Amran Sulaiman Ngamuk di Sumbar! Ancam Tarik Anggaran Gara-Gara Pemda Lambat
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan kunjungan kerja ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 14 April 2026. (ist)
SUMATERA BARAT, SabangMerauke News - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan ancaman penarikan anggaran pusat. Ia menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah daerah yang dinilai lambat menangani dampak bencana. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa, 14 April 2026.
Mentan menilai bantuan pusat yang telah dicairkan sejak Januari belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap nasib petani dan keberlanjutan produksi pangan daerah. “Jika tidak serius, anggaran akan kami tarik kembali ke pusat,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Kunjungan dilakukan di Kecamatan Lubuk Alung yang terdampak banjir bandang dan longsor besar. Sejumlah lahan pertanian terlihat masih tertutup material sehingga belum dapat dimanfaatkan kembali. Kondisi tersebut mencerminkan lambatnya proses pemulihan di wilayah terdampak hingga pertengahan April.
Mentan berbincang langsung dengan operator alat berat yang sedang bekerja di lokasi tersebut. Operator mengaku pengerukan baru dimulai menjelang kedatangan rombongan kunjungan kerja tersebut. Temuan ini memperkuat penilaian terkait belum optimalnya penanganan di tingkat lapangan.
Selain itu, Mentan juga berdialog dengan petani yang mengelola lahan terdampak bencana tersebut. Petani mengaku belum dapat menggarap sawah akibat material yang masih menutup area pertanian. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Mentan menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus berlangsung karena berdampak luas bagi masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya percepatan penanganan agar lahan kembali produktif dalam waktu singkat. “Kalau pelayanan tidak maksimal, bantuan tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menyebut kendala utama berasal dari faktor komunikasi dan birokrasi yang belum efektif. Koordinasi antarlevel pemerintahan dinilai belum berjalan cepat dalam merespons situasi darurat. Hal ini menyebabkan bantuan yang tersedia belum tersalurkan secara tepat ke kebutuhan lapangan.
Sebelumnya, bantuan diberikan setelah pertemuan dengan kepala daerah di Batam awal tahun lalu. Namun, hingga April, realisasi penanganan masih dinilai belum mencapai target yang diharapkan. Situasi ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di wilayah terdampak bencana.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui adanya hambatan dalam proses penanganan. Ia menyebut perencanaan administrasi menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program tersebut. “Anggaran sudah tersedia, namun proses birokrasi membuat pelaksanaan menjadi lambat,” ujarnya.
Selain peninjauan lapangan, Mentan juga menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah di Padang. Rapat tersebut membahas percepatan hilirisasi perkebunan serta penguatan ketahanan pangan nasional. Sejumlah kepala daerah hadir untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung program pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pertanian. Ia menyebut capaian sektor pangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. “Ini capaian besar yang harus dijaga dan dilanjutkan bersama secara konsisten,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengembangan biofuel sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Program B50 ditargetkan berjalan penuh pada pertengahan tahun guna mengurangi impor energi. Kebijakan tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Managing Director Business 2 Danantara, Setyanto Hartono, menjelaskan perkembangan program energi tersebut. Ia menyebut implementasi B40 telah efektif dalam menekan ketergantungan impor solar nasional. “Jika B50 berjalan, peluang ekspor energi terbuka lebih luas bagi Indonesia,” ujarnya.
Mentan menambahkan pengembangan hilirisasi akan melibatkan kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian secara signifikan nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian ekonomi dan energi nasional.
Di tengah berbagai program tersebut, penanganan bencana tetap menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Mentan menegaskan percepatan pemulihan lahan harus segera dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut. Ia mengingatkan dampak langsung terhadap masyarakat jika proses penanganan tidak berjalan cepat.
Hingga Selasa sore, evaluasi terhadap kinerja daerah masih terus dilakukan pemerintah pusat. Koordinasi lanjutan diharapkan mampu mempercepat pemulihan lahan pertanian terdampak bencana tersebut. Langkah tegas menjadi sinyal kuat agar seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
