KSP Dudung Buka Suara Namanya Terseret MBG, Klaim Cuma Jembatani Ponpes Bertemu Dadan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman akhirnya buka suara setelah namanya ramai dikaitkan dengan dugaan kepemilikan dapur komunal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung membantah tegas tudingan tersebut dan menegaskan dirinya hanya membantu menjembatani komunikasi antara pengurus pondok pesantren dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pernyataan itu disampaikan Dudung di tengah sorotan publik terhadap dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG yang kini sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Nama sejumlah pejabat publik ikut terseret dalam narasi yang beredar luas di media sosial, termasuk Dudung Abdurachman.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan bahwa keterlibatannya sama sekali bukan dalam konteks bisnis maupun pengelolaan dapur MBG. Ia menyebut hanya menindaklanjuti aspirasi dari sejumlah pengurus pondok pesantren besar yang berharap wilayah mereka menjadi lokasi pelaksanaan program makan gratis pemerintah.
“Karena di pesantren itu kan ada santrinya empat ribu, ada yang lima ribu, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya,” ujar Dudung di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dudung, banyak pesantren mengajukan harapan agar para santri mereka bisa mendapatkan manfaat langsung dari program MBG. Kondisi itulah yang membuat dirinya berinisiatif mempertemukan pihak pesantren dengan Badan Gizi Nasional.
Ia menjelaskan, sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, dirinya sempat menghubungi Dadan Hindayana yang saat itu menjabat sebagai Kepala BGN. Tujuannya semata-mata agar pengurus pesantren bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak yang berwenang.
“Akhirnya saya sampaikan Pak Dadan, ‘Oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nurahman staf saya’. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan. Mereka berhubungan saya sudah tidak mengerti apa-apa,” tegas Dudung.
Dudung juga membantah keras tudingan yang menyebut dirinya memiliki atau mengendalikan dapur komunal MBG. Bahkan, ia mengaku hingga kini pembangunan dapur di lokasi yang dimaksud belum selesai dilakukan.
“Dapurnya juga sampai sekarang belum jadi,” ujarnya.
Pernyataan Dudung muncul setelah media sosial diramaikan dengan berbagai unggahan yang mengaitkan sejumlah pejabat dengan polemik anggaran MBG. Salah satu unggahan yang menjadi sorotan berasal dari akun Threads @suzan18706 yang mengeklaim adanya daftar 20 nama pejabat dan tokoh yang diduga terkait dengan persoalan tersebut.
Dalam unggahan itu, nama Dudung disebut-sebut bersama sejumlah pejabat lain, termasuk Kepala BGN yang baru dilantik Nanik S. Deyang, pimpinan Badan Anggaran DPR RI, pimpinan Komisi IX DPR RI, hingga beberapa wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyebut keterlibatan langsung Dudung Abdurachman dalam perkara dugaan korupsi MBG. Penyidikan yang berjalan saat ini masih difokuskan pada tata kelola anggaran dan mekanisme verifikasi mitra program.
Kasus dugaan korupsi MBG sendiri menjadi perhatian publik karena program tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyedot anggaran sangat besar. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan santri di berbagai daerah.
Namun di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai persoalan mulai dari dugaan pengaturan titik dapur, penunjukan mitra, hingga proses verifikasi yang kini sedang ditelusuri aparat penegak hukum.
Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menetapkan tersangka baru dalam perkara ini. Penyidik menduga terdapat praktik pengaturan dalam penentuan mitra dan lokasi dapur MBG yang berpotensi merugikan negara.
Di sisi lain, Dudung menilai dirinya justru membantu membuka akses bagi pesantren agar bisa ikut mendapatkan manfaat program pemerintah. Ia menegaskan tidak pernah ikut campur dalam urusan teknis maupun pengelolaan anggaran.
“Saya hanya menyampaikan aspirasi pesantren,” katanya.
Pernyataan Dudung kini menjadi perhatian publik di tengah derasnya sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Masyarakat pun menunggu hasil penyidikan Kejaksaan Agung untuk memastikan apakah benar ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan penyimpangan anggaran program tersebut.
Sementara itu, polemik MBG diperkirakan masih akan terus berkembang, terlebih karena program ini menyangkut kepentingan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. (R-03)
