Purbaya Sebut Ekonomi Indonesia di Posisi Mode Survival, Tanda Krisis Kian Nyata?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Istimewa
Jakarta, SABANGMERAUKE NEWS - Pemerintah mengakui perubahan drastis arah kebijakan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat tajam saat ini. Pernyataan “mode survival” memicu kekhawatiran luas karena dinilai sebagai sinyal kewaspadaan tinggi terhadap stabilitas ekonomi domestik. Publik kini menanti kejelasan strategi pemerintah menjaga pertumbuhan tetap terjaga dalam situasi penuh ketidakpastian global.
Pemerintah menegaskan kebijakan ekonomi nasional tidak lagi berjalan dalam pola normal seperti sebelumnya saat ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut arah kebijakan masuk fase bertahan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. “Saya mau jelaskan, Di kepala Presiden, kondisi sekarang masuk fase survival, bukan business as usual,” ujarnya dalam forum ekonomi di Jakarta.
Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian pelaku pasar serta ekonom terkait kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Istilah mode survival dinilai mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi pemerintah menghadapi tekanan global yang meningkat. Fokus kebijakan kini bergeser dari ekspansi agresif menuju langkah defensif menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syarifudin Karimi menjelaskan istilah tersebut perlu disampaikan secara hati-hati ke publik luas. Ia menilai mode survival berarti pemerintah menempatkan ekonomi dalam status siaga tinggi menjaga indikator utama. “Survival mode berarti kewaspadaan tinggi menjaga pertumbuhan, daya beli, penerimaan negara, serta investasi,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan penggunaan istilah tersebut berisiko menimbulkan persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini. Publik bisa menafsirkan ekonomi Indonesia sedang menuju fase krisis jika komunikasi tidak terkelola dengan baik. Ia menekankan stabilitas ekonomi harus dibangun melalui kebijakan jelas dan komunikasi publik yang terukur.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi Indef M Rizal Taufikurahman melihat istilah tersebut mencerminkan pergeseran strategi kebijakan pemerintah saat ini. Ia menilai pemerintah kini lebih fokus pada stabilisasi dibanding mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti sebelumnya. “Prioritas diarahkan menjaga daya beli minimum serta stabilitas fiskal di tengah risiko global,” ujarnya.
Strategi ini dinilai relevan menghadapi ketidakpastian global, namun membawa konsekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Rizal menilai pertumbuhan berpotensi melambat dan perbaikan kesejahteraan berjalan lebih lambat dibanding periode sebelumnya. Ia menyebut kondisi ini bukan krisis, melainkan fase antisipatif menjaga ekonomi tetap stabil.
Dampak kebijakan tersebut mulai terasa pada sektor riil terutama UMKM, investasi, serta penciptaan lapangan kerja nasional. Tekanan biaya hidup juga semakin dirasakan kelas menengah seiring perlambatan aktivitas ekonomi domestik saat ini. “Bukan kontraksi tajam, tetapi stagnasi yang membuat pemulihan berjalan lebih lambat,” kata Rizal.(R-04)
