan perkembangan program restrukturisasi BUMN yang sedang dijalankan pemerintah.
Dony menjelaskan bahwa jumlah entitas BUMN yang sebelumnya mencapai lebih dari 1.000 perusahaan akan dipangkas secara bertahap. Hingga saat ini, lebih dari 200 perusahaan telah ditutup sebagai bagian dari proses konsolidasi.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menyampaikan target akhir pemerintah adalah menyisakan sekitar 250 perusahaan BUMN yang dinilai benar-benar produktif dan memiliki prospek usaha yang sehat.
"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah ya. Gimana Pak Dony? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga menghapus berbagai biaya operasional yang selama ini dinilai membebani keuangan negara.
Prabowo mengajak masyarakat membayangkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara hanya untuk membayar jajaran direksi dan komisaris di ratusan perusahaan yang tidak memberikan keuntungan.
Ia menyebut, apabila satu perusahaan memiliki beberapa direksi dan komisaris, maka beban anggaran yang harus ditanggung negara menjadi sangat besar.
"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi BUMN secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya pada pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memastikan seluruh perusahaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak ingin lagi mempertahankan perusahaan yang hanya menjadi beban anggaran tanpa menghasilkan kinerja yang memadai.
Karena itu, ia meminta proses restrukturisasi berjalan cepat dan dapat dituntaskan dalam kurun waktu dua tahun.
"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," tegasnya.
Langkah efisiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta membuka ruang lebih besar bagi investasi, inovasi, dan pengembangan riset yang sebelumnya menjadi salah satu usulan kalangan akademisi.
Dengan target hanya menyisakan sekitar 250 perusahaan negara yang sehat dan produktif, pemerintah berharap BUMN ke depan tidak lagi menjadi beban fiskal, melainkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (R-03)
