Menanti Sentuhan Pembangunan di Beranda Negeri, Warga Sungai Gayung Kiri Harapkan Swakelola Kembali Hadir
Kondisi jalan di Desa Sungai Gayung Kiri yang menunggu sentuhan pembangunan. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Di tengah keterbatasan anggaran daerah dan masih banyaknya ruas jalan yang membutuhkan perbaikan, harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap tak pernah padam. Terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pelosok dan pulau terluar yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar.
Salah satu harapan itu datang dari Desa Sungai Gayung Kiri, sebuah desa yang berada di Pulau Rangsang, kawasan yang dikenal sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.
Bagi masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur bukan sekadar soal kenyamanan. Jalan yang baik menjadi urat nadi kehidupan warga, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga mobilitas sehari-hari yang sangat bergantung pada akses darat yang layak.
Tokoh masyarakat Desa Sungai Gayung Kiri, Misman, mengatakan masyarakat masih berharap pemerintah daerah dapat kembali melaksanakan program pembangunan melalui metode swakelola yang selama ini dinilai cukup efektif membantu penanganan infrastruktur lingkungan di desa-desa.
Menurutnya, pola swakelola tidak hanya mempercepat penanganan kerusakan jalan dalam skala kecil hingga menengah, tetapi juga memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Kami berharap desa kami yang berada di pelosok ini dapat kembali mendapatkan sentuhan pembangunan melalui program swakelola. Karena masyarakat sangat merasakan manfaatnya," ujar Misman.
Ia menuturkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah ruas jalan lingkungan yang kondisinya berlubang dan memerlukan perhatian. Kerusakan tersebut menjadi keluhan warga karena mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat musim hujan tiba.
Salah satu titik yang menjadi perhatian masyarakat berada di sekitar kawasan depan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jalan tersebut, kata dia, berstatus sebagai jalan kabupaten sehingga penanganannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Ketika hujan turun, genangan air kerap menutupi lubang-lubang di badan jalan sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintas setiap hari.
"Kondisi jalan berlubang di depan dapur SPPG itu statusnya jalan kabupaten. Kami berharap bisa ditangani secara bertahap agar tidak semakin rusak dan membahayakan masyarakat," katanya.
Harapan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat lainnya, Paijan. Menurutnya, masyarakat tidak menuntut pembangunan yang besar dalam waktu singkat, namun menginginkan adanya perhatian dan penanganan bertahap terhadap infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar warga.
Baginya, keberadaan jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kelancaran transportasi hasil pertanian dan perkebunan hingga mempermudah akses pelayanan publik.
Warga berharap program swakelola yang selama ini pernah dirasakan manfaatnya dapat kembali menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah. Dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal, mereka meyakini pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah kepulauan, harapan masyarakat Sungai Gayung Kiri sejatinya sederhana. Mereka hanya ingin jalan-jalan yang setiap hari dilalui dapat lebih layak, aman dan nyaman, sehingga roda kehidupan di desa yang berada di ujung negeri itu dapat terus bergerak tanpa terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Sementara itu, harapan agar program pembangunan melalui pola swakelola kembali dilaksanakan juga disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Gayung Kiri, Perdana Noriowati. Menurutnya, program tersebut selama ini menjadi salah satu bentuk pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di desa-desa pelosok yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
Perdana mengatakan, masyarakat Sungai Gayung Kiri masih mengingat bagaimana sejumlah ruas jalan lingkungan yang sebelumnya sulit tersentuh pembangunan akhirnya dapat diperbaiki melalui kegiatan swakelola yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia menilai program tersebut tidak hanya mempercepat penanganan jalan lingkungan yang rusak, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberadaan jalan yang lebih baik telah membantu memperlancar mobilitas warga, baik untuk kegiatan ekonomi, pendidikan maupun pelayanan sosial lainnya.
“Pembangunan swakelola ini sangat terasa dampaknya dan masyarakat sudah merasakan langsung manfaatnya. Jalan menuju kampung kami yang dulu rasanya tidak mungkin dibangun, alhamdulillah melalui program swakelola akhirnya bisa terealisasi dan hasilnya masih dirasakan sampai sekarang,” kata Perdana.
Menurutnya, sebagai desa yang berada di kawasan pelosok Pulau Rangsang, Sungai Gayung Kiri membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur dasar. Karena itu, program swakelola dinilai menjadi salah satu solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara bertahap.
