Komunikasi Buruk Pemerintah Picu Investor Asing Ramai-ramai Lepas Aset Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News – Fenomena “Sell Indonesia” kian menjadi sorotan setelah investor asing terus melepas aset-aset Indonesia di tengah pelemahan rupiah dan tekanan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pelaku pasar menilai derasnya arus dana keluar bukan semata dipicu kondisi global, melainkan akibat buruknya komunikasi kebijakan pemerintah yang memicu ketidakpastian di pasar keuangan.
Investment Specialist KISI Sekuritas Ahmad Faris Mu’tashim menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama meningkatnya kehati-hatian investor terhadap Indonesia. Menurut dia, pasar melihat adanya ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan pemerintah dan cara penyampaiannya kepada publik maupun investor.
“Kami melihat faktor internal sebagai mekanisme untuk mengoreksi kinerja pemerintah yang kebijakannya keliru,” ujar Faris saat dihubungi, Senin (8/6/2026).
Faris menjelaskan, sejumlah program pemerintah sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat ekonomi nasional. Namun, pola komunikasi yang dinilai tidak konsisten dan kurang jelas membuat pelaku pasar sulit membaca arah kebijakan pemerintah.
Akibatnya, ketidakpastian meningkat dan investor memilih mengurangi eksposur terhadap aset Indonesia sambil menunggu situasi lebih jelas.
“Terutama dalam hal mengkomunikasikan program yang sebenarnya bagus. Namun karena pola komunikasi yang buruk, hal tersebut membuat pelaku pasar menjadi was-was,” katanya.
Menurut Faris, pasar saat ini jauh lebih sensitif terhadap perubahan kebijakan dibandingkan data ekonomi makro yang sejatinya masih cukup positif. Ia menilai investor masih melihat sektor riil Indonesia relatif kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan konsumsi masyarakat yang belum mengalami kontraksi signifikan.
Penjualan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, juga dinilai masih menunjukkan daya tahan konsumsi domestik.
Meski demikian, ketidakpastian regulasi disebut menjadi faktor yang mengganggu kepercayaan investor. Salah satu kebijakan yang disorot adalah pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan yang dilakukan saat rupiah tengah melemah.
Padahal, menurut Faris, kondisi nilai tukar yang melemah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan keuntungan dari pasar global. Namun, pembatasan kapasitas produksi justru dinilai membuat momentum tersebut hilang.
“Mestinya hal tersebut dimanfaatkan untuk windfall ekspor namun kapasitas produksi malah dikurangi,” ujarnya.
Ia menyebut kebijakan yang berubah-ubah dan tidak dikomunikasikan secara efektif membuat investor harus menghitung tambahan risiko di luar kalkulasi awal investasi mereka.
“Pada dasarnya risk itu bisa diukur dan diterima oleh pelaku pasar. Namun kebijakan yang berubah-ubah dan tidak dikomunikasikan dengan baik membuat risk premium meningkat untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi sesegera mungkin,” lanjut Faris.
Dalam praktiknya, investor institusi global biasanya menggunakan berbagai indikator risiko seperti risk premium dan sharpe ratio untuk menentukan strategi investasi. Ketika muncul risiko baru akibat perubahan regulasi mendadak atau arah kebijakan yang sulit diprediksi, investor cenderung mengambil posisi defensif.
Langkah paling umum adalah mengurangi kepemilikan saham, obligasi, maupun aset rupiah hingga terdapat kepastian kebijakan yang lebih jelas dari pemerintah.
Sentimen negatif terhadap Indonesia juga mendapat perhatian media internasional. Media asal Singapura, The Straits Times, bahkan menyoroti fenomena “Sell Indonesia” yang disebut semakin kuat sepanjang 2026.
Dalam laporannya, disebutkan bahwa pasar saham Indonesia menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg tahun ini. Pelemahan rupiah serta keluarnya dana asing dari pasar obligasi semakin memperburuk persepsi investor global terhadap Indonesia.
Head of Research K2 Asset Management George Boubouras bahkan menyebut perdagangan besar di Asia saat ini adalah “sell Indonesia”.
Sementara itu, Asia Head of Rates and Foreign Exchange Strategy J.P. Morgan Private Bank Tang Yuxuan menilai ketidakpastian politik dan arah kebijakan domestik menjadi alasan utama investor global memilih menunggu.
Investor disebut masih mempertanyakan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah, arah pengelolaan rupiah, hingga meningkatnya kepemilikan surat utang pemerintah oleh Bank Indonesia.
Berbagai perubahan kebijakan yang muncul dalam waktu singkat juga membuat pasar menilai implementasi regulasi di Indonesia masih sulit diprediksi.
Di sisi lain, pemerintah berpandangan kebijakan agresif diperlukan agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, meningkatkan hilirisasi industri, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global.
Namun bagi investor, persoalan utama bukan hanya arah kebijakan, melainkan konsistensi pelaksanaan dan komunikasi yang jelas kepada pasar. Ketika kepastian dinilai melemah, investor asing pun memilih keluar sambil menunggu situasi kembali stabil. (R-05)
