12 Ribu Kayu Bakau Diselundupkan ke Singapura, Polisi Bongkar Dalang Asing di Batam

23/04/2026 ❘ 13:20 WIB • Daerah

Petugas Ditpolairud Polda Kepri mengamankan kapal bermuatan 12 ribu batang kayu bakau, Rabu, 23 April 2026. (ist)

KEPRI, SabangMerauke News - Operasi patroli rutin di perairan Kepulauan Riau, berubah jadi pengungkapan besar penyelundupan kayu bakau ilegal lintas negara. Sekitar 12.000 batang kayu diamankan saat kapal mencurigakan dihentikan aparat di laut.

Peristiwa bermula saat tim patroli menyisir wilayah perairan Pulau Panjang, Rabu pagi, 22 April 2026. Gerak kapal kayu terlihat janggal, lalu dihentikan untuk pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Hasilnya mengejutkan, muatan kayu bakau tanpa dokumen resmi memenuhi lambung kapal tersebut.

Kapal bernama KLM Citra Samudra 9 GT 99 langsung menjadi pusat perhatian petugas. Muatan kayu jenis teki tersusun rapat, seolah siap dikirim melintasi batas negara. Pemeriksaan cepat membuka fakta pelanggaran serius terkait hasil hutan tanpa izin resmi.

Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kepri, AKBP Andyka Aer, menjelaskan bahwa operasi berlangsung cepat dan terukur sejak awal patroli rutin. “Muatan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,” ujar Andyka Aer tegas. Ia menyebut aturan jelas, setiap hasil hutan wajib memiliki dokumen legal sebelum pengangkutan.

Kapal tersebut dikendalikan oleh nakhoda berinisial LE bersama enam anak buah kapal lainnya. Mereka mengangkut kayu dari Pulau Jalo, wilayah Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Kayu bakau tersebut sudah disiapkan untuk dikirim menuju Singapura melalui jalur laut.

Rencana pengiriman lintas negara itu menguatkan dugaan adanya jaringan penyelundupan terorganisir. Petugas menemukan indikasi kuat keterlibatan aktor lain dalam rantai distribusi kayu ilegal ini. Nama seorang warga negara Singapura berinisial MD muncul sebagai sosok penting dalam pendanaan.

“Peran WNA Singapura masih kami dalami untuk memastikan keterlibatan lebih lanjut,” ujar Andyka Aer. Penyelidikan berkembang, membuka kemungkinan jaringan lebih luas di balik aktivitas ilegal tersebut. Kasus ini mulai menunjukkan pola terstruktur, tidak sekadar pelanggaran kecil di laut.

Selain kayu, petugas turut mengamankan kapal beserta berbagai dokumen pendukung aktivitas pelayaran. Papan nama kapal lain, sistem AIS, dua ponsel, serta surat berlayar ikut diamankan. Barang bukti tersebut menjadi kunci untuk mengurai jalur komunikasi dan distribusi kayu ilegal.

Peran nakhoda LE tidak sekadar mengemudikan kapal di tengah laut. Ia juga bertugas sebagai penghubung antara pemilik muatan dan proses pengumpulan kayu. Koordinasi keberangkatan hingga pengiriman disebut berada dalam kendali langsung tersangka tersebut.

“Tersangka mengatur proses pengumpulan hingga keberangkatan kapal menuju tujuan,” ujar Andyka Aer. Penjelasan ini mempertegas posisi LE sebagai simpul penting dalam operasi penyelundupan tersebut. Penyidik kini fokus menelusuri jaringan lain yang kemungkinan terlibat dalam rantai distribusi.

Setelah penindakan, kapal dan seluruh awak langsung dibawa menuju markas Ditpolairud Polda Kepri. Proses penyidikan berjalan dengan pengamanan ketat untuk menjaga barang bukti tetap utuh. Langkah ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa celah yang merugikan negara.

Kasus ini menambah daftar panjang kejahatan lingkungan berbasis eksploitasi sumber daya hutan. Kayu bakau memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir dari abrasi dan kerusakan lingkungan. Eksploitasi tanpa kendali berpotensi merusak keseimbangan alam dalam jangka panjang.

Penindakan ini juga menjadi sinyal keras bagi pelaku kejahatan lingkungan di wilayah perairan Kepri. Patroli rutin kini tidak lagi sekadar pengawasan, melainkan operasi aktif membongkar jaringan ilegal. Aparat menunjukkan kesiapan menghadapi modus baru penyelundupan hasil hutan lintas negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjadi dasar hukum kuat dalam kasus ini. Ancaman hukuman penjara minimal satu tahun hingga lima tahun menanti tersangka. Denda hingga Rp2,5 miliar menjadi konsekuensi serius dari pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum ini menegaskan komitmen aparat untuk menjaga sumber daya alam dari eksploitasi liar. Langkah cepat di laut menunjukkan pentingnya pengawasan jalur distribusi hasil hutan. Kasus ini menjadi pengingat keras, kejahatan lingkungan tidak lagi bisa disembunyikan di balik ombak. R-02

Editor: Krisman