Ia mengungkapkan, pada masa pelaksanaan swakelola sebelumnya, pembangunan jalan lingkungan tetap dapat dilakukan meskipun dengan panjang yang terbatas. Namun penanganan secara bertahap tersebut dinilai cukup membantu mengurangi titik-titik kerusakan yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Kalau dulu program swakelola itu ada saja masuk ke desa kami. Meskipun hanya seratus meter, tetap ada jalan lingkungan yang diperbaiki. Jalan-jalan yang berlubang sedikit demi sedikit bisa ditangani. Sekarang ini rasanya sudah lama tidak ada lagi,” ujarnya.
Perdana memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga pemerintah harus melakukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, ia berharap program swakelola tetap dapat dipertimbangkan kembali karena manfaatnya sangat dirasakan masyarakat desa.
Menurutnya, apabila hanya mengandalkan pembangunan melalui proyek kontraktual berskala besar, maka proses penanganan jalan lingkungan di desa-desa pelosok akan membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat panjangnya ruas jalan yang harus diperbaiki dan keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Kalau menunggu pembangunan jalan melalui kontrak besar, tentu kami juga memahami bahwa realisasinya membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Jalan di desa kami cukup panjang, sementara kemampuan keuangan daerah juga terbatas. Karena itu kami berharap swakelola bisa menjadi alternatif untuk membantu penanganan jalan secara bertahap,” tuturnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait. Dengan adanya program swakelola yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa pelosok diharapkan tetap berjalan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terluar Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia ST, angkat bicara terkait harapan masyarakat agar program pembangunan dengan metode swakelola kembali dilaksanakan di sejumlah desa pelosok.
Saat dikonfirmasi, Rahmat mengakui bahwa metode swakelola selama ini terbukti memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah.
Menurutnya, selain mampu mempercepat realisasi kegiatan pembangunan, sistem swakelola juga dinilai lebih efisien karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam pelaksanaannya. Skema tersebut bahkan telah diatur secara resmi dalam Pedoman Swakelola yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rahmat menjelaskan, melalui pelibatan masyarakat secara langsung, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang dibutuhkan warga, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap hasil pembangunan yang telah dikerjakan bersama.
Di samping itu, pola swakelola juga dinilai mampu menjaga dan melestarikan semangat gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Metode swakelola dalam pembangunan memang terbukti sangat membantu. Selain mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan efisiensi, metode ini juga memberdayakan masyarakat melalui pelibatan langsung dalam pekerjaan pembangunan,” kata Rahmat.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui metode swakelola pada dasarnya bukan bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana proyek kontraktual, melainkan lebih kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menurut Rahmat, penerapan swakelola selama ini menjadi salah satu solusi yang cukup efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Metode swakelola dipilih karena terbukti efektif dalam mengatasi keterbatasan anggaran dengan tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sejumlah proyek yang dikerjakan melalui sistem swakelola selama ini mampu menunjukkan hasil yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, menurutnya, kualitas pekerjaan yang dihasilkan juga tidak kalah dengan pekerjaan yang dilaksanakan melalui sistem kontraktual.
“Dengan kondisi anggaran yang minim, pengerjaan proyek yang dioptimalkan dengan sistem swakelola terbukti berhasil, tentunya dengan kualitas yang sangat bagus dan kokoh,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, langkah penerapan swakelola pada dasarnya merupakan strategi pemerintah daerah untuk menghemat penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian pembangunan yang ingin diwujudkan.
“Kita mengambil langkah untuk mengupayakan pembangunan secara swakelola guna menghemat anggaran yang ada dengan capaian hasil yang lebih maksimal. Artinya metode swakelola sangat membantu saat anggaran minim dan jika bicara mutu sudah sangat jelas dan diakui oleh BPK,” tambahnya.
Meski demikian, Rahmat mengakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Beberapa temuan terkait teknis pekerjaan di lapangan menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan swakelola dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ditanya mengenai kemungkinan program pembangunan melalui metode swakelola kembali direalisasikan pada tahun 2026, Rahmat menyebutkan hingga saat ini belum ada rencana pelaksanaan kegiatan tersebut.
Bahkan ketika ditanya mengenai peluang pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya, Rahmat belum dapat memberikan kepastian. Menurutnya, seluruh program pembangunan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan serta kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah daerah ke depan. (R-01)
