Enam Tahun Sekolah Rusak dan Bertahan Belajar di Vihara, Anak-anak Suku Akit di Kepulauan Meranti Masih Menunggu Perhatian Negara
Kondisi Sekolah Dasar Negeri 14 Baran Melintang, Kepulauan Meranti yanh sangat memprihatinkan. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menerima pengaduan mengenai kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan di wilayah terpencil. Kali ini, perhatian tertuju pada sekolah marginal di kawasan Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau, yang diketahui sudah enam tahun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Akibat kondisi itu, anak-anak Suku Akit yang seharusnya belajar di sekolah marginal yang menjadi bagian dari SD Negeri 14 Baran Melintang tersebut terpaksa menumpang belajar dengan segala keterbatasan yang ada.
Menyadari persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Tunjiarto bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Irwanto dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Budi Hardiantika turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya.
Perjalanan menuju dusun terpencil itu bukan perjalanan yang mudah. Jalan yang terbatas, akses yang sulit, hingga jalur setapak yang harus ditempuh berjalan kaki menjadi tantangan tersendiri demi memastikan anak-anak di wilayah marginal itu tetap mendapatkan hak pendidikan mereka.
Saat tiba di lokasi pada 19 Mei 2026 lalu, rombongan dinas menyaksikan sendiri bagaimana sekolah kecil itu bertahan dalam kondisi yang sangat terbatas.
Di sekolah induk, kondisi bangunan juga jauh dari kata layak. Tiga ruang kelas mengalami kerusakan sedang. Ruang kantor sekolah pun dalam kondisi serupa. Tidak tersedia WC siswa maupun WC guru, bahkan rumah dinas guru juga tidak ada.
Jumlah ruang kelas yang tersedia saat ini hanya lima lokal, sementara kebutuhan belajar mengajar memerlukan tambahan satu ruang kelas lagi.
Di tengah keterbatasan itu, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan tenaga pendidik yang jumlahnya juga terbatas.
Tercatat ada 13 tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 14 Baran Melintang
yang terdiri dari dua guru PNS, lima guru PPPK, empat guru paruh waktu, dan dua operator sekolah.
Sementara jumlah siswa yang tercatat dalam
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebanyak 62 orang. Namun masih ada 10 siswa lain yang belum dapat masuk dalam sistem administrasi pendidikan tersebut.
Di sekolah induk, jumlah siswa kelas satu sebanyak delapan orang, kelas dua tujuh orang, kelas tiga tujuh orang, kelas empat enam orang, kelas lima delapan orang, dan kelas enam sebanyak 15 orang.
Sedangkan di sekolah marginal, kelas satu terdapat tiga siswa, kelas tiga dua siswa, kelas empat empat siswa, kelas lima satu siswa, dan kelas enam satu siswa. Tidak ada siswa di kelas dua.
Yang paling menyedihkan, terdapat 10 siswa sekolah marginal yang hingga kini belum dapat masuk ke dalam Dapodik tersebut karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).
Ironi itu terasa semakin pahit ketika melihat kondisi bangunan sekolah marginal yang didirikan pada tahun 2018 tersebut.
Bangunan yang merupakan aset Dinas Pendidikan Provinsi itu kini rusak berat dan tidak lagi layak digunakan. Atap bangunan sudah tidak ada. Plafon hilang. Pintu dan jendela pun sudah rusak dan lenyap.
Ruang kelas yang dulu menjadi tempat anak-anak Suku Akit belajar perlahan berubah menjadi bangunan kosong yang nyaris tak tersisa.
Akibatnya, para siswa marginal kini terpaksa belajar menumpang di vihara yang berada di depan sekolah marginal tersebut.
Di ruang sederhana itulah mereka tetap bertahan belajar, meski jauh dari fasilitas pendidikan yang layak.
Persoalan lain juga muncul dari nasib para guru. Sebelumnya, para guru yang mengajar di sekolah marginal tersebut mendapat honor sekitar Rp2 juta dari pemerintah provinsi. Namun setelah kewenangan dilepaskan dan menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, penghasilan mereka turun drastis menjadi sekitar Rp850 ribu.
Hal itu karena status mereka kini menjadi tenaga paruh waktu dengan posisi operator dan jenjang pendidikan SMA.
Untuk sampai ke sekolah marginal pun bukan perkara mudah.
