Anggaran Prioritas Nasional 2027 Tembus Rp635 Triliun, Pendidikan Jadi Penerima Terbesar
Pemerintah mengusulkan anggaran Rp635,9 triliun untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News - Pemerintah mengusulkan anggaran Rp635,9 triliun untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Usulan tersebut dipaparkan dalam rapat panja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah. Pembiayaan investasi diarahkan mendukung target pembangunan dan prioritas nasional tahun depan.
Pembahasan berlangsung di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026. Paparan pemerintah disampaikan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana. Fokus pembiayaan mencakup program prioritas serta belanja kementerian dan lembaga.
“Pembiayaan investasi akan diarahkan mendukung tema kebijakan RKP serta Program Kerja Prioritas Nasional,” kata Chandra dalam rapat. Ia menjelaskan intervensi program prioritas telah diselaraskan dengan rencana belanja pemerintah. Alokasi tersebut mencakup belanja prioritas dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Menurut Chandra, pagu indikatif untuk klaster Program Kerja Prioritas Nasional mencapai Rp635 triliun. Nilai tersebut menjadi dasar penyusunan pembiayaan program strategis pemerintah tahun 2027. Anggaran akan difokuskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Untuk klaster Program Kerja Prioritas Nasional, pagu indikatif sudah mencapai Rp635 triliun,” ujarnya. Pendidikan menjadi sektor dengan alokasi terbesar mencapai Rp347,6 triliun. Penurunan kemiskinan menempati posisi kedua dengan anggaran Rp154,2 triliun.
Berikut rincian delapan Program Kerja Prioritas Nasional 2027 yang diusulkan pemerintah. Kedaulatan pangan memperoleh Rp35,205 triliun, sedangkan energi dan air menerima Rp35,362 triliun. Sektor kesehatan mendapatkan Rp36,857 triliun untuk memperkuat layanan publik.
Program hilirisasi dan industrialisasi dialokasikan Rp1,389 triliun untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Infrastruktur, perumahan, serta ketahanan bencana memperoleh Rp25,122 triliun. Ekonomi kerakyatan dan desa mendapatkan Rp178,1 miliar guna memperkuat pembangunan wilayah.
Total anggaran delapan program prioritas tersebut mencapai Rp635,916 triliun. Pemerintah berharap pembiayaan ini mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Pembahasan anggaran masih berlanjut bersama DPR sebelum penetapan resmi.(R-03)
