Jalan Rusak dan Lingkungan Hancur, DBH Sawit Riau Malah Anjlok Drastis
Ilustrasi jalan rusak akibat aktivitas truk pengangkut buah sawit dan CPO di Riau. (ist)
RIAU, SabangMerauke News - Riau kembali memanas setelah skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit menuai kritik keras dari ekonom daerah. Provinsi penghasil sawit terbesar nasional itu cuma menerima 4 persen dari pembagian fiskal industri bernilai triliunan rupiah setiap tahun. Gelombang protes makin tajam sesudah angka penerimaan DBH Sawit Riau terus anjlok drastis sejak 2023.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau, Herman Boedoyo, menyebut formula pembagian sawit nasional sangat timpang. Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Herman menilai pusat terlalu dominan menikmati keuntungan sawit nasional selama bertahun-tahun.
“Skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan empat persen untuk daerah sangat tidak adil,” ujar Herman Boedoyo, Sabtu, 9 Mei 2026. Ia menyebut daerah penghasil justru menanggung kerusakan jalan serta tekanan lingkungan paling berat. Sementara keuntungan besar industri sawit mengalir deras menuju kas pemerintah pusat setiap tahun.
Kritik tersebut mencuat dalam diskusi publik ISEI Riau di Pekanbaru, Selasa, 6 Mei 2026. Forum itu membahas dampak PMK Nomor 10 Tahun 2026 terhadap daerah penghasil sawit nasional. Suasana diskusi berlangsung panas karena angka DBH sawit terus menurun tajam beberapa tahun terakhir.
Data ISEI Riau menunjukkan total DBH sawit nasional terus menyusut sejak 2023. Nilainya mencapai Rp3,396 triliun pada 2023 lalu turun menjadi Rp3 triliun selama 2024. Angka itu kembali merosot menjadi Rp1,249 triliun pada 2025 lalu tinggal Rp756,63 miliar selama 2026.
Penurunan lebih menyakitkan terjadi di Provinsi Riau sebagai lumbung sawit nasional terbesar. Pada 2023, Riau menerima DBH sawit senilai Rp392,03 miliar dari pemerintah pusat. Nilai tersebut turun menjadi Rp350,83 miliar pada 2024 lalu, tinggal Rp96,11 miliar pada 2026.
“Dalam dua tahun terakhir, penerimaan DBH Sawit Riau turun lebih dari tujuh puluh lima persen,” kata Herman Boedoyo. Ekonom senior itu menggambarkan kondisi Riau seperti raksasa sawit dengan kaki terpaku. Kekayaan sawit mengalir deras keluar daerah sementara masyarakat lokal menerima sisa kecil keuntungan industri.
Riau selama ini menjadi daerah utama penghasil kelapa sawit nasional dengan jutaan hektare perkebunan aktif. Data Dinas Perkebunan Riau mencatat luas kebun sawit mencapai sekitar 3,4 juta hektare pada tahun 2024. Angka tersebut mendominasi total luas perkebunan Riau yang mencapai sekitar 4,8 juta hektare.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ikut menyoroti penurunan tajam DBH sawit tersebut. Menurut Syahrial, sawit seharusnya menjadi mesin pembangunan daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Namun, regulasi terbaru justru memukul penerimaan fiskal daerah penghasil sawit nasional.
“PMK Nomor 10 Tahun 2026 kurang menggembirakan bagi Riau karena penurunannya sangat signifikan,” ujar Syahrial Abdi. Sekdaprov Riau itu menilai kebijakan fiskal sawit semestinya memperkuat pembangunan infrastruktur daerah penghasil. Jalan perkebunan rusak berat akibat logistik sawit selama bertahun-tahun tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Di tengah booming industri sawit nasional, daerah penghasil justru menghadapi banyak tekanan ekonomi serta lingkungan yang serius. Truk pengangkut sawit merusak jalan kabupaten setiap hari tanpa henti selama bertahun-tahun. Beban pemulihan infrastruktur akhirnya ditanggung pemerintah daerah dengan anggaran terbatas.
“Sangat tidak memadai untuk pemulihan lingkungan dan perbaikan jalan daerah akibat logistik sawit,” tegas Herman Boedoyo. ISEI Riau menilai skema empat persen untuk daerah seperti penghinaan fiskal terhadap daerah penghasil sawit. Kondisi tersebut memperlebar jurang ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Sorotan lain muncul terkait program biodiesel B50 berbasis minyak sawit nasional. Program itu diprediksi menghemat devisa impor solar mencapai Rp157 triliun hingga Rp172 triliun selama 2026. Namun, penggunaan CPO domestik berpotensi menurunkan ekspor sawit nasional secara drastis.
ISEI Riau memperingatkan bahwa penurunan ekspor sawit bakal memukul penerimaan DBH daerah penghasil nasional. Penurunan ekspor CPO diperkirakan mencapai Rp190,5 triliun akibat kebutuhan bahan baku biodiesel domestik. Dampaknya langsung terasa terhadap pungutan ekspor serta bea keluar sawit nasional.
“Program biodiesel berpotensi menekan pungutan ekspor sehingga DBH Sawit ikut berkurang,” kata Herman Boedoyo. Karena itu, ISEI Riau mendesak pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dalam formula DBH sawit. Langkah tersebut dianggap penting agar daerah penghasil menikmati keuntungan hilirisasi industri sawit nasional.
ISEI Riau juga mendorong reformulasi pembagian keuntungan industri hilir berbasis minyak sawit nasional. Selama ini keuntungan hilirisasi lebih banyak terkonsentrasi di pusat serta korporasi besar nasional. Daerah penghasil sawit dinilai hanya menjadi penyedia bahan baku mentah tanpa manfaat maksimal.
“Daerah penghasil sawit tidak boleh terus menjadi penonton kejayaan industri sawit nasional,” ujar Herman Boedoyo. Ia meminta pemerintah segera merevisi formula DBH sawit menjadi lebih adil serta adaptif. Reformasi fiskal sawit dianggap penting demi kesejahteraan masyarakat daerah penghasil.
ISEI Riau juga mengkritik Badan Pengelola Dana Perkebunan karena terlalu fokus mendukung subsidi biodiesel korporasi besar. Menurut Herman, dana sawit semestinya diarahkan untuk program peremajaan sawit rakyat serta pembangunan desa perkebunan. Selain itu, anggaran juga penting untuk mendukung pendidikan hingga riset perkebunan daerah.
Usulan tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan akademisi serta pemerintah daerah penghasil sawit nasional. Banyak daerah mulai khawatir penurunan DBH sawit bakal menghambat pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran baru di tengah tekanan harga komoditas global.
Riau kini berada di persimpangan penting dalam pertarungan fiskal industri sawit nasional. Daerah penghasil terbesar itu menuntut pembagian keuntungan yang lebih adil dari pemerintah pusat. Sementara industri sawit terus mencetak keuntungan raksasa setiap tahun tanpa benar-benar mengangkat kesejahteraan daerah penghasil. R-02
