Darurat BBM di Riau, IMM Pertanyakan Klaim Stok Aman: Evaluasi Kinerja Kepala PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut!
Antrean kendaraan di SPBU Kota Pekanbaru akibat kelangkaan BBM. Foto: SM News
RIAU, SabangMerauke News - Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap mempertanyakan klaim aman pasokan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi krisis BBM yang terjadi di Riau. Antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sejak sepekan terakhir akibat habisnya stok BBM subsidi, memicu dugaan kuat krisis BBM yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat dan memicu kenaikan harga barang.
"Transparansi data penyaluran BBM adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Data distribusi tiap jenis BBM per wilayah, hingga per SPBU wajib dibuka secara berkala dan dapat diakses oleh pemerintah daerah serta DPRD sebagai bentuk akuntabilitas publik," kata Alpin Jarkasi dalam keterangan tertulis diterima SabangMerauke News, Senin (4/5/2026).
Ia mempertanyakan klaim “stok aman” yang selalu menjadi jargon PT Pertamina Patra Niaga ketika kelangkaan BBM terjadi, tanpa basis data yang bisa diuji. IMM juga mempertanyakan klaim penambahan stok hingga 20% yang disampaikan oleh pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
"Jika klaim tersebut benar, maka kelangkaan yang terjadi adalah bukti adanya kebocoran sistemik. Jika tidak, maka publik sedang dihadapkan pada informasi yang menyesatkan," tegas Alpin.
Menurutnya, kenaikan harga dan kelangkaan BBM yang melanda berbagai daerah di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), bukan sekadar gangguan distribusi, melainkan cermin buram dari kegagalan tata kelola energi nasional yang kian menjauh dari prinsip transparansi dan keadilan. Antrean panjang di SPBU, kekosongan pasokan di berbagai titik, hingga melambungnya harga eceran di atas HET adalah bukti konkret bahwa sistem distribusi sedang mengalami disfungsi serius.
"Negara tampak kehilangan kendali, sementara masyarakat dipaksa menanggung beban dari kekacauan yang terus berulang," katanya.
Menurutnya, klain Pertamina Patra Niaga justru menyebut stok BBM dalam kondisi aman, bahkan disebut mengalami penambahan hingga 20% di wilayah Sumbagut. Secara nasional, ketahanan stok BBM kerap diklaim berada pada kisaran 17–21 hari, angka yang secara teknis seharusnya cukup untuk menjamin stabilitas pasokan.
"Namun data ini menjadi paradoks ketika realitas di lapangan menunjukkan antrean panjang dan banyak SPBU yang kehabisan stok. Ketidaksinkronan antara angka dan fakta ini mengindikasikan dua hal yang sama-sama serius dugaan adanya kebocoran sistem distribusi atau ketidakjujuran dalam penyampaian informasi publik," jelasnya.
Ia menambahkan, subsidi BBM seperti Pertalite dan Solar, seharusnya dapat dikendalikan melalui sistem monitoring digital yang dimiliki Pertamina. Namun, kelangkaan yang terjadi secara serentak di banyak titik menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam rantai pasok, mulai dari terminal BBM hingga ke SPBU.
Situasi ini, kata Alpin, semakin memperkuat dugaan adanya praktik-praktik menyimpang seperti penimbunan, pengalihan distribusi, hingga permainan harga oleh pengecer di atas HET. Dalam kondisi seperti ini, mafia BBM tidak hanya hidup, tetapi tumbuh dalam celah sistem yang lemah dan minim pengawasan.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi terhadap mafia BBM, distributor nakal, serta praktik penimbunan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku kecil, tetapi harus menyasar aktor-aktor besar yang bermain dalam rantai distribusi. Dalam konteks ini, kami memandang perlu dilakukan audit investigatif independen untuk membongkar dugaan praktik ilegal dan kongkalikong di dalam tubuh Pertamina Patra Niaga, sehingga seluruh mata rantai penyimpangan dapat diungkap secara terang," katanya.
Alpin menegaskan pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan energi. Selama ini, daerah hanya menjadi objek distribusi tanpa memiliki kewenangan memadai untuk mengawasi dan mengontrol.
"Sudah saatnya pemerintah daerah diberikan akses data real-time, kewenangan pengawasan distribusi, serta ruang dalam menentukan kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Tanpa penguatan peran daerah, krisis serupa akan terus berulang karena kebijakan yang lahir jauh dari denyut persoalan di lapangan," pungkasnya.
Evaluasi Kinerja Patra Niaga Sumbagut
Di sisi lain, kegagalan menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah Sumbagut adalah bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, IMM mendesak Presiden melalui Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Kepala Regional Pertamina Patra Niaga Sumbagut.
"Jabatan publik harus diukur dari kinerja nyata, bukan dilindungi oleh klaim administratif yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan," jelasnya.
Menurutnya, krisis BBM ini bukan sekadar soal pasokan, tetapi tentang integritas sistem, keberanian negara menindak penyimpangan, dan kesungguhan dalam menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.
"DPD IMM Riau menegaskan bahwa energi adalah hak publik yang tidak boleh dikelola secara tertutup dan sarat kepentingan. Ketika distribusi dikuasai oleh ruang gelap hasilnya yang terjadi bukan hanya kelangkaan, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepentingan hajat hidup rakyat," pungkas Alpin. (R-03)
