Pengusaha Lagi Stres, Kadin Minta Pemerintah Kasih Nafas
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dok SM News
JAKARTA, SabangMerauke News - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan sejumlah usulan dari dunia usaha kepada pemerintah. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjembatani aspirasi pelaku usaha di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Dalam keterangannya, Anindya mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada pagi hari sebelum dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Perdagangan 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026). Ia menggambarkan kondisi dunia usaha saat ini dengan analogi yang cukup lugas.
“Pagi kami bertemu dengan Ketua DEN Pak Luhut. Kami mengatakan analoginya, Pak, ini kalau pengusaha itu ayam, ayam petelur. Ini lagi stres sejak perang, lagi takut,” kata Anindya.
Analogi tersebut mencerminkan tekanan yang dirasakan pelaku usaha akibat dinamika global, termasuk dampak konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Menurut Anindya, kondisi tersebut membuat dunia usaha membutuhkan ruang bernapas agar tetap mampu bertahan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Ia menilai DEN merupakan lembaga yang tepat untuk menyalurkan aspirasi tersebut. Sebagai lembaga yang berperan memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden, DEN dianggap memiliki posisi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Dewan Ekonomi Nasional adalah think tank daripada Pak Presiden atau pemerintah. Jadi ini kami sampaikan supaya menjadi pertimbangan untuk nanti bersama-sama memberikan masukan pada pemerintah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Anindya menyampaikan sejumlah usulan konkret yang diharapkan dapat memberikan relaksasi bagi dunia usaha. Salah satu poin utama adalah pemberian kelonggaran dalam skema kredit. Ia mengusulkan agar pelaku usaha diberikan opsi untuk membayar bunga terlebih dahulu, sementara pembayaran pokok dilakukan secara bertahap.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu menjaga arus kas perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, Kadin juga mengusulkan penangguhan sejumlah kewajiban pajak, termasuk pajak bahan bakar minyak (BBM) dan pajak ekspor.
“Mungkin usul kami ya pertama berikanlah ini napas. Napas itu seperti apa? Ini contoh saja, napasnya ya berikanlah kelonggaran-kelonggaran di sana-sini. Misalnya relaksasi kredit, bayar bunga dulu tapi pokoknya bertahap. Lalu penangguhan pajak BBM, lalu juga penangguhan pajak ekspor. Nah ini untuk istilahnya memberi napas ayam-ayam petelur ini. Ini kita semua,” jelasnya.
Selain relaksasi, Kadin juga menyoroti pentingnya membuka berbagai hambatan di sektor perdagangan dan industri. Anindya menyebut masih terdapat sejumlah “sumbatan” yang menghambat aktivitas usaha, mulai dari perizinan hingga regulasi teknis.
Beberapa isu yang disoroti antara lain kemudahan ekspor, kepastian dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas). Ia menilai, penyederhanaan dan kepastian regulasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.
“Lalu juga kita ingin buka sumbatan supaya kita bisa istilahnya mulai sedikit ofensif,” kata Anindya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dunia usaha tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga siap untuk kembali ekspansif apabila kondisi memungkinkan. Namun, hal itu membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian.
Lebih lanjut, Anindya menekankan pentingnya sinyal positif dari pemerintah kepada investor dan pelaku usaha. Menurutnya, kejelasan arah kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan, baik dari investor domestik maupun asing.
Dalam situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, kepercayaan menjadi faktor krusial yang dapat menentukan laju investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang pro-bisnis.
Meski demikian, Anindya menegaskan bahwa Kadin tidak memaksakan seluruh usulan yang disampaikan harus diakomodasi pemerintah. Ia memahami bahwa setiap kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi fiskal dan prioritas nasional.
“Kadin sebagai mitra strategis tentu memberikan masukan yang ada dari dunia usaha. Tidak semuanya perlu dituruti, tapi paling tidak dicarikan jalan dan dimengerti nuansanya. Jadi tadi kita bilang bagaimana caranya yang pertama diberikan napas, supaya kita bisa beratur strategi,” tegasnya.
Pertemuan antara Kadin dan DEN ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha. Di tengah tantangan global, kolaborasi yang erat dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, dunia usaha kini menantikan respons pemerintah melalui kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran. Harapannya, langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. (R-03)
