Pasar Karbon RI Masih Sepi, BRIN Bongkar Masalah Besar di Balik Bursa Hijau Indonesia
Ilustrasi pasar karbon di Indonesia. Foto: SM News/Created by AI
JAKARTA, SabangMerauke News - Pasar karbon Indonesia kembali menjadi sorotan setelah BRIN membuka fakta mengejutkan soal minimnya transaksi karbon nasional. Nilai perdagangan karbon domestik masih berkisar pada puluhan miliar rupiah meski Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Pemerintah kini mempercepat integrasi sistem digital karbon demi menarik investor global dan memperbesar ekonomi hijau nasional.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, I Wayan Susi Dharmawan, mengatakan pasar karbon Indonesia sedang memasuki fase krusial. Bursa Karbon Indonesia memang sudah resmi berjalan sejak 2023, namun performanya dinilai belum mendekati potensi sebenarnya. “Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.
Kalimat itu terdengar sederhana, namun menyimpan ironi besar pasar karbon nasional. Indonesia memiliki jutaan hektare hutan tropis, gambut, mangrove, serta cadangan penyerap emisi terbesar di dunia. Namun, transaksi karbon domestik masih bergerak pelan seperti mesin besar kekurangan bahan bakar.
Pasar karbon sebenarnya bukan sekadar jual beli angka emisi digital. Sistem ini menjadi arena baru perebutan investasi hijau global bernilai triliunan rupiah. Negara dengan tata kelola karbon yang kuat bakal menjadi magnet bagi perusahaan internasional pemburu kredit emisi.
Indonesia masuk radar dunia karena kekayaan sumber daya alamnya sangat besar. Hutan Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga mangrove pesisir dianggap memiliki nilai karbon luar biasa tinggi. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya berubah menjadi keuntungan ekonomi nyata.
I Wayan Susi Dharmawan menilai masalah terbesar terletak pada integrasi sistem dan kualitas data nasional. Banyak proyek karbon masih memakai data historis yang lemah sehingga baseline emisi sulit diverifikasi secara akurat. “Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.
Masalah lain muncul dari pembuktian additionality dalam proyek karbon nasional. Investor global ingin memastikan proyek benar-benar menghasilkan pengurangan emisi tambahan, bukan sekadar klaim administratif. Tanpa bukti kuat, nilai kredit karbon Indonesia bisa dipandang rendah oleh pasar internasional.
Ancaman lebih serius datang dari risiko kebocoran emisi dan pembalikan emisi proyek karbon. Kebakaran lahan, deforestasi, serta perubahan fungsi kawasan dapat menghancurkan kredibilitas proyek dalam waktu singkat. Risiko itu membuat investor global lebih selektif memilih proyek karbon Indonesia.
I Wayan mengingatkan perusahaan agar tidak tergesa masuk pasar karbon tanpa kesiapan matang. Proyek karbon membutuhkan hitungan ekonomi, lingkungan, serta kelembagaan yang sangat detail dan ketat. “Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.
Pemerintah mulai bergerak untuk memperbaiki fondasi sistem perdagangan karbon nasional secara menyeluruh. Lima tonggak strategis disiapkan untuk memperkuat registrasi karbon, sertifikasi, hingga integrasi perdagangan karbon nasional. Fokus besar diarahkan menuju peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification atau MRV.
Sistem MRV menjadi tulang punggung kepercayaan pasar karbon modern dunia. Investor global membutuhkan data emisi valid, transparan, dan dapat diuji secara saintifik kapan saja. Tanpa sistem kuat, pasar karbon rawan dipenuhi klaim hijau palsu bernilai spekulatif.
Pemerintah juga mulai membuka pintu perdagangan karbon internasional sejak 2025. Langkah ini menjadi sinyal serius bahwa Indonesia ingin bermain di pasar karbon global bernilai sangat besar. “Perdagangan internasional menjadi pintu ekspansi pasar karbon nasional,” ujar I Wayan.
Transformasi besar juga sedang berlangsung melalui sistem registri karbon berbasis digital nasional. Rully Dhora Carolyn dari Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK. Sistem ini terintegrasi langsung dengan SRN PPI untuk mempermudah pelacakan transaksi karbon nasional.
Rully mengatakan integrasi digital bertujuan menciptakan ekosistem karbon yang transparan dan dapat dipantau secara real-time. Pemerintah mulai mengadopsi teknologi blockchain demi mencegah penghitungan ganda kredit karbon. “Integrasi sistem penting demi transparansi dan interoperabilitas global,” ujar Rully.
Blockchain mulai dipandang sebagai senjata baru perdagangan karbon modern di dunia. Teknologi itu memungkinkan setiap unit karbon memiliki jejak transaksi digital yang sulit dimanipulasi. Investor global cenderung memilih sistem karbon dengan keamanan data yang kuat dan transparan.
Indonesia juga mulai menyelaraskan sistem karbon nasional dengan standar internasional seperti Verra dan Gold Standard. Langkah itu penting agar kredit karbon Indonesia diterima pasar internasional tanpa hambatan administratif besar. Integrasi standar global menjadi syarat penting untuk memasuki perdagangan emisi lintas negara.
Perubahan sistem ini tidak berdiri sendiri dalam ruang birokrasi nasional. Pemerintah sedang menyesuaikan arah kebijakan dengan implementasi Article 6 Paris Agreement terkait perdagangan karbon global. Kesepakatan internasional itu membuka peluang besar sekaligus persaingan ketat antarnegara berkembang.
Jika sistem berjalan baik, Indonesia berpotensi menjadi raksasa ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara. Nilai karbon hutan tropis Indonesia diperkirakan mampu menyerap investasi hijau miliaran dolar setiap tahun. Namun, peluang besar itu tetap dibayangi risiko tata kelola dan kualitas proyek lapangan.
Banyak perusahaan mulai tertarik untuk masuk pasar karbon demi menjaga citra bisnis berkelanjutan. Namun, sebagian masih bingung menghadapi metodologi rumit dan regulasi teknis yang terus berkembang cepat. Kondisi itu membuat BRIN mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang karbon nasional.
I Wayan menilai kesiapan internal perusahaan menjadi faktor penentu keberhasilan proyek karbon masa depan. Strategi karbon tidak bisa berdiri terpisah dari strategi bisnis perusahaan secara menyeluruh. “Panduan teknis dan SDM kuat menjadi kebutuhan mendesak,” ujar I Wayan.
Kesalahan metodologi karbon dapat memicu risiko reputasi besar bagi perusahaan maupun negara. Investor global kini semakin kritis terhadap proyek hijau yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kredibilitas menjadi mata uang utama dalam pasar karbon modern internasional.
Pasar karbon Indonesia kini berada di persimpangan penting antara potensi besar dan tantangan rumit. Hutan tropis luas bisa berubah menjadi mesin ekonomi hijau baru jika sistem yang berhasil dibangunkan. Namun, tanpa data kuat, teknologi transparan, dan pengawasan ketat, peluang besar itu berisiko menguap perlahan di tengah persaingan global. R-02
BERITA TERKAIT :
-
Hari Meteorologi Sedunia
Nasib Anak Cucu Ternyata Bergantung pada Data Awan Hari Ini!
