Kemarau 7 Bulan Mengintai! Riau Jadi Alarm Bahaya Karhutla Nasional 2026
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
RIAU, SabangMerauke News - Pemerintah pusat bersama daerah mengaktifkan langkah siaga menghadapi musim kemarau panjang ekstrem tahun ini. Langkah ini dipicu proyeksi cuaca terbaru yang menunjukkan durasi kemarau jauh lebih panjang. Risiko kebakaran hutan dan lahan meningkat tajam terutama di wilayah dengan karakter gambut luas.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kesiapan harus dimulai sejak awal. Ia menyebut ancaman tahun ini memiliki pola berbeda dan lebih panjang dari siklus sebelumnya.
“Apel ini bagian awal strategi nasional menghadapi karhutla di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Hanif dalam apel kesiapsiagaan di Pekanbaru, Sabtu, 25 April 2026. Apel ini dihadiri jajaran lintas kementerian dan lembaga, perusahaan, hingga Forkopimda terkait.
Ia menekankan kesiapan bukan sekadar simbol, melainkan langkah nyata lintas sektor terkoordinasi. Pekanbaru dipilih bukan tanpa alasan karena Riau menjadi salah satu wilayah krusial. Karakter lahan gambut yang luas menjadikan provinsi ini sangat rentan saat musim kering berlangsung panjang.
Hanif mengungkapkan musim kemarau tahun ini diprediksi mencapai durasi 7 bulan penuh. Kondisi ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berlangsung 3 hingga 4 bulan.
“Mulai April sebagian wilayah sudah masuk kemarau dan puncaknya terjadi Juli hingga Agustus,” kata Hanif. Ia menambahkan musim kering diperkirakan baru berakhir pada Oktober mendatang.
Faktor global turut memperparah situasi dengan munculnya fenomena El Nino berkepanjangan. Dampaknya terasa pada penurunan curah hujan hingga level terendah dalam tiga dekade terakhir.
“Curah hujan diproyeksikan paling rendah sejak periode 1996 hingga 1997,” ujar Hanif. Ia mengingatkan bahwa periode tersebut pernah memicu kebakaran besar dengan dampak luas lintas wilayah.
Kondisi tersebut menjadikan pemerintah mengambil langkah antisipasi lebih cepat dari biasanya. Fokus utama diarahkan pada pencegahan dibandingkan dengan penanganan saat api sudah meluas.
Riau menjadi perhatian utama karena memiliki lebih dari 13 ribu kilometer kanal gambut. Saat kemarau, kanal ini mempercepat pengeringan lahan sehingga api mudah muncul dan menyebar.
Hanif menyebut tinggi muka air gambut di beberapa lokasi sudah mencapai batas rawan. Angka kurang dari 80 sentimeter menjadi indikator kuat meningkatnya potensi kebakaran.
“Gambut kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah muncul,” kata Hanif. Ia menegaskan pengendalian air menjadi faktor penting dalam mitigasi risiko tersebut.
Selain kondisi alam, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pencegahan karhutla. Pemerintah menilai kolaborasi menjadi satu-satunya cara efektif untuk menghadapi ancaman luas ini.
Hanif meminta seluruh daerah segera memetakan wilayah rawan kebakaran secara detail. Data ini penting untuk menentukan langkah taktis dan distribusi sumber daya secara tepat.
“Kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel, harus berlanjut pada aksi nyata di lapangan,” tegas Hanif. Ia menyoroti pentingnya pertemuan intensif hingga tingkat daerah sebagai bagian dari strategi.
Perusahaan pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan juga diminta aktif berperan. Mereka diharapkan mengaktifkan kembali brigade api dan kelompok masyarakat peduli api.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mempercepat respons ketika titik api mulai muncul. Peran komunitas lokal menjadi garda depan dalam deteksi dini dan penanganan awal.
General Manager PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan kesiapan sektor industri. Ia menyebut karhutla berdampak langsung terhadap operasional dan keselamatan pekerja.
“Risiko kabut asap mempengaruhi visibilitas dan kesehatan, sehingga mitigasi harus dimulai sejak dini,” ujar Andre. Ia menambahkan bahwa kesiapan personel dan peralatan sudah disiapkan untuk kondisi darurat.
Andre juga menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional. Kolaborasi dengan pemerintah dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi risiko lingkungan.
“Kami siap mendukung langkah cepat pemerintah demi menjaga keselamatan dan lingkungan tetap aman,” katanya. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga aset negara dan masyarakat sekitar.
Pemerintah juga menyoroti efisiensi anggaran dalam penanganan karhutla tahun ini. Pencegahan dinilai jauh lebih hemat dibandingkan dengan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.
Hanif menyebut biaya pemadaman akan meningkat drastis jika kesiapan tidak optimal sejak awal. Faktor harga BBM global turut memengaruhi biaya operasional penanganan kebakaran.
“Langkah pencegahan jauh lebih efisien dibanding penanganan saat kondisi sudah kritis,” ujar Hanif. Ia menekankan pentingnya gerak cepat untuk menghindari beban biaya besar.
Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan nasional tahun ini. Aktivitas pembakaran lahan harus dihentikan untuk mengurangi potensi munculnya titik api.
Pemerintah berharap seluruh elemen berperan aktif menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung. Partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan menekan risiko karhutla nasional. R-02