Jarak tempuh dari sekolah induk menuju sekolah marginal sekitar lima kilometer. Sekitar tiga kilometer berupa jalan semenisasi, sementara dua kilometer lainnya harus ditempuh melalui jalan setapak.
Para guru membutuhkan waktu lebih dari satu jam berjalan kaki menuju lokasi. Di beberapa titik, mereka bahkan harus menyingsingkan celana dan melepaskan sepatu agar bisa melewati jalur berlumpur dan licin demi sampai ke tempat anak-anak itu belajar.
Namun di tengah keterbatasan tersebut, para guru tetap datang. Mereka tetap berjalan menembus jalan setapak demi memastikan anak-anak di pelosok itu tidak benar-benar kehilangan pendidikan.
Sebagai langkah awal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti menyiapkan sejumlah solusi sementara.
Sekolah marginal tersebut rencananya akan ditetapkan secara resmi menjadi lokal jauh melalui Surat Keputusan (SK).
Selain itu, tenaga pendidik akan dibagi secara bergantian, yakni tiga orang guru setiap minggunya untuk mengajar di sekolah lokal jauh tersebut.
Pemerintah daerah juga tengah mencari regulasi yang tepat untuk penambahan biaya transportasi guru yang bertugas di wilayah marginal.
Sementara untuk kerusakan bangunan dan kekurangan fasilitas di sekolah induk, akan diusulkan pembangunannya pada tahun 2027 mendatang.
Tak hanya itu, pihak dinas juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait status administrasi anak-anak yang belum memiliki dokumen kependudukan agar mereka dapat tercatat dalam sistem pendidikan nasional.
Di balik seluruh keterbatasan itu, satu hal yang masih bertahan adalah harapan.
Harapan dimana anak-anak Suku Akit di pelosok Kepulauan Meranti tetap berhak bermimpi, tetap layak belajar, dan tidak boleh tertinggal hanya karena lahir jauh dari pusat kota.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, saat dikonfirmasi mengaku persoalan pendidikan di wilayah marginal dan terpencil seperti yang dialami anak-anak Suku Akit di Baran Melintang menjadi perhatian serius pihaknya.
Menurutnya, kondisi yang ditemukan di lapangan bukan sekadar persoalan bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga menyangkut masa depan anak-anak yang hidup jauh dari akses pendidikan layak.
“Ketika kami turun langsung ke sana, kami melihat sendiri bagaimana anak-anak itu tetap datang belajar di tengah segala keterbatasan. Itu tentu membuat kami prihatin. Karena sejatinya mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak lain,” ujarnya.
Tunjiarto mengatakan, persoalan pendidikan di wilayah terpencil memang memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah di perkotaan. Selain akses yang sulit, keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas, hingga persoalan administrasi kependudukan juga menjadi hambatan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin anak-anak di wilayah marginal kehilangan kesempatan belajar hanya karena kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak ini tertinggal. Mereka tetap generasi bangsa yang harus kita jaga masa depannya. Walaupun kondisi di lapangan penuh keterbatasan, proses belajar harus tetap berjalan,” katanya.
Tunjiarto juga mengapresiasi para guru yang selama ini tetap bertahan mengajar di daerah terpencil meski dengan keterbatasan penghasilan dan medan perjalanan yang berat.
Menurutnya, pengabdian para guru tersebut menjadi bukti bahwa masih ada orang-orang yang bekerja dengan hati demi pendidikan anak-anak di pelosok daerah.
“Mereka berjalan kaki melewati jalan setapak, bahkan harus melepas sepatu dan menyingsingkan celana untuk sampai ke sekolah. Itu merupakan pengorbanan yang luar biasa dan patut diapresiasi,” tuturnya.
Ia mengakui, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari skema terbaik agar kesejahteraan guru di sekolah marginal dapat lebih diperhatikan, termasuk terkait tambahan biaya transportasi dan penguatan status sekolah lokal jauh.
Selain itu, pihaknya juga akan mengusulkan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah secara bertahap agar anak-anak tidak lagi belajar dalam kondisi bangunan yang rusak dan serba terbatas.
“Kita berharap ke depan fasilitas pendidikan di wilayah marginal ini bisa lebih baik. Karena pendidikan bukan hanya milik anak-anak di kota, tetapi juga hak anak-anak yang tinggal di pelosok,” ungkapnya.
Tunjiarto berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat adat dan wilayah terpencil agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan hak belajar hanya karena lahir jauh dari pusat pemerintahan dan pembangunan. (R-01)
