Panas! PDIP Tegaskan Jokowi Dipecat Desember 2024, Sindir Keras Gabung PSI
Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan pernyataan keras menanggapi rencana Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyematkan jaket partai kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Guntur menegaskan, Jokowi bukan sekadar tidak lagi bersama PDIP, melainkan telah resmi dipecat dari partai sejak Desember 2024.
Pernyataan itu disampaikan Guntur sebagai respons atas ucapan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang menyebut penyematan jaket PSI kepada Jokowi menjadi simbol bahwa mantan Presiden RI tersebut sudah tidak lagi bersama PDIP.
“Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan bersama Gibran, Bobby dan 27 lainnya pada Desember 2024,” kata Guntur Romli saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).
Menurut Guntur, keputusan pemecatan tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap aturan internal partai hingga dianggap bertentangan dengan konstitusi partai.
Ia menjelaskan, Jokowi dinilai melakukan pelanggaran konstitusional, melanggar AD/ART partai, serta aturan organisasi lainnya. Karena itu, status Jokowi di PDIP telah berakhir melalui mekanisme pemecatan, bukan pengunduran diri ataupun keluar secara sukarela.
“Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran,” tegasnya.
Guntur juga menambahkan bahwa setelah pemecatan dilakukan, langkah politik Jokowi selanjutnya bukan lagi menjadi urusan PDIP. Menurutnya, partai tidak memiliki kepentingan apakah Jokowi memilih bergabung dengan partai lain atau tetap berada di luar partai politik.
“Karena dia sudah dipecat, maka bukan menjadi urusan PDI Perjuangan dia mau tidak berpartai atau berpartai lagi,” ujarnya.
Tak berhenti sampai di situ, Guntur turut menyinggung sikap para pendukung Jokowi ketika masih berada di PDIP. Ia mengungkit narasi lama soal istilah “petugas partai” yang dahulu sempat menjadi polemik politik.
Menurutnya, saat Jokowi masih berada di bawah naungan PDIP, para pendukungnya menolak jika Jokowi disebut sebagai petugas partai. Bahkan istilah tersebut dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap kepala negara.
“Dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut petugas partai saat bersama PDI Perjuangan. Itu katanya ejekan,” kata Guntur.
Kini, menurut Guntur, situasi justru berbalik setelah muncul rencana Jokowi masuk PSI dan dikabarkan akan menempati posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pembina.
Ia menyebut langkah tersebut memperlihatkan adanya kepentingan politik elektoral yang sebelumnya justru ditolak oleh para pendukung Jokowi sendiri.
“Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini,” sindirnya.
Dalam pernyataannya, Guntur juga melontarkan kritik tajam terkait posisi Jokowi di PSI. Ia membandingkan istilah “petugas partai” dengan sebutan yang menurutnya lebih rendah secara politik.
Menurut dia, ketika Jokowi berada di PDIP, tugas yang dijalankan adalah demi kepentingan rakyat dan negara. Namun jika bergabung dengan PSI, ia menilai posisi Jokowi hanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral partai semata.
“Bedanya ‘petugas partai’ Jokowi sebagai orang partai ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara,” ujarnya.
“Kalau jadi orang partai di PSI, itu hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai,” sambung Guntur.
Pernyataan keras dari PDIP tersebut muncul setelah PSI secara terbuka memberi sinyal kuat akan meresmikan kedekatan politik dengan Jokowi. Ketua DPP PSI Bestari Barus sebelumnya mengatakan bahwa partainya akan segera melakukan penyematan jaket PSI kepada Jokowi sebagai simbol resmi bergabungnya mantan Wali Kota Solo itu ke dalam struktur partai.
Bestari menyebut penyematan jaket akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Momen itu disebut menjadi tanda resmi bahwa Jokowi kini berada di barisan PSI dan bukan lagi bersama PDIP.
“Setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI,” kata Bestari, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, Bestari belum memastikan kapan agenda penyematan jaket tersebut akan digelar. Ia hanya menyebut proses itu bisa berlangsung dalam waktu dekat dan mengikuti momentum politik yang berkembang.
Isu bergabungnya Jokowi ke PSI sendiri terus menjadi perhatian publik karena dinilai akan memengaruhi peta politik nasional pasca-Pilpres 2024. Apalagi PSI kini dipimpin Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Jokowi.
Di sisi lain, hubungan Jokowi dan PDIP memang terus memanas sejak momentum Pemilu 2024. Perbedaan arah politik antara Jokowi dengan partai berlambang banteng itu makin terlihat setelah dukungan politik Jokowi dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan keputusan resmi PDIP.
Kini, polemik tersebut kembali mencuat setelah PSI secara terbuka mengasosiasikan Jokowi sebagai bagian dari partai mereka. Sementara PDIP menegaskan bahwa hubungan dengan Jokowi sudah berakhir sejak keputusan pemecatan dilakukan pada akhir 2024 lalu. (R-05)
