Catat! Ini Jadwal Layanan Tatap Muka dan Daring Terbaru BBPOM Pekanbaru
Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander. Foto: Dok SM News
RIAU, SabangMerauke News - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualiatas layanan publik yang melibatkan pelanggan dan stakeholder terkait, di Balai Pauh Janggi, pada Kamis (30/4/2026).
Adapun tema FKP tersebut “Harmonisasi Kebijakan Layanan Publik dan Peningkatan Standar Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru Berbasis Digital”.
BBPOM Pekanbaru terus memperkuat transformasi kelembagaan dengan mengadopsi sistem kerja berbasis digital. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi kerja dan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) melalui penerapan work from home (WFH).
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah reformasi birokrasi yang didorong oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, sebagian besar layanan BBPOM Pekanbaru masih mengandalkan kanal konvensional, seperti pengajuan dokumen secara langsung dan layanan tatap muka. Namun, seiring meningkatnya tuntutan efisiensi dan fleksibilitas kerja, institusi ini mulai beralih ke sistem digital yang memungkinkan pelayanan tetap berjalan optimal meski pegawai bekerja jarak jauh.
Kepala BBPOM Pekanbaru, Alex Sander menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis menuju institusi yang lebih lincah dan berbasis teknologi informasi.
“Kami justru memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat digitalisasi, sehingga proses perizinan, pengawasan dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara daring dengan lebih cepat dan transparan,” sebut Alex.
la juga berkomitmen akan segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Layanan dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan di ikut sertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Layanan Publik sebelum Standar Pelayanan ditetapkan dan dipublikasikan di media masa.
Alex menjelaskan, layanan tatap muka BBPOM Pekanbaru dibuka Senin hingga Kamis pukul 08.00–16.00 tanpa jam istirahat. Sementara itu, pada hari Jumat, layanan dialihkan ke sistem daring atau melalui janji temu, mencakup layanan informasi, pengaduan, sertifikasi, dan pengujian pihak ketiga.
“Melalui platform digital, pelaku usaha kini dapat mengakses berbagai layanan seperti registrasi produk, konsultasi, hingga pelaporan secara online tanpa harus datang ke kantor,” ungkapnya.
Selain itu, internal organisasi juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi kolaborasi untuk menjaga koordinasi antarpegawai tetap efektif selama WFH.
Baginya, transformasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, baik bagi masyarakat maupun pegawai. Di sisi lain, sistem kerja fleksibel turut mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, yang berdampak pada peningkatan produktivitas.
“BBPOM di Pekanbaru juga terus memperkuat literasi digital bagi pegawai dan masyarakat guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan optimal. Edukasi dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan webinar interaktif,” sebut Alex.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli turut menyampaikan bahwa terdapat dinamika baru dalam penyelenggaraan layanan, termasuk penyesuaian pola kerja melalui kebijakan WFH pada hari tertentu.
“Kami memahami bahwa BBPOM Pekanbaru saat ini sedang melakukan penyesuaian tersebut, termasuk penerapan work from home pada hari Jumat bagi sebagian petugas, yang diikuti dengan pergeseran layanan dari tatap muka menuju layanan berbasis digital,” jelas Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan di BBPOM Pekanbaru, tetapi juga menjadi bagian dari pola kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Dari pengalaman tersebut, kami memastikan bahwa kebijakan WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan publik sepanjang didukung oleh sistem yang baik, pengawasan yang kuat, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
“Dengan kata lain, yang berubah adalah cara kerja, tetapi yang tidak boleh berubah adalah kualitas pelayanan,” tandas Zulkifli. (R-05)
