Megawati Sampai Nangis Nonton Film Pesta Babi, Puan Maharani Sebut Judul Sensitif
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri dalam forum National Policy Dialogue Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada, Jumat, 22 Mei 2026. Foto: Istimewa
YOGYAKARTA, SabangMerauke News - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku menangis setelah menyaksikan film dokumenter Pesta Babi. Pernyataan itu disampaikan saat forum National Policy Dialogue di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 22 Mei 2026. Megawati menilai pembangunan nasional mulai menjauh dari semangat kedaulatan lingkungan dan perlindungan masyarakat adat.
Megawati menyampaikan kritik tajam terhadap pola pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam nasional. Ia menilai pendekatan tersebut mempercepat kerusakan lingkungan serta menghilangkan ruang hidup masyarakat adat. Alih fungsi hutan dan lahan pertanian disebut semakin mengancam keberlanjutan pembangunan Indonesia.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” ujar Megawati dalam forum tersebut. “Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?” lanjut Megawati di hadapan peserta dialog. Pernyataan itu langsung memantik perhatian publik serta perdebatan luas mengenai proyek pembangunan nasional.
Megawati menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum adat dan wilayah masyarakat lokal Indonesia. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak mempertahankan ruang hidup serta tradisi turun-temurun mereka. Ia mempertanyakan sikap pemerintah terhadap tuntutan perlindungan hak masyarakat adat Papua selama bertahun-tahun.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah,” kata Megawati dalam pidatonya. “Mereka minta dihargai, apakah salah?” lanjut Presiden kelima Republik Indonesia tersebut dengan nada emosional. Pernyataan itu disambut tepuk tangan peserta forum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.
Megawati juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan nasional. Ia meminta pemerintah memiliki arah pembangunan jangka panjang tanpa bergantung pergantian kepemimpinan nasional. Konsep pembangunan semesta berencana dinilai relevan menjaga kesinambungan visi pembangunan bangsa Indonesia.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua,” ujar Megawati menegaskan. Ia meminta seluruh elemen bangsa menyusun pola pembangunan berjangka panjang demi masa depan Indonesia. Menurut Megawati, perubahan kebijakan setiap pergantian pemerintahan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi industri terhadap masyarakat adat Papua selama beberapa tahun. Film berdurasi sembilan puluh menit tersebut disutradarai Dandy Dwi Laksono bersama Cypri Jehan Paju Dale. Cerita berfokus pada hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan masyarakat lokal Papua.
Film tersebut menampilkan perjuangan warga Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi menghadapi ekspansi proyek nasional besar. Dokumenter itu juga menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional Papua. Isu tersebut kemudian memicu kontroversi serta penolakan sejumlah pihak sejak awal pemutaran publik.
Sejumlah agenda pemutaran film Pesta Babi sebelumnya dibubarkan aparat serta pejabat daerah setempat. Beberapa diskusi publik bahkan dihentikan dengan alasan menjaga stabilitas dan menghindari keresahan masyarakat umum. Kontroversi terbesar muncul saat Universitas Mataram melarang penayangan film dokumenter tersebut dalam lingkungan kampus.
Wakil Rektor III Universitas Mataram, Sujita, menyebut isi film mendiskreditkan pemerintah Indonesia. “Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola,” ujar Sujita pada 7 Mei 2026. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik aktivis kebebasan berekspresi serta pegiat hak asasi manusia nasional.
Berbeda dari Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani memilih menanggapi kontroversi secara lebih hati-hati. Puan menyebut isi dan judul film memang memiliki sensitivitas tinggi dalam situasi politik nasional. Namun, Puan mengaku belum menyaksikan langsung keseluruhan isi dokumenter Pesta Babi tersebut.
“Terkait nobar yang sedang menjadi pembicaraan, isi film tersebut tentu sensitif,” ujar Puan di DPR. Putri kedua Megawati itu mengatakan DPR akan meminta penjelasan langsung kepada pembuat film dokumenter tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memahami konteks penuh isi dokumenter sebelum mengambil sikap politik lebih lanjut.
Kontroversi film Pesta Babi kini berkembang menjadi perdebatan nasional mengenai pembangunan dan kebebasan berekspresi publik. Kritik Megawati memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran terhadap arah pengelolaan sumber daya alam Indonesia belakangan ini. Sorotan terhadap Papua kembali menguat setelah isu masyarakat adat menjadi perhatian luas masyarakat nasional.(R-03)
