Konferensi NPT 2026 Dibuka, Perdebatan Nuklir AS-Iran Mengemuka
Pembukaan konferensi peninjauan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Cuty, Senin (27/4/2026). Foto: Dok SM News
NEW YORK, SabangMerauke News - Amerika Serikat dan Iran terlibat ketegangan diplomatik terkait program nuklir Teheran dalam pembukaan konferensi peninjauan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (27/4/2026). Forum internasional yang digelar di New York City ini langsung diwarnai perdebatan tajam antarnegara, menandai sulitnya mencapai konsensus global dalam isu pengendalian senjata nuklir.
Konferensi yang berlangsung selama sebulan tersebut menjadi ajang evaluasi atas implementasi Perjanjian Nonproliferasi Nuklir atau Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT), yang sejak lama menjadi pilar utama dalam upaya mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun, sejak hari pertama, dinamika geopolitik yang kompleks telah memicu ketegangan, khususnya antara Washington dan Teheran.
Salah satu pemicu utama ketegangan adalah terpilihnya Iran sebagai salah satu wakil presiden konferensi. Amerika Serikat menilai penunjukan tersebut sebagai langkah yang mencederai kredibilitas forum internasional. Washington berpendapat bahwa Iran belum menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip-prinsip nonproliferasi, sehingga tidak layak menduduki posisi strategis dalam konferensi tersebut.
Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk pengendalian senjata dan nonproliferasi, Christopher Yeaw, secara terbuka mengkritik keputusan itu. Ia menyebut keterlibatan Iran dalam kepemimpinan konferensi sebagai bentuk “penghinaan” terhadap komitmen internasional dalam mencegah penyebaran senjata nuklir. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya merusak kepercayaan antarnegara, tetapi juga melemahkan efektivitas forum itu sendiri.
Sikap Amerika Serikat mendapat dukungan dari sejumlah negara sekutu, termasuk Australia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman—yang sebelumnya terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran tahun 2015—juga menyampaikan keprihatinan serupa. Mereka menilai transparansi dan kepatuhan Iran terhadap kewajiban internasional masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Di sisi lain, Iran dengan tegas menolak seluruh tuduhan tersebut. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Reza Najafi, menyebut kritik Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sarat kepentingan politik. Ia menuding Washington justru telah melanggar komitmen nonproliferasi dan menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir.
Ketegangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi di tengah situasi geopolitik yang lebih luas. Konflik yang melibatkan Iran dan pihak-pihak yang didukung Amerika Serikat turut memperkeruh suasana. Menjelang konferensi, Teheran bahkan sempat mengajukan tawaran untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan syarat penghentian blokade maritim oleh Amerika Serikat serta diakhirinya konflik yang sedang berlangsung.
Namun, dalam konteks pembahasan nuklir, Iran mengusulkan agar diskusi terkait program nuklirnya ditunda. Usulan tersebut langsung ditolak oleh Washington, yang justru menganggap isu tersebut sebagai inti dari pembahasan konferensi. Perbedaan pandangan ini semakin memperlebar jurang diplomatik antara kedua negara.
Sebagai anggota NPT, Iran memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pengawasan program nuklirnya. Namun hingga saat ini, Teheran belum memberikan akses penuh kepada inspektur IAEA untuk memeriksa sejumlah fasilitas nuklir, terutama yang sebelumnya menjadi target serangan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran negara-negara Barat.
Sementara itu, Rusia mengambil posisi berbeda dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Duta Besar Rusia, Andrey Belousov, menyatakan keberatan atas kritik yang diarahkan kepada Iran. Ia menilai politisasi isu sejak awal konferensi justru berpotensi menghambat jalannya pembahasan dan mengurangi peluang tercapainya hasil yang konstruktif.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Pertemuan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat koordinasi antara kedua negara di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Teheran.
Di tengah memanasnya situasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyampaikan peringatan serius dalam pidato pembukaan konferensi. Ia menyoroti meningkatnya ancaman nuklir global, yang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade menunjukkan tren kenaikan jumlah hulu ledak nuklir.
Guterres menekankan bahwa komitmen terhadap perlucutan senjata nuklir belum sepenuhnya terpenuhi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kendali manusia atas penggunaan senjata nuklir, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan yang berpotensi memengaruhi sistem pertahanan.
Konferensi peninjauan NPT yang diselenggarakan setiap lima tahun sejak perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1970 merupakan forum penting bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kemajuan dan tantangan dalam upaya nonproliferasi. Namun, dengan adanya perbedaan tajam antara negara-negara besar, banyak pihak pesimistis bahwa konferensi kali ini akan menghasilkan kesepakatan yang signifikan.
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran menjadi cerminan dari kompleksitas isu nuklir global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sarat dengan kepentingan politik dan keamanan. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan konferensi sangat bergantung pada kemampuan negara-negara peserta untuk mengedepankan dialog konstruktif dan menahan eskalasi konflik.
Jika tidak, forum yang seharusnya menjadi wadah kerja sama internasional ini justru berisiko berubah menjadi arena konfrontasi diplomatik yang semakin memperuncing perbedaan. Dengan tantangan yang semakin besar, dunia kini menanti apakah konferensi NPT 2026 mampu menghasilkan langkah konkret, atau justru menambah daftar panjang kebuntuan dalam upaya pengendalian senjata nuklir global. (R-05)
