BGN Evaluasi Program MBG, Audit Dapur dan Refocusing Penerima Jadi Prioritas
Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis. Foto : Istimewa
JAKARTA, SabangMerauke News – Badan Gizi Nasional mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis. Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola serta sistem pendukung. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelaksanaan program saat tahun ajaran baru dimulai.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan seluruh dapur MBG akan menjalani audit. Penyaluran makanan sementara dihentikan selama masa libur sekolah berlangsung. “Kami akan audit semua dapur agar kondisi lapangan lebih rapi,” ujar Arumsari.
Pembenahan juga menyasar kualitas data penerima manfaat serta sistem pengelolaan internal. Tim pusat data BGN mulai berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan berbasis data lebih akurat.
“Kami terus memperbaiki data karena kebijakan harus didukung data yang jelas,” katanya. Menurut Arumsari, dukungan lintas kementerian sangat penting bagi keberhasilan program. Program MBG tetap menjadi prioritas nasional sesuai arahan pemerintah.
BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Besaran insentif tidak lagi disamaratakan seperti kebijakan sebelumnya. Penyesuaian akan dilakukan berdasarkan jumlah penerima manfaat pada masing-masing wilayah.
“Nanti insentifnya tidak fix Rp6 juta untuk semua SPPG,” tegas Arumsari. Evaluasi juga mempertimbangkan kualitas makanan serta standar keamanan pangan. Penilaian tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat semata.
Selain insentif, BGN menyoroti pemanfaatan aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara. Motor listrik, perangkat teknologi, hingga peralatan pendukung akan dimaksimalkan penggunaannya. Langkah tersebut menjadi bagian dari efisiensi anggaran pada tahun mendatang.
“Yang sudah dibelanjakan negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya,” kata Arumsari. BGN juga menyisir anggaran agar tidak terjadi pengadaan berulang. Program dengan keluaran serupa tidak akan kembali dianggarkan pada 2026.
Untuk tahun 2027, BGN menyiapkan refocusing penerima manfaat program MBG. Kajian dilakukan bersama Kementerian Kesehatan serta sejumlah instansi terkait lainnya. Fokus utama diarahkan pada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi paling besar.
Arumsari mencontohkan siswa SMA dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menerima MBG. Kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian sebagai bagian efisiensi anggaran. “SMA yang uang sakunya sudah Rp100 ribu hingga Rp200 ribu mungkin tidak perlu lagi,” ujarnya.
Menurut perhitungan awal, penyesuaian sasaran penerima dapat mengurangi sekitar delapan juta penerima. Pengurangan tersebut diharapkan membuat program lebih tepat sasaran dan efektif. BGN menargetkan kualitas intervensi gizi meningkat melalui kebijakan baru tersebut.(R-03)
