Pertemuan Trump-Xi Jinping di Beijing dan Kebangkitan Diplomasi Korporat
Bobby Ciputra Ketua AMSI (Angkatan Muda Sosialis Indonesia). Foto : Istimewa
Penulis: Bobby Ciputra*
SabangMerauke News - Pada Kamis, 15 Mei 2026, Presiden AS Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Ini adalah kunjungan presiden AS ke China yang pertama dalam hampir satu dekade.
Kunjungan kenegaraan kali ini, tidak terlihat seperti sekedar diplomasi negara. Namun terlihat semakin menyerupai rapat direksi global. Trump sengaja mengaburkan batas tegas antara otoritas negara dan kekuatan penetrasi korporasi swasta. Ini menandai pergeseran paradigma diplomasi bisnis yang agresif, di mana kepentingan korporasi menjadi instrumen diplomasi.
Trump membawa rombongan besar CEO korporasi paling berpengaruh di AS. Rombongan CEO ini terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor teknologi dan sektor keuangan. CEO yang meliputi sektor teknologi, yaitu: Elon Musk (Tesla & SpaceX), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Kelly Ortberg (Boeing), Cristiano Amon (Qualcomm), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Jim Anderson (Coherent), Jacob Thaysen (Illumina) dan H. Lawrence Culp Jr. (GE Aerospace).
Sedangkan CEO yang meliputi sektor keuangan, yaitu: Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), David Solomon (Goldman Sachs), Jane Fraser (Citigroup), Ryan McInerney (Visa) dan Michael Miebach (Mastercard).
Pesannya cukup jelas. Trump memanfaatkan daya tawar korporasi ini sebagai tameng sekaligus pemukul dalam negosiasi bilateral. Diplomasi kini tidak lagi hanya dijalankan negara. Korporasi menjadi instrumen politik luar negeri. Semua raksasa teknologi, keuangan, dan industri yang dibawa memiliki urusan krusial di Cina. Mereka berkepentingan langsung atas rantai pasok, pabrik manufaktur, investasi, hingga pembatasan cip kecerdasan buatan (AI). Trump tampaknya sedang membangun model baru. Negara dan pasar bergerak bersamaan.
Scott Bessent, Sang Arsitek Diplomasi Korporasi
Presiden Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang tidak bergantung pada satu penasihat tunggal. Lingkaran pengaruhnya adalah konstelasi individu dengan agenda dan kepentingan beragam. Dalam kunjungan ke Beijing ini, Trump juga didampingi para penasehat dan pemangku jabatan Gedung Putih, meliputi Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Pete Hegseth (Menteri Pertahanan), Jamieson Greer (USTR), Scott Bessent (Menteri Keuangan), Stephen Miller (Deputy Chief of Staff for Policy), dan Robert Gabriel (Deputy National Security Advisor). Di antara lingkar pengaruh Trump, Scott Bessent tampak muncul sebagai figur paling menonjol dalam memfasilitasi jalur ekonomi menuju Beijing.
Bessent, adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, figur yang paling jarang disebut namun paling dalam pengaruhnya. Ia muncul sebagai salah satu pengatur jalur ekonomi paling berpengaruh dalam pemerintahan Trump. Bessent telah membangun jalur komunikasi awal dengan pihak Cina, khususnya Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sejak akhir 2025, merancang kerangka kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama terkait tarif, AI, rare earth, Taiwan, dan Iran. Pertemuan pendahuluan mereka di Seoul, sebelum Bessent bergabung dengan delegasi Trump di Beijing, menggarisbawahi perannya sebagai pengatur utama agenda ekonomi dan perdagangan.
Bessent mengambil peran terdepan dalam urusan Cina, dengan posisi yang menekankan "stabilitas dan keseimbangan" antara dua ekonomi terbesar dunia. Menariknya, area Cina ini tampaknya tidak melibatkan Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang biasanya dominan dalam isu-isu di Gaza, Ukraina, dan Iran, sama sekali tidak dilibatkan. Beijing adalah domain untuk Bessent, penasehat untuk Trump yang bertanggung jawab atas negosiasi ekonomi dan perdagangan langsung dengan pihak Cina.
