Dugaan Pencemaran Limbah PKS, Ketua DPRD Rohil Ingatkan GM Distrik I PTP Nusantara 3 Labuhan Batu
Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston. Foto: Net
SabangMerauke News, Rohil - Ketua DPRD Rokan Hilir, Maston mengingatkan manajemen Distrik I Labuhan Batu PTP Nusantara 3 untuk tidak gegabah dalam merespon dugaan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut. Perusahaan diminta objektif dalam mengungkap fakta dampak lingkungan, sebelum mengumbar pernyataan ke publik.
"Saya ingin mengingatkan seharusnya apa yang disampaikan itu dapat melihat realitas di lapangan. Terutama mempertimbangkan perasaan masyarakat yang diduga terdampak pencemaran tersebut," kata Maston kepada SabangMerauke News, Selasa (21/6/2022).
Maston merespon pernyataan General Manager Distrik Labuhan Batu I (GM D-LAB I) PTPN III, Junaidi dalam sebuah tayangan media sosial terkait kondisi Sungai Kali Wates atau Sungai Daun.
Dalam video tersebut, Junaidi dengan enteng menyebut tidak ada pencemaran limbah PKS di sungai tersebut. Hal itu disampaikannya sehari setelah hujan lebat mengguyur daerah tersebut, sehingga kondisi sungai berubah seakan-akan sudah normal.
"Tidak apa-apa, tidak benar itu (berita pencemaran), lihat airnya mengalir. Ini banyak orang mancing kan," kata Junaidi dalam video tersebut.
Sebelumnya, sejumlah foto beredar menunjukkan gumpalan berbuih menyerupai limbah minyak kelapa sawit di sungai tersebut. Diduga, limbah berasal dari pabrik kelapa sawit yang berada di perbatasan Sumatera Utara dengan Rohil, Provinsi Riau ini.
Kali Wates atau Sungai Daun bermuara ke Danau Napangga yang menjadi salah satu destinasi wisata alam kebanggaan masyarakat Rokan Hilir khususnya Tanjung Medan.
Maston menjelaskan, masyarakat harus dilindungi dari dampak pencemaran limbah. Apalagi, sungai menjadi salah satu sumber perekonomian masyarakat.
"Empati ke masyarakat harusnya ditonjolkan. Jaga perasaan masyarakat, bukan sebaliknya," kata Maston.
Ia juga meminta agar perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas limbah PKS. Hal tersebut untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pabrik. (*)
