Pemko Pekanbaru Jadi Contoh Nasional! PAD Naik Drastis Berkat Kebijakan Pro Rakyat
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencatat lonjakan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp1,2 triliun pada 2025. Capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi bagi daerah, tetapi juga mendapat apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menjadikan Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam strategi peningkatan pendapatan daerah.
Keberhasilan tersebut dinilai menarik karena diraih bukan melalui kenaikan tarif pajak atau pungutan baru, melainkan lewat serangkaian kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa filosofi utama pemerintahannya adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Kita meningkatkan PAD dengan cara membuat kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat," ujar Agung Nugroho, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, ketika masyarakat diberikan kemudahan dan merasa terbantu, tingkat kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat secara alami. Hal inilah yang kemudian berdampak langsung terhadap peningkatan PAD Kota Pekanbaru.
Agung menjelaskan, salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alih-alih menurunkan penerimaan daerah, kebijakan tersebut justru mendorong lebih banyak masyarakat membayar pajak tepat waktu sehingga realisasi penerimaan PBB mengalami peningkatan.
Strategi tersebut menunjukkan bahwa besarnya penerimaan daerah tidak selalu bergantung pada tingginya tarif pajak, melainkan pada tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin baik.
Selain sektor PBB, Pemko Pekanbaru juga menerapkan kebijakan penyesuaian tarif parkir pada tahun lalu. Langkah tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib.
Hasilnya, penerimaan dari sektor parkir justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tarif yang lebih terjangkau mampu meningkatkan jumlah transaksi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga memperkuat upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah memberdayakan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Para kader turun langsung dari rumah ke rumah untuk memberikan edukasi, menyosialisasikan pentingnya membayar pajak, sekaligus membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) PBB.
"Termasuk dalam upaya peningkatan pajak kendaraan bermotor. Kita memberdayakan kader PKK untuk turun door to door ke masyarakat menyosialisasikan dan menagih pajaknya, termasuk penyampaian SPT PBB," jelas Agung.
Pendekatan tersebut dinilai lebih humanis karena mengedepankan komunikasi langsung dengan masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak, strategi ini juga mempermudah warga memperoleh informasi mengenai kewajiban perpajakan mereka.
Keberhasilan meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun dalam waktu relatif singkat menjadi bukti bahwa pelayanan publik yang baik dapat berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah Kota Pekanbaru menilai bahwa pelayanan yang cepat, kemudahan pembayaran, sosialisasi yang masif, serta kebijakan yang tidak membebani masyarakat merupakan kombinasi yang efektif dalam membangun kepatuhan pajak.
Model tersebut juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Apresiasi dari Menteri Dalam Negeri menjadi sinyal bahwa strategi Pemko Pekanbaru berpotensi diterapkan di berbagai daerah lain yang tengah berupaya meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
Ke depan, Pemko Pekanbaru berkomitmen terus melakukan berbagai inovasi pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah melalui pendekatan yang lebih persuasif. Pemerintah berharap sinergi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus diperkuat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan semakin optimal.
Dengan meningkatnya PAD, ruang fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru juga menjadi lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program-program sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi contoh bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu identik dengan kenaikan tarif pajak. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan kemudahan, pelayanan yang lebih baik, serta membangun kepercayaan publik justru mampu mendorong partisipasi masyarakat dan menghasilkan penerimaan daerah yang lebih besar. (R-05)