Bessent juga dikenal sebagai tangan kanan George Soros. Melalui Soros Fund Management (SFM), pada tahun 1992 Bessent adalah otak dibalik Black Wednesday, krisis melemahnya pound sterling Inggris terhadap US Dollar. Dan juga pada tahun 2013, melemahnya mata uang Yen terhadap US Dollar.
Pencapaiannya bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga dalam mengantisipasi perubahan tren makroekonomi. Bessent kerap dipuji karena kemampuannya melihat pola besar dalam perekonomian global mulai dari pergerakan mata uang, obligasi, hingga pasar komoditas.
Kedaulatan Negara Dipersimpangan Pasar
Pertemuan Trump - Xi di Beijing memberi kita pelajaran sederhana namun mengganggu. Bukan sekadar diplomasi kepala negara, tapi ini adalah cermin dari bagaimana tatanan dunia baru sesungguhnya bekerja.
Trump tampaknya membaca perubahan zaman lebih cepat dibanding banyak pemimpin lain. Ia memahami bahwa pengaruh dunia modern tidak lagi sepenuhnya berada di ruang parlemen, kementerian, atau markas militer. Sebagian kekuatan itu telah berpindah ke ruang direksi korporasi global.
Delegasi CEO yang dibawanya adalah instrumen strategis. Mereka membawa kepentingan, jaringan, pasar, teknologi, dan daya tekan ekonomi yang dalam banyak situasi bahkan lebih cepat bekerja dibanding diplomasi formal.
Model diplomasi baru ini menyuguhkan stabilitas ekonomi dan akses pasar global bagi korporasi. Tetapi model ini datang dengan harga pengikisan transparansi, subordinasi nilai strategis pada kepentingan komersial, dan pelemahan mekanisme demokrasi yang mengawasi keputusan luar negeri. Ketika Scott Bessent yang berjejaring di pasar modal memainkan peran sentral, kita melihat bagaimana alat kebijakan ekonomi dipakai sebagai instrumen geopolitik bukan hanya untuk mengelola hubungan bilateral, tetapi untuk merestorasi keseimbangan domestik politik.
Bagi negara-negara Global South, implikasinya bukan abstrak. Indonesia adalah contoh paling nyata. Sebagai eksportir nikel terbesar dunia, komoditas krusial dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi AI, Indonesia secara langsung berada di persimpangan kepentingan AS dan Cina. Ketika Trump dan Xi bernegosiasi soal rare earth dan rantai pasok teknologi di Beijing, nasib kebijakan hilirisasi mineral Indonesia ikut dipertaruhkan di meja yang sama, tanpa kursi untuk Jakarta.
Ruang manuver kebijakan negara-negara seperti Indonesia semakin sempit. Perjanjian dagang dan akses teknologi kini dapat dipertukarkan dengan konsesi strategis antara dua kekuatan besar tanpa transparansi, tanpa mekanisme konsultasi bagi pihak ketiga yang terdampak. Ini bukan sekadar ketidakadilan struktural. Ini adalah alarm. Negara-negara Global South dan Indonesia perlu memperkuat kedaulatan ekonominya melalui diversifikasi mitra strategis, membangun kebijakan industri nasional yang tahan guncangan eksternal, dan secara aktif menuntut peran dalam forum-forum yang menentukan aturan main ekonomi global.
Memulihkan keseimbangan antara negara dan pasar bukan sekadar soal perdebatan akademis, ini kebutuhan mendesak bagi masa depan kedaulatan dan tatanan dunia yang tidak hanya sekedar baru tapi juga tatanan dunia yang harus adil. (R-04)
*Penulis merupakan Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)
