Refleksi HUT ke 242 Kota Pekanbaru 2026: DPRD Minta Pemko Fokus Kerja Konkret, Pangkas Kegiatan Seremonial
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta pemerintah untuk fokus melakukan kerja konkret mengatasi persoalan kota. Kegiatan seremonial mesti dikurangi sehingga sumber daya bisa dikerahkan untuk menangani masalah perkotaan, termasuk penanganan sistem drainase dan banjir.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Lindawati SE menyatakan, momentum Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026 ini harus dijadikan sebagai titik balik bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk melakukan evaluasi total. Bertambahnya usia kota harus dibarengi dengan komitmen nyata dalam menuntaskan berbagai persoalan klasik yang hingga kini masih dikeluhkan oleh masyarakat.
"Banyak capaian yang sudah diraih. Namun masih banyak pula PR yang sudah menanti. Oleh karena itu, sumber daya yang dimiliki harus difokuskan untuk menyelesaikan masalah dan meminimalisir kegiatan seremonial," kata Lindawati pada Rabu (10/6/2026).
Ia mengingatkan agar euforia perayaan Hari Jadi ke-242 tidak menutupi fakta bahwa Pekanbaru masih menghadapi tantangan besar, mulai dari masalah banjir, infrastruktur drainase, pemerataan pendidikan, hingga isu-isu sosial.
"Refleksi terbaik bukan sekadar menggelar seremonial, melainkan melihat kembali sejauh mana program kerja pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan tantangan perkembangan kota yang makin kompleks," tegas Lindawati.
Politisi Partai NasDem ini menyoroti tiga kluster masalah utama yang membutuhkan penanganan mendesak.
Masalah banjir masih menjadi momok menakutkan bagi warga Pekanbaru setiap kali curah hujan tinggi. Lindawati menilai, masterplan pengendalian banjir yang dimiliki pemko belum berjalan secara optimal di lapangan.
"Kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan parsial atau sekadar tambal sulam. Sistem drainase kita di banyak titik sudah mengalami sedimentasi parah, penyempitan, bahkan terputus karena tata ruang yang tidak konsisten," ujar Lindawati.
Di sektor pendidikan, daya tampung sekolah negeri (khususnya tingkat SMP) selalu menjadi polemik tahunan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Masih banyak anak-anak di kawasan padat penduduk yang kesulitan mendapatkan sekolah karena sistem zonasi yang tidak didukung oleh ketersediaan ruang kelas baru (RKB) yang memadai.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kota yang pesat dinilai belum sepenuhnya inklusif. Lindawati menyoroti masih tingginya angka pengangguran, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak jalanan, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah pinggiran Pekanbaru yang membutuhkan perhatian serius.
Lindwati menawarkan sejumlah solusi konkret dan masukan konstruktif yang dapat diakomodasi oleh jajaran eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran dan program kerja ke depan.
Pemko Pekanbaru didorong untuk melakukan audit menyeluruh terhadap saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. Anggaran penanganan banjir harus diprioritaskan pada normalisasi sungai-sungai kecil dan pembuatan kolam retensi (waduk resapan) di titik-titik rawan banjir.
"Selain itu, ketegasan terhadap pengembang perumahan yang mengabaikan fasilitas sosial/ fasilitas umum drainase harus ditingkatkan. Ini membutuhkan pengawasan yang ketat," kata Lindawati.
Untuk mengurai benang kusut PPDB, Lindwati menyarankan agar pemko mempercepat pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang overload atau membangun sekolah baru di wilayah padat. Jika anggaran APBD terbatas, pemerintah bisa mengoptimalkan program beasiswa serta menjalin kemitraan dengan sekolah swasta agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah dengan biaya terjangkau.
Untuk penanganan masalah sosial, Lindawati meminta agar program yang dieksekusi secara nyata menyentuh akar rumput. Ia mendorong Dinas Sosial dan dinas terkait untuk memperbarui akurasi data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran. Lebih dari itu, pelatihan kerja berbasis digital untuk pemuda dan pemberian stimulus modal bagi pelaku UMKM lokal harus digalakkan guna menekan angka pengangguran.
"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk saling bersinergi. dengan adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah dan pengawasan yang ketat dari legislatif, Pekanbaru mampu bertransformasi menjadi kota yang benar-benar nyaman, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya," pungkas Lindawati. (R-03)
