Skandal VCS Bupati Limapuluh Kota Meledak, Polisi Minta Redam, Publik Justru Makin Curiga
Bupati Limapuluh Kota, Safni. (ist)
SUMBAR, SabangMerauke News - Kasus video call sex alias VCS yang menyeret Bupati Limapuluh Kota, Safni, kembali mengguncang perhatian publik nasional pekan ini. Polda Sumatera Barat meminta polemik tidak diperbesar karena berdampak pada kondisi psikologis keluarga korban. Permintaan itu muncul saat tekanan publik meningkat setelah demonstrasi dan perbedaan analisis soal keaslian video.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan imbauan tersebut secara terbuka kepada publik. Ia menyebut keluarga, terutama anak-anak, ikut merasakan dampak psikologis akibat kasus yang terus bergulir. “Ini menyangkut keluarga dan anak-anak. Beban psikologis terasa. Mohon tidak diperpanjang lagi,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.
Penyelidikan kasus masih berjalan di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat hingga sekarang. Susmelawati mengaku belum menerima rincian terbaru terkait perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia memastikan tim penyidik terus bekerja menelusuri fakta digital serta keterlibatan para pihak.
Kasus ini sebelumnya menyeret seorang pria berinisial ABG yang berstatus narapidana di Lapas Sarolangun. Pelaku diduga menjadi aktor utama dalam penyebaran rekaman video yang kemudian viral di publik. Polisi menyebut pengakuan pelaku mengarah pada dugaan manipulasi atau editan pada rekaman tersebut.
Namun, pernyataan tersebut langsung menuai perdebatan setelah munculnya analisis dari pakar telematika independen. Abimanyu Wachjoewidajat menyatakan hasil pengamatannya tidak menemukan indikasi rekayasa dalam video beredar. Ia menilai visual dalam rekaman terlihat alami tanpa tanda manipulasi digital yang signifikan.
“Dari analisis frame dan gerakan, tidak terlihat tanda editan atau rekayasa signifikan,” kata Abimanyu. Pendapat tersebut memperuncing perbedaan narasi antara aparat penegak hukum dan kalangan ahli independen. Situasi ini membuat publik semakin penasaran terhadap kebenaran sebenarnya di balik video tersebut.
Tekanan publik juga datang dari aksi demonstrasi yang digelar di Jakarta, Jumat, 24 April 2026 lalu. Puluhan massa yang mengatasnamakan Front Perlawanan Rakyat Limapuluh Kota mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Mereka menuntut sanksi tegas terhadap kepala daerah yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.
Koordinator aksi, Muhammad Syafri, menyuarakan kekecewaan terhadap perilaku pejabat publik yang dianggap mencederai etika. Ia menilai kepala daerah seharusnya menjadi contoh moral, bukan justru terseret dalam skandal memalukan. “Pemimpin harus jadi teladan, bukan mencoreng nama daerah dengan perilaku seperti ini,” ujarnya.
Massa juga mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Bupati Limapuluh Kota. Tuntutan mencakup permintaan maaf terbuka serta proses hukum transparan tanpa intervensi apa pun. Mereka memberi batas waktu 3×24 jam sebelum aksi lanjutan kembali digelar dengan jumlah massa lebih besar.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan perlindungan terhadap kasus yang melibatkan pejabat daerah tersebut. Mereka mempertanyakan pernyataan polisi yang menyebut video sebagai editan tanpa bukti transparan kepada publik. “Jika ada upaya menutup kasus, kami akan melanjutkan laporan ke tingkat lebih tinggi,” tegas Syafri.
Polemik semakin kompleks karena bertemunya tiga arus besar tekanan dalam satu kasus sensitif ini. Arus pertama datang dari aparat yang mencoba meredam dampak sosial terhadap keluarga yang terlibat. Arus kedua muncul dari pakar independen yang mempersoalkan keaslian bukti digital secara terbuka.
Arus ketiga berasal dari publik dan kelompok masyarakat yang menuntut akuntabilitas pejabat publik secara tegas. Ketiganya saling berbenturan dan menciptakan ketegangan narasi yang belum menemukan titik temu. Kondisi ini membuat kasus semakin sulit dikendalikan meski aparat telah mengeluarkan imbauan resmi.
Hingga Senin, 27 April 2026, belum ada keputusan final terkait status hukum pihak yang disebut dalam kasus. Polda Sumatera Barat tetap meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi tanpa menyebarkan spekulasi tambahan. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan tekanan publik belum menunjukkan tanda mereda dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut bersikap tegas dalam menjaga integritas pejabat di tingkat daerah. Publik kini menunggu langkah konkret yang tidak sekadar imbauan, melainkan tindakan nyata sesuai hukum. R-02
