Mirisnya 9 Alat Berat Pemprov Riau Rusak Berat, Hanya 5 yang Layak Pakai
Alat berat milik UPT Peralatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News – Kondisi memprihatinkan tengah melanda Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.
Dari total 14 unit alat berat yang dimiliki, hanya lima unit yang masih dalam kondisi layak operasional. Sisanya, sebanyak sembilan unit, mengalami kerusakan dan belum dapat diperbaiki karena anggaran masih terkunci.
Situasi ini langsung menuai sorotan dari Komisi III DPRD Riau yang menilai persoalan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan berdampak langsung terhadap potensi pendapatan daerah. Pasalnya, alat berat milik pemerintah daerah sejatinya dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penyewaan kepada pihak ketiga.
Anggota Komisi III menegaskan bahwa perbaikan alat berat harus menjadi prioritas, bukan justru terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran. Menurut mereka, pemangkasan anggaran seharusnya dilakukan pada kegiatan yang tidak produktif, bukan pada sektor yang berpotensi menghasilkan pemasukan bagi daerah.
Dari data yang disampaikan, kondisi alat berat yang rusak telah menghambat optimalisasi layanan sekaligus menggerus potensi pendapatan. Tahun sebelumnya, saat kondisi alat masih relatif baik, UPT Peralatan mampu menghasilkan PAD sekitar Rp590 juta. Namun kini, dengan hanya lima unit yang berfungsi, target tersebut sulit tercapai.
Kepala UPT Peralatan, M Rofi, mengakui bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja institusinya. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar alat berat yang rusak membutuhkan perbaikan serius agar bisa kembali dioperasikan.
“Kondisi ini tentu berdampak langsung pada capaian pendapatan. Dengan jumlah alat yang terbatas, kami tidak bisa maksimal dalam memberikan layanan penyewaan,” ujarnya.
Masalah semakin kompleks karena anggaran perbaikan hingga kini belum bisa digunakan. Dana tersebut masih “dikunci” oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sehingga proses perbaikan belum dapat dilakukan.
Komisi III DPRD Riau menilai kebijakan ini perlu segera dievaluasi. Mereka menekankan bahwa dukungan anggaran terhadap sarana produktif seperti alat berat harus menjadi prioritas utama, karena memiliki efek berantai terhadap peningkatan ekonomi daerah.
“Kalau alat ini diperbaiki, bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan. Jadi ini bukan pengeluaran, tapi investasi daerah,” tegas salah satu anggota dewan.
Selain mendesak pembukaan anggaran perbaikan, DPRD juga meminta UPT Peralatan untuk lebih proaktif dalam mencari peluang kerja sama. Tidak cukup hanya menunggu permintaan, UPT didorong untuk aktif menjalin komunikasi dengan pihak swasta maupun instansi lain yang membutuhkan alat berat.
Pendekatan ini dinilai penting agar alat yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. DPRD bahkan mengibaratkan pengelolaan alat berat ini seperti usaha kecil yang harus dikelola secara profesional dan produktif.
“Kita dorong UPT jangan pasif. Harus jemput bola, cari mitra, lakukan promosi. Ini aset daerah yang harus menghasilkan,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD juga membuka kemungkinan dilakukan penghapusan aset terhadap alat berat yang dinilai sudah tidak layak diperbaiki. Langkah ini dianggap perlu untuk menghindari pemborosan anggaran pada peralatan yang secara teknis sudah tidak memungkinkan digunakan kembali.
Namun demikian, keputusan penghapusan harus melalui kajian matang agar tidak merugikan keuangan daerah. DPRD menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan aset.
Kondisi ini menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan anggaran yang tidak sinkron dapat berdampak luas terhadap pelayanan publik dan potensi pendapatan daerah. Jika tidak segera ditangani, bukan hanya target PAD yang meleset, tetapi juga kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan layanan infrastruktur bisa ikut terganggu.
Kini, bola ada di tangan pemerintah provinsi. Keputusan untuk membuka atau tetap menahan anggaran perbaikan akan menentukan apakah alat-alat berat tersebut kembali menjadi aset produktif atau justru terus menjadi beban yang tidak menghasilkan. (R-05)